PLTN 7 GW Diusulkan Masuk RUEN, Bioenergi Jadi Penopang

Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa proyek Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) berkapasitas 7 gigawatt (GW) akan diintegrasikan ke dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Pernyataan ini disampaikan dalam forum resmi yang membahas arah kebijakan energi jangka panjang. Berdasarkan verifikasi, klaim bahwa PLTN 7 GW akan masuk RUEN merujuk pada dokumen perencanaan energi yang tengah disusun ulang oleh Kementerian ESDM bersama Dewan Energi Nasional (DEN).

Klaim PLTN 7 GW Masuk RUEN

Klaim yang beredar menyebutkan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk memasukkan PLTN berkapasitas 7 GW ke dalam RUEN. Sumber klaim berasal dari pernyataan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang akrab disapa Hashim dalam beberapa kesempatan, dalam konferensi pers dan rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI. Dalam pernyataan tersebut, ia menegaskan bahwa nuklir akan menjadi bagian dari bauran energi nasional, dengan target kapasitas 7 GW.

“PLTN 7 GW akan masuk dalam RUEN. Ini sudah menjadi keputusan pemerintah untuk mempercepat transisi energi,” demikian kutipan yang beredar dari pernyataan pejabat tersebut.

Berdasarkan verifikasi, pernyataan ini bukan sekadar wacana. Dokumen RUEN yang saat ini berlaku, yaitu Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017, memang belum mencantumkan PLTN secara eksplisit. Namun, revisi RUEN sedang dalam proses dan nuklir disebut-sebut akan dimasukkan. Data menunjukkan bahwa pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit nuklir sebesar 7 GW hingga tahun 2060, sebagai bagian dari strategi net zero emission (NZE) 2060.

Verifikasi Terhadap Rencana dan Regulasi

Faktanya adalah, hingga artikel ini ditulis, revisi RUEN belum resmi disahkan. Kementerian ESDM masih melakukan pembahasan dengan DEN dan Komisi VII DPR. Berdasarkan sumber resmi, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan revisi RUEN masih dalam tahap harmonisasi. Artinya, klaim bahwa PLTN 7 GW “akan masuk RUEN” bersifat prospektif, bukan final. Verifikasi menunjukkan bahwa pernyataan tersebut adalah komitmen politik, bukan produk hukum yang sudah berlaku.

Data dari Kementerian ESDM menunjukkan bahwa bauran energi primer nasional saat ini masih didominasi oleh batu bara (38%), minyak bumi (31%), dan gas bumi (19%). Energi baru terbarukan (EBT) baru mencapai sekitar 12%. Dengan target NZE 2060, pemerintah perlu menambahkan kapasitas EBT dan nuklir secara signifikan. PLTN 7 GW setara dengan sekitar 7 unit reaktor berukuran 1.000 MW, yang membutuhkan waktu konstruksi 10–15 tahun per unit. Bukti dari Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) yang kini melebur ke BRIN menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kajian teknis untuk PLTN sejak 2010, namun belum ada keputusan politik final.

Bioenergi sebagai Penopang Pengurangan Impor Minyak

Selain nuklir, pemerintah juga mendorong pengembangan bioenergi untuk mengurangi ketergantungan impor minyak. Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) Indonesia mencapai sekitar 1,2 juta barel per hari pada 2024. Ketergantungan ini membebani neraca perdagangan dan anggaran subsidi energi. Oleh karena itu, program mandatori biodiesel B35 dan rencana B40 menjadi bagian dari strategi pengurangan impor.

Faktanya adalah, bioenergi memiliki potensi besar karena Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar dunia. Data dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menunjukkan produksi CPO nasional mencapai 47 juta ton pada 2024, dengan sekitar 10 juta ton dialokasikan untuk biodiesel. Pemerintah menargetkan campuran biodiesel meningkat menjadi B50 pada 2026, meskipun masih menghadapi kendala teknis dan pasokan bahan baku.

“Bioenergi adalah jembatan menuju transisi energi. Kami tidak bisa langsung meninggalkan minyak, tetapi kami kurangi ketergantungan impor,” ujar pejabat ESDM dalam rapat kerja.

Verifikasi terhadap klaim ini menunjukkan bahwa bioenergi memang telah berkontribusi signifikan. Pada 2024, biodiesel B35 berhasil menghemat devisa negara sekitar Rp120 triliun, menurut data Kementerian Keuangan. Namun, tantangan tetap ada: alokasi lahan, harga CPO yang fluktuatif, dan isu keberlanjutan lingkungan.

Kesimpulan dan Rating

Berdasarkan verifikasi, klaim bahwa PLTN 7 GW akan masuk dalam RUEN adalah SEBAGIAN BENAR. Pemerintah memang memiliki komitmen untuk memasukkan nuklir ke dalam bauran energi nasional, tetapi hingga kini revisi RUEN belum resmi disahkan. Pernyataan tersebut lebih tepat disebut sebagai target jangka panjang yang masih dalam proses regulasi. Sementara itu, dorongan bioenergi untuk mengurangi impor minyak adalah kebijakan yang sudah berjalan dan terverifikasi melalui data produksi serta realisasi mandatori biodiesel.

Data menunjukkan bahwa tanpa revisi RUEN yang final, status PLTN 7 GW masih bersifat wacana politik. Masyarakat perlu menunggu pengesahan dokumen resmi untuk memastikan implementasinya. Verifikasi ini menegaskan bahwa informasi mengenai kebijakan energi harus merujuk pada dokumen hukum yang berlaku, bukan semata pernyataan pejabat.