Purbaya ke Dirjen Baru: Tidak Semua Permintaan Anggaran Harus Dipenuhi!

Jakarta, Lurusin.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi melantik Sudarto sebagai Direktur Jenderal Anggaran yang baru di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (1/7/2026). Dalam acara pelantikan tersebut, Purbaya menyampaikan sejumlah arahan strategis yang langsung menyentuh inti pengelolaan keuangan negara, terutama terkait seleksi ketat terhadap usulan anggaran yang masuk dari berbagai kementerian dan lembaga (K/L).

Kepada pejabat yang baru dilantik, Purbaya menegaskan bahwa tidak semua permintaan anggaran wajib dikabulkan. Ia meminta agar setiap usulan diuji secara mendalam dari sisi kelayakan dan kewajaran. Hanya program-program yang benar-benar selaras dengan prioritas nasional, siap dieksekusi, serta memberikan dampak langsung kepada masyarakat yang boleh memperoleh alokasi dana. Usulan yang tidak memenuhi kriteria tersebut, tegasnya, tidak boleh sekadar lolos tanpa pengawasan.

“Saya sering mengingatkan bahwa tidak semua permintaan anggaran harus dipenuhi. Yang harus kita penuhi adalah program yang benar-benar prioritas, siap dilaksanakan, berdampak bagi rakyat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Purbaya di hadapan jajaran Kemenkeu dan tamu undangan.

Purbaya menekankan, program prioritas yang dimaksud terutama adalah program yang mendukung agenda presiden dan memiliki urgensi tinggi bagi kesejahteraan rakyat. Ia meminta jajaran Ditjen Anggaran untuk tidak ragu menolak atau menunda usulan yang belum matang perencanaannya, meskipun berasal dari instansi besar. Setiap rupiah yang dikeluarkan negara harus bisa dipertanggungjawabkan secara transparan dan menghasilkan nilai manfaat yang terukur.

Berdasarkan laporan yang dihimpun media kami, Purbaya menyadari bahwa tekanan dari berbagai pihak kerap muncul dalam proses penganggaran. Namun, ia mengingatkan bahwa disiplin fiskal harus menjadi pegangan utama. “Tidak boleh ada ruang untuk pemborosan. Kita harus memastikan semua pengeluaran benar-benar tepat sasaran,” tambahnya. Arahan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa Ditjen Anggaran di bawah kepemimpinan baru harus mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan K/L dan kapasitas fiskal negara.

Lebih lanjut, Purbaya meminta Sudarto untuk memperkuat koordinasi internal di lingkungan Kemenkeu maupun dengan K/L terkait. Proses pengujian kelayakan anggaran harus dilakukan secara profesional dan berbasis data, bukan atas dasar kedekatan atau tekanan politik. Hal ini dinilai penting di tengah upaya pemerintah menjaga defisit APBN tetap terkendali sambil mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Pelantikan ini menjadi momentum untuk mempertegas kembali prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan pesan langsung dari Menteri Keuangan, diharapkan Ditjen Anggaran mampu menjadi garda terdepan yang memastikan hanya program prioritas dan berdampak yang mendapatkan pendanaan. Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan tata kelola anggaran yang lebih efisien, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.