Dakwaan Dokter Tifa Gugur, Kejaksaan Dinilai Ragu Terapkan Hukum

Majelis hakim menjatuhkan putusan sela yang mengejutkan dalam persidangan perkara dr Tifa dengan mengabulkan eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh pihak terdakwa. Akibatnya, surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum resmi dinyatakan batal dan tidak dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara. Putusan ini dibacakan seusai hakim melakukan pencermatan mendalam terhadap materi dakwaan yang dinilai tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

Akar Masalah: Ketidakpastian Payung Hukum yang Digunakan

Inti dari diterimanya eksepsi tersebut terletak pada cara jaksa merumuskan uraian perbuatan terdakwa. Dalam pertimbangannya, hakim menyoroti bahwa tim penuntut umum gagal memberikan gambaran yang cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang disangkakan. Kegagalan ini bukan sekadar kekeliruan redaksional, melainkan bersumber pada kebingungan fundamental dalam memilih landasan hukum mana yang akan diterapkan: apakah merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan zaman kolonial, ataukah menggunakan KUHP Nasional yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Keraguan itu tercermin dalam narasi dakwaan yang tidak secara tegas mencantumkan pasal-pasal dari satu rezim hukum pidana tertentu. Padahal, kepastian hukum mengenai dasar penuntutan adalah prasyarat mutlak agar seorang terdakwa dapat memahami tuduhan yang diarahkan kepadanya dan mempersiapkan pembelaan secara proporsional. Dualisme kerangka hukum yang dibiarkan mengambang dalam surat dakwaan justru menciptakan ketidakjelasan unsur-unsur perbuatan yang harus dibuktikan, sehingga hakim menilai dakwaan tersebut cacat formil dan tidak dapat diperbaiki sekadar melalui revisi kecil.

Tafsir Hakim atas Syarat Kejelasan Dakwaan

Dalam perspektif hukum acara pidana, surat dakwaan memikul fungsi vital sebagai peta perkara. Ia harus mampu merinci perbuatan material yang dilakukan, waktu dan tempat kejadian, serta kualifikasi hukum yang mengikatnya. Jika salah satu elemen itu kabur, maka proses peradilan berisiko melanggar asas due process of law. Hakim dalam perkara ini secara khusus menyoroti bahwa ketidakmampuan jaksa untuk secara tegas menyatakan apakah mereka menggunakan KUHP lama atau KUHP baru mengakibatkan uraian perbuatan menjadi tidak terstruktur. Akibatnya, dakwaan kehilangan daya ikatnya untuk membatasi ruang lingkup pemeriksaan.

Majelis hakim juga menekankan bahwa persoalan pilihan antara dua kodifikasi hukum pidana bukanlah perkara sepele. KUHP Nasional memuat sejumlah perubahan mendasar, seperti pengaturan mengenai tindak pidana yang lebih berorientasi pada keadilan restoratif, perubahan kategori pemidanaan, serta penyesuaian terhadap norma-norma internasional. Tanpa afirmasi yang jelas, mustahil bagi hakim maupun penasihat hukum untuk menentukan kerangka pembuktian yang tepat. Oleh karena itu, dakwaan yang ambigu dianggap melanggar ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP tentang syarat kejelasan uraian perbuatan.

Dampak Putusan Sela terhadap Jalannya Perkara

Dengan dibatalkannya surat dakwaan, proses persidangan dr Tifa untuk sementara terhenti. Status terdakwa masih melekat, namun ia tidak dapat diadili berdasarkan dokumen dakwaan yang telah gugur tersebut. Hakim memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk menyusun dan mengajukan surat dakwaan baru yang bebas dari kelemahan yang sama. Langkah ini diharapkan dapat memulihkan integritas penuntutan dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai koridor yang semestinya.

Bagi tim jaksa, putusan sela ini menjadi pukulan keras sekaligus peringatan untuk lebih cermat dalam menyusun strategi penuntutan. Mereka diharuskan mulai dari awal dalam merancang dakwaan dengan melakukan pilihan hukum yang definitif. Apabila jaksa kembali gagal memenuhi standar yang ditetapkan majelis hakim, bukan tidak mungkin perkara ini berakhir dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau bahkan putusan bebas murni. Di sisi lain, pihak terdakwa menyambut baik kemenangan sela ini sebagai pengakuan atas hak-hak prosedural mereka yang telah terlanggar sejak awal.

Pelajaran tentang Kepastian Hukum di Era Transisi KUHP

Kasus ini membuka kembali diskusi tentang kesiapan aparat penegak hukum dalam menghadapi era transisi dari KUHP lama ke KUHP Nasional. Kendati KUHP Nasional telah resmi berlaku sejak awal tahun 2026, masih banyak praktisi yang terjebak dalam kebiasaan menggunakan kerangka lama tanpa penyesuaian memadai. Putusan sela ini menegaskan bahwa tuntutan kejelasan dan kepastian hukum tidak boleh dikorbankan meskipun berada di masa peralihan. Jaksa dituntut untuk berani mengambil sikap tegas dalam memilih landasan yuridis yang akan dipakai, bukan justru membiarkan ketidakjelasan yang pada akhirnya merugikan seluruh pihak.

Bagi masyarakat luas, putusan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa prosedur formil dalam hukum acara pidana memiliki bobot yang setara dengan materi perkara itu sendiri. Kealpaan sekecil apa pun dalam merumuskan dakwaan dapat menggugurkan seluruh proses penuntutan yang telah dibangun. Kini, perhatian publik tertuju pada langkah selanjutnya yang akan diambil kejaksaan, apakah mereka mampu menyusun dakwaan baru yang memenuhi syarat formal dan substansial, atau justru perkara ini akan menjadi preseden yang semakin mempertegas pentingnya kejelasan dasar hukum dalam setiap penuntutan pidana.