DPRD DKI Soroti Fokus Tabebuya dalam Target RTH 30 Persen

Perdebatan mengenai arah kebijakan penghijauan di DKI Jakarta kembali mencuat. Berdasarkan verifikasi terhadap pernyataan yang beredar di ruang publik, terdapat klaim bahwa perluasan ruang terbuka hijau (RTH) di ibu kota saat ini cenderung terpusat pada penanaman pohon tabebuya demi mengejar target RTH sebesar 30 persen. Klaim tersebut disampaikan oleh kalangan legislatif DKI Jakarta yang mempertanyakan efektivitas pendekatan penghijauan yang bersifat simbolik.

Klaim dan Sumber Pernyataan

Klaim yang diverifikasi berbunyi bahwa DPRD DKI Jakarta mengingatkan agar perluasan penghijauan tidak hanya berfokus pada penanaman tabebuya dan berusaha mengejar target RTH 30 persen. Sumber klaim ini adalah pernyataan resmi anggota dewan dalam kapasitasnya sebagai pengawas anggaran dan kebijakan pembangunan daerah. Pernyataan tersebut masuk dalam domain kebijakan publik, bukan klaim faktual yang dapat diuji lewat laboratorium, sehingga verifikasi dilakukan dengan pendekatan dokumen dan data resmi.

Faktanya adalah target RTH 30 persen bukan angka yang baru. Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mewajibkan proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota minimal 20 persen dari luas wilayah kota. Sementara target 30 persen yang sering dikutip dalam konteks DKI merujuk pada proporsi RTH secara keseluruhan, termasuk RTH privat. Data menunjukkan bahwa capaian RTH DKI Jakarta masih menjadi perdebatan karena perbedaan metode penghitungan antara versi pemerintah daerah dan versi akademik.

Verifikasi Terhadap Fokus Penanaman Tabebuya

Klaim: Penghijauan DKI Jakarta hanya berfokus pada tabebuya dan mengejar target RTH 30 persen.

Fakta: Tabebuya merupakan salah satu jenis tanaman yang digunakan dalam penataan taman dan jalur hijau, tetapi tidak menjadi satu-satunya spesies dalam program penghijauan. Dokumen perencanaan dinas terkait mencantumkan beragam jenis tanaman, termasuk tanaman pelindung, tanaman produktif, dan tanaman endemik.

Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen program penghijauan, penanaman tabebuya memang menonjol secara visual karena bunga musiman yang berwarna cerah. Namun, sumber resmi menunjukkan bahwa program penghijauan mencakup pula penanaman pohon peneduh seperti trembesi, angsana, dan tanaman perdu. Dengan demikian, klaim bahwa penghijauan hanya berfokus pada tabebuya tidak sepenuhnya akurat, meskipun kritik terhadap orientasi estetika ketimbang fungsi ekologis tetap relevan untuk dibahas.

Data menunjukkan bahwa fungsi ekologis sebuah pohon tidak ditentukan oleh keindahan bunganya. Kemampuan menyerap karbon, menghasilkan oksigen, menurunkan suhu permukaan, dan meresap air hujan ditentukan oleh volume tajuk, kedalaman akar, serta laju pertumbuhan. Beberapa jenis tabebuya memiliki tajuk yang relatif tidak selebar pohon peneduh besar, sehingga kontribusinya terhadap penurunan suhu mikro dan penyerapan air perlu dihitung secara terpisah. Hal ini bertentangan dengan asumsi yang menyamakan penambahan jumlah pohon dengan peningkatan kualitas RTH.

Urgensi Penghijauan dan Konteks Kebijakan

Urgensi penghijauan di DKI Jakarta tidak dapat dipisahkan dari persoalan kualitas udara dan banjir. Sumber resmi mencatat bahwa indeks kualitas udara ibu kota kerap berada pada kategori tidak sehat, terutama pada musim kemarau. Verifikasi terhadap data pemantauan menunjukkan bahwa kontribusi polusi tidak hanya berasal dari kendaraan bermotor, tetapi juga dari aktivitas industri dan pembakaran terbuka. Dalam konteks ini, penghijauan berfungsi sebagai salah satu instrumen mitigasi, bukan solusi tunggal.

Pernyataan legislatif tersebut juga menyoroti dimensi anggaran. Klaim bahwa pengejaran target RTH 30 persen berpotensi mengabaikan kualitas penghijauan perlu diuji dengan data realisasi. Berdasarkan verifikasi terhadap laporan keuangan daerah, alokasi untuk penataan taman dan jalur hijau tersebar dalam beberapa pos belanja, sehingga sulit disimpulkan secara langsung bahwa orientasi kebijakan sepenuhnya tertuju pada satu jenis tanaman. Namun, kritik bahwa indikator keberhasilan cenderung diukur dari jumlah pohon yang ditanam, bukan dari tingkat kelangsungan hidup dan manfaat ekologisnya, merupakan catatan yang sah dan didukung oleh praktik pemantauan yang ada.

Bukti menunjukkan bahwa keberhasilan penghijauan memerlukan pemeliharaan jangka panjang. Pohon yang ditanam tanpa perawatan memadai berisiko mati pada tahun pertama. Karena itu, verifikasi terhadap program penghijauan seharusnya mencakup tingkat kelangsungan hidup tanaman, bukan sekadar jumlah penanaman. Data semacam ini tidak selalu tersedia untuk publik, sehingga ruang verifikasi masih terbatas.

Kesimpulan Verifikasi

Berdasarkan seluruh bukti yang dihimpun, klaim bahwa DPRD DKI Jakarta mengingatkan agar penghijauan tidak hanya berfokus pada tabebuya dan pengejaran target RTH 30 persen dinilai SEBAGIAN BENAR. Peringatan legislatif terhadap orientasi kebijakan penghijauan terkonfirmasi sebagai bagian dari fungsi pengawasan. Namun, klaim bahwa penghijauan hanya berfokus pada tabebuya tidak akurat karena dokumen resmi mencantumkan beragam jenis tanaman. Yang justru perlu menjadi perhatian adalah indikator keberhasilan penghijauan yang masih berpusat pada kuantitas penanaman, bukan kualitas ekologis dan kelangsungan hidup tanaman. Faktanya adalah target RTH 30 persen tetap menjadi kewajiban hukum, sementara cara mencapainya masih memerlukan pengawasan ketat agar tidak menyesatkan publik dalam menilai kinerja lingkungan ibu kota.