Purbaya Ancam Potong Anggaran Daerah yang Hambat Investasi

Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan peringatan tegas kepada jajaran kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang terbukti menghambat realisasi investasi. Ia mengancam akan memangkas alokasi anggaran bagi pihak-pihak yang tidak mematuhi keputusan Satuan Tugas (Satgas) Debottlenecking yang telah dibentuk untuk mengurai hambatan investasi di Tanah Air.

"Saya sekarang menjabat sebagai Menteri Keuangan. Jika ada pemerintah daerah atau kementerian yang menyimpang dari keputusan Satgas Debottlenecking, saya akan memangkas anggaran mereka," tegas Purbaya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi media kami, Minggu (28/6/2026).

Satgas Debottlenecking merupakan unit kerja lintas sektor yang dibentuk dengan mandat utama mempercepat penyelesaian berbagai kendala yang dihadapi investor, mulai dari persoalan regulasi, perizinan, hingga hambatan operasional di lapangan. Pembentukan satgas ini menjadi salah satu strategi pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi nasional yang kerap dikeluhkan pelaku usaha.

"Saya sekarang menjabat sebagai Menteri Keuangan. Jika ada pemerintah daerah atau kementerian yang menyimpang dari keputusan Satgas Debottlenecking, saya akan memangkas anggaran mereka."

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya dalam sebuah pertemuan dengan para pelaku usaha, termasuk investor dan perusahaan asal Korea Selatan yang tergabung dalam KOCHAM Indonesia (Korean Chamber of Commerce and Industry in Indonesia). Dalam forum tersebut, ia mengaku terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna mengatasi berbagai persoalan regulasi maupun operasional yang berpotensi menghambat masuknya investasi.

Langkah yang diambil Purbaya ini dinilai sebagai gebrakan baru yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan kepastian berusaha. Ancaman pemangkasan anggaran diyakini dapat menjadi efek kejut bagi birokrasi yang selama ini dipandang lamban dalam merespons kebutuhan investor.

Pengamat ekonomi menilai bahwa kebijakan semacam ini diperlukan mengingat persaingan global dalam menarik investasi asing semakin ketat. Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan bisnis seperti biasa jika ingin memenangkan kepercayaan investor di tengah kompetisi regional yang kian agresif.

Laporan dari media kami sebelumnya mencatat bahwa sejumlah investor kerap mengeluhkan tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah yang menyebabkan ketidakpastian dalam perencanaan investasi jangka panjang. Dengan adanya ancaman pemangkasan anggaran, diharapkan setiap instansi terkait akan lebih responsif dalam mengimplementasikan keputusan Satgas Debottlenecking demi mendorong percepatan investasi nasional.