Sayembara Begal Dedi Mulyadi: Solusi atau Ancaman 'Negara Preman'?

Inisiatif Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk memberlakukan sayembara berhadiah uang bagi warga yang berhasil menangkap pelaku begal menuai polemik tajam. Di satu sisi, kebijakan ini dipuji sebagai langkah cepat dan populis merespons kecemasan masyarakat terhadap kejahatan jalanan. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan fundamental: apakah sayembara semacam ini justru membuka pintu bagi lahirnya 'negara preman' dan mengikis kewibawaan aparat penegak hukum? Tulisan ini mengurai perdebatan tersebut tanpa berpihak, dengan mendasarkan pada fakta dan analisis kritis.

Dasar Pemikiran dan Mekanisme Sayembara

Gagasan sayembara berangkat dari keresahan nyata: angka begal dan pencurian dengan kekerasan di sejumlah wilayah Jabar yang belum sepenuhnya terkendali. Dedi Mulyadi meyakini bahwa partisipasi aktif masyarakat dapat menjadi kekuatan pengganda bagi polisi yang kerap terkendala keterbatasan personel dan respons waktu. Secara sederhana, warga yang berhasil menciduk begal dan menyerahkannya ke pihak berwajib akan mendapatkan imbalan uang dari anggaran pemerintah daerah. Mekanisme ini diiklankan melalui media sosial dan spanduk, menciptakan kesan bahwa setiap orang kini bisa menjadi 'pahlawan' sekaligus mendapatkan insentif finansial.

Pendekatan ini bukanlah hal baru dalam tradisi lokal. Di banyak desa, sistem keamanan lingkungan berbasis swadaya telah lama menawarkan semacam 'hadiah' bagi warga yang menggagalkan tindak kejahatan. Namun yang membedakan adalah skala dan legitimasi formalnya. Ketika kebijakan ini diadopsi oleh kepala daerah, ia tidak lagi sekadar inisiatif komunitas, melainkan bagian dari kebijakan publik yang memiliki implikasi hukum dan sosial yang luas.

Kekhawatiran Munculnya 'Negara Preman'

Istilah 'negara preman' merujuk pada situasi ketika hukum rimba mengambil alih fungsi negara, yaitu saat warga sipil bertindak sebagai hakim sekaligus algojo tanpa payung hukum yang jelas. Para pengkritik menilai sayembara ini berpotensi menciptakan kondisi tersebut. Tanpa pelatihan dan pemahaman tentang prosedur penangkapan yang sah, warga bisa bertindak berlebihan. Sejarah mencatat banyak kasus penangkapan oleh masyarakat yang berujung pada penganiayaan berat atau bahkan kematian tersangka—yang justru menempatkan warga pada posisi tersangka baru.

Lebih jauh, sayembara dapat menyuburkan 'pemburu hadiah' yang tidak peduli pada kebenaran fakta. Dalam tekanan untuk mendapatkan uang, seseorang mungkin terdorong menjebak orang yang tak bersalah, merekayasa bukti, atau bahkan memicu konflik antarwarga. Alih-alih menciptakan rasa aman, kebijakan ini justru bisa menumbuhkan budaya saling curiga dan vigilantisme yang sistematis. Jika ini terjadi, negara telah gagal dalam fungsi dasarnya: menjamin keamanan dan keadilan melalui aparat yang terlatih dan akuntabel.

Penelantaran Peran Aparat Penegak Hukum?

Salah satu kritik paling tajam adalah bahwa sayembara ini secara implisit mengakui ketidakmampuan polisi dan sekaligus melemahkan posisinya. Ketika kepala daerah mengajak warga 'jadi polisi', ini bisa dimaknai sebagai pesan bahwa institusi resmi tidak cukup bisa diandalkan. Padahal, penegakan hukum adalah ranah eksklusif negara yang dijalankan oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Pelibatan sipil dalam penangkapan memang diakui oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun dalam batas tertangkap tangan, bukan dalam bentuk perburuan sistematis dengan iming-iming hadiah.

Konsekuensinya, polisi bisa kehilangan monopoli penggunaan kekuasaan yang sah. Jika warga merasa memiliki otoritas untuk menangkap, menginterogasi, dan menyerahkan tersangka, maka rantai komando dan standar operasional prosedur (SOP) penegakan hukum menjadi kabur. Polisi yang seharusnya menjadi penyaring dan pelindung hak asasi tersangka justru akan kewalahan menerima limpahan 'tangkapan' yang belum tentu memenuhi unsur hukum. Hal ini berpotensi menambah beban kerja sekaligus menurunkan kualitas penyidikan.

Mencari Titik Temu antara Keamanan dan Negara Hukum

Di tengah pro-kontra, sejumlah pihak mengusulkan jalan tengah. Partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan memang vital, tetapi harus dalam koridor yang terukur. Pemerintah daerah bisa memperkuat sistem keamanan lingkungan berbasis komunitas, seperti Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) atau forum kemitraan polisi-masyarakat, dengan pelatihan rutin dan pendampingan dari Polri. Insentif dapat diberikan bukan untuk menangkap pelaku, melainkan untuk melaporkan aktivitas mencurigakan atau membantu pencegahan secara proaktif.

Dengan demikian, semangat gotong royong melawan kejahatan tidak kehilangan ruh, namun tetap berada di bawah payung negara hukum. Gubernur dapat mengalokasikan anggaran untuk memperkuat sarana prasarana kepolisian, memperbanyak penerangan jalan, atau memasang CCTV di titik rawan—langkah yang lebih sistemik dan tidak memantik efek samping vigilantisme.

Pada akhirnya, keamanan publik adalah tanggung jawab negara yang dijalankan oleh aparat profesional. Masyarakat bisa menjadi mitra, tetapi bukan pengganti. Sayembara begal dengan hadiah uang mungkin terdengar heroik dan populer, namun risiko degradasi hukum jauh lebih mahal harganya. Sebelum kebijakan ini meluas, diperlukan pengkajian mendalam agar solusi yang dipilih tidak sekadar menyiram api dengan bensin.