Efisiensi Energi Kini Wajib, Pengguna Energi Didorong Gunakan Skema ESCO

Lurusin.com, Jakarta – Perusahaan Jasa Konservasi Energi atau ESCO kini memfasilitasi kebutuhan teknologi efisiensi energi tanpa menambah beban fiskal daerah. Regulasi terbaru mengarahkan pemanfaatan ide dan pembiayaan melalui kerja sama skema Kontrak Kinerja Penghematan Energi, yang dikenal sebagai Energy Saving Performance Contract (ESCO ESPC). Skema ini memungkinkan adopsi perangkat hemat energi dengan model pendanaan Zero CAPEX, di mana pemerintah daerah tidak perlu mengalokasikan belanja modal dari APBD untuk pengadaan alat.

Mekanisme Tanpa Beban Modal

Dalam skema ESPC, seluruh pembiayaan mulai dari kajian, desain ulang sistem, hingga pembuktian hasil kinerja penghematan energi ditanggung sepenuhnya oleh pelaku usaha ESCO. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI (Permen ESDM) Nomor 3 Tahun 2025. Artinya, pemerintah daerah tidak mengeluarkan biaya di muka. Pembayaran jasa konservasi energi dilakukan secara berkala dan semata-mata diambil dari realisasi nilai penghematan yang tercapai, misalnya dari pengurangan tagihan listrik bulanan, atau sumber lain yang sah sesuai perjanjian.

Pendekatan ini mengubah paradigma pengadaan efisiensi energi. Selama ini, investasi alat hemat energi kerap terganjal keterbatasan anggaran. Kini, dengan skema “Payment from Savings,” instansi pemerintah dan pengguna energi besar lainnya dapat segera memasang teknologi tanpa perlu memikirkan dana awal. Pembayaran hanya terjadi setelah penghematan terbukti, sehingga tidak ada risiko anggaran jika target tidak tercapai.

Dengan dorongan regulasi ini, efisiensi energi bukan lagi sekadar imbauan tetapi menjadi keharusan yang didukung oleh model bisnis konkret. Para pengguna energi, terutama di sektor publik, sangat dianjurkan untuk memanfaatkan layanan ESCO dan skema ESPC agar beban operasional listrik bisa ditekan secara signifikan dan berkelanjutan.