MK Kritik Dalil Uji Materi Dana Pensiun Terkait Perhitungan Inflasi

Sidang pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi berlangsung kritis ketika majelis hakim mempertanyakan arah permohonan yang diajukan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Permohonan yang menyoal ketiadaan mekanisme adaptasi nilai manfaat pensiun terhadap laju inflasi ini mendapat tanggapan tajam dari Panel Hakim. Majelis mengingatkan agar pemohon tidak mengalihkan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi menjadi sekadar pemberi opini hukum atas suatu kebijakan.

Koreksi Konstitusional di Ruang Sidang

Suasana persidangan menegang ketika salah satu Hakim Konstitusi memberikan koreksi frontal terhadap permohonan tersebut. Hakim menyoroti konstruksi hukum yang dibangun oleh pemohon yang dinilai lebih menyerupai permintaan nasihat kebijakan. Dalam konteks hukum acara Mahkamah Konstitusi, ranah pengujian undang-undang adalah menguji apakah sebuah norma bertentangan dengan konstitusi, bukan mengevaluasi apakah norma tersebut memiliki standar teknis yang optimal. Majelis secara implisit menekankan bahwa Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan pembentuk undang-undang agar memasukkan formula perhitungan ekonomi tertentu, seperti kewajiban penyesuaian inflasi, ke dalam batang tubuh sebuah regulasi. Frasa yang menyerupai permintaan fatwa menjadi antitesis dari karakter Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator. Logika hukum yang ditegaskan adalah bahwa Mahkamah hanya dapat membatalkan norma yang inkonstitusional, bukan menambahkan norma baru untuk menyempurnakan undang-undang berdasarkan preferensi pemohon.

Telaah Substansi Perlindungan Nilai Riil

Secara substansi, pemohon mendalilkan bahwa kerangka regulasi di sektor keuangan belum secara eksplisit memberikan proteksi terhadap daya beli peserta pensiun. Isu sentral yang diangkat adalah mengenai terminologi "nilai riil" dari manfaat pensiun, yaitu kondisi di mana uang manfaat yang diterima oleh pensiunan harus mampu mempertahankan daya belinya di tengah dinamika perubahan harga barang dan jasa. Argumentasi pemohon bertumpu pada kekhawatiran bahwa tanpa adanya kewajiban hukum untuk melakukan evaluasi berkala terhadap angka inflasi, manfaat pensiun yang diterima secara nominal akan mengalami degradasi secara ekonomi seiring berjalannya waktu. Pemohon menilai bahwa kekosongan aturan ini menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas jaminan sosial dan kesejahteraan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, jika ditelaah lebih dalam, perdebatan mengenai penyesuaian inflasi lebih bersentuhan dengan ranah kebijakan fiskal dan aktuaria dari lembaga pengelola dana pensiun, bukan persoalan validitas konstitusionalitas sebuah pasal.

Batas Antara Judicial Review dan Kebijakan Aktuaria

Majelis Hakim memberikan pencerahan hukum yang fundamental mengenai batas-batas kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalam perspektif hukum tata negara, menyoal belum diaturnya mekanisme perhitungan inflasi bukanlah domain dari pengujian konstitusional. Metode evaluasi dampak moneter terhadap dana pensiun merupakan bagian dari kebijakan teknis yang dapat diformulasikan melalui peraturan delegasi dari otoritas terkait. Mahkamah Konstitusi tidak dapat memaksakan beban kepada negara untuk merumuskan model matematis dalam undang-undang. Jika pemohon merasa terdapat kekosongan regulasi yang mengancam stabilitas daya beli, ruang yang tepat untuk menyuarakan hal tersebut adalah di lembaga legislatif melalui proses legislasi atau advokasi kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator sektor keuangan. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah konsisten menjaga agar lembaga ini tidak berubah fungsi menjadi positive legislature yang merancang isi teknis perundang-undangan.

Implikasi terhadap Kepastian Hukum Dana Pensiun

Sikap Mahkamah Konstitusi ini menjadi penegasan penting bagi ekosistem industri dana pensiun. Koreksi yang diberikan majelis menandakan bahwa permasalahan ketiadaan indeksasi inflasi tidak dapat secara serta-merta dikonversi menjadi gugatan inkonstitusional. Pengelola dana pensiun dan peserta program manfaat pasti harus memahami bahwa perlindungan nilai riil merupakan tanggung jawab yang lahir dari simbiosis antara regulasi delegasi dan tata kelola investasi yang prudent, bukan dari perintah langsung dalam undang-undang induk. Proses pengujian ini memberikan pelajaran berharga mengenai stratifikasi norma hukum. Undang-undang sekelas UU P2SK berfungsi sebagai basis legalitas prinsipil, sementara detail operasional perlindungan konsumen dan peserta, termasuk formula penyesuaian inflasi, seyogianya diserahkan kepada fleksibilitas regulasi teknis yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan ekonomi makro.

Refleksi atas Mekanisme Pencarian Keadilan

Persidangan ini merefleksikan urgensi pemahaman litigasi konstitusional yang tepat. Mekanisme pengujian materi di Mahkamah Konstitusi bukanlah jalur untuk memecahkan persoalan teknik perancangan kebijakan. Koreksi tegas dari Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai filter agar lembaga yudisial tetap berada dalam koridor kewenangannya tanpa harus mencampuri wilayah diskresi pembentuk undang-undang. Bagi para pencari keadilan, parameter utama dalam beracara di Mahkamah Konstitusi adalah pertentangan yang gamblang antara norma undang-undang dengan batu uji konstitusi, bukan sekadar perbedaan pandangan tentang bagaimana seharusnya sebuah sistem keuangan dijalankan. Dengan demikian, posisi Mahkamah Konstitusi tetap tegak lurus pada fungsinya sebagai pengawal supremasi konstitusi, bukan sebagai arsitek kebijakan ekonomi moneter yang harus menetapkan berapa persen imbal hasil yang wajib disesuaikan dengan laju inflasi setiap tahunnya.