Laksamana Sukardi: Jejak Politisi yang Dua Kali Pimpin Kebijakan BUMN

JAKARTA — Laksamana Sukardi adalah sosok yang namanya sulit dilepaskan dari perjalanan tata kelola badan usaha milik negara (BUMN) di Indonesia. Politisi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini tercatat dua kali memegang portofolio BUMN di tingkat kabinet, pada dua era pemerintahan yang berbeda. Perjalanan kariernya dari dunia keuangan menuju panggung politik nasional menjadikannya salah satu tokoh yang kerap dirujuk ketika publik membahas arah kebijakan perusahaan negara.

Dua Periode Memimpin Kebijakan BUMN

Berdasarkan catatan sejarah pemerintahan, Laksamana Sukardi pertama kali dipercaya mengisi jabatan Menteri Negara Penanaman Modal dan BUMN pada Kabinet Persatuan Nasional di era Presiden Abdurrahman Wahid. Ia menjabat sejak akhir 1999, tetapi posisinya tidak bertahan lama setelah perombakan kabinet pada pertengahan 2000. Namanya kembali diangkat menjadi Menteri Negara BUMN pada Kabinet Gotong Royong yang dibentuk Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2001. Pada periode inilah ia makin dikenal publik karena kebijakan-kebijakannya kerap menjadi sorotan.

Sebagai kader senior PDI-P, perjalanan politiknya tumbuh dari kubu yang memperjuangkan kepemimpinan Megawati sejak pertengahan 1990-an, ketika terjadi konflik internal di tubuh Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Setelah reformasi 1998 dan berdirinya PDI-P, ia masuk ke lingkaran kekuasaan dan mendapat kepercayaan di pemerintahan. Kombinasi latar belakangnya di sektor keuangan dan perbankan serta kedekatannya dengan pimpinan partai membuatnya dipercaya menangani persoalan BUMN yang kala itu masih terpuruk akibat krisis ekonomi 1997–1998.

Kebijakan Pembenahan dan Kontroversi Divestasi

Selama menjabat, Laksamana Sukardi dikenal mendorong penyehatan keuangan BUMN melalui restrukturisasi utang, efisiensi operasional, dan sejumlah kebijakan divestasi saham. Langkah itu diambil di tengah kondisi banyak perusahaan negara yang membukukan kerugian besar pascakrisis. Ia berulang kali menegaskan bahwa BUMN tidak boleh terus bergantung pada suntikan dana negara dan harus dijalankan dengan prinsip tata kelola yang sehat.

Salah satu kebijakan yang paling disorot adalah pelepasan saham PT Indosat kepada investor asing pada akhir 2002. Keputusan itu dinilai banyak pihak sebagai pengorbanan aset strategis dan memicu kritik dari anggota DPR maupun pengamat. Faktanya, kebijakan divestasi tersebut kemudian ditelisik aparat penegak hukum, dan Laksamana sempat diperiksa dalam proses itu. Ia konsisten membela keputusannya sebagai bagian dari upaya efisiensi dan penguatan perusahaan negara. Perdebatan itu menjadi salah satu babak yang paling sering dikenang dari masa jabatannya.

Di sisi lain, masa jabatannya juga mencatat pembenahan internal BUMN, termasuk penguatan tata kelola perbankan pelat merah yang tengah memulihkan diri pascarekapitulasi. Sejumlah pengamat ekonomi menilai periode kepemimpinannya sebagai fase transisi penting, dari era krisis menuju tata kelola perusahaan negara yang lebih modern. Hasil dari pembenahan itu, menurut berbagai catatan, baru terlihat dalam beberapa tahun setelahnya.

Kader Senior yang Tetap Vokal

Setelah masa jabatannya berakhir pada 2004, Laksamana Sukardi tetap bertahan sebagai kader PDI-P dan kerap menyampaikan pandangan mengenai perekonomian nasional. Ia beberapa kali muncul dalam diskusi publik dan media, mengomentari arah kebijakan BUMN dari pemerintahan ke pemerintahan. Sikapnya yang lugas dalam menyampaikan kritik membuatnya tetap menjadi tokoh yang diperhitungkan di kalangan pengamat politik dan ekonomi.

Dalam berbagai kesempatan, ia juga dikenal konsisten menyuarakan pentingnya memisahkan kepentingan politik dari pengelolaan perusahaan negara. Pandangan itu ia sampaikan baik saat menjabat maupun setelah tidak lagi berada di pemerintahan. Meski tidak memegang jabatan eksekutif, namanya kerap disebut dalam bursa calon pemimpin dan pengawas BUMN pada periode-periode berikutnya, terutama ketika partainya kembali berada di puncak kekuasaan.

Jejak yang Sulit Diabaikan

Berdasarkan verifikasi atas sejumlah catatan publik, warisan utama Laksamana Sukardi dalam sejarah BUMN adalah keberanian mengambil kebijakan yang tidak populer demi penyehatan perusahaan negara. Ia mewariskan perdebatan panjang tentang batas antara efisiensi ekonomi dan penguasaan aset strategis oleh negara. Debat itu, yang sebagian besar dipicu oleh kebijakan divestasi pada masanya, masih relevan hingga kini ketika pemerintah kembali menggodok skema holding dan restrukturisasi BUMN.

Di tengah penilaian yang beragam, satu hal yang dapat dicatat: namanya selalu muncul dalam pembahasan tentang sejarah pembenahan BUMN di Indonesia. Baik dipuji maupun dikritik, jejaknya sulit diabaikan. Profil ini menjadi pengingat bahwa kebijakan publik, terutama yang menyangkut aset negara, selalu menyimpan dua sisi yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka.