Mantan Pejabat Bea Cukai dan Kemenperin Didakwa Korupsi Ekspor CPO Rp7,3 Triliun

Kejaksaan Agung resmi membawa perkara dugaan korupsi dalam penerbitan izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) ke tahap persidangan. Dalam agenda pembacaan surat dakwaan di pengadilan tindak pidana korupsi, jaksa penuntut umum menghadirkan dua mantan pejabat negara sebagai terdakwa, masing-masing berasal dari lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan serta Kementerian Perindustrian. Keduanya diduga menjadi bagian dari rantai pengurusan izin ekspor CPO yang menurut perhitungan aparat penegak hukum telah menimbulkan kerugian keuangan negara hingga Rp7,3 triliun.

Perkara ini berangkat dari situasi kelangkaan minyak goreng yang melanda pasar domestik pada periode 2021. Di tengah melonjaknya harga dan menipisnya stok di pasaran, sejumlah perusahaan justru tercatat melakukan ekspor CPO dalam volume besar. Aparat kemudian menelusuri bagaimana izin-izin tersebut diterbitkan, dan dari penelusuran itulah jaksa menemukan indikasi penyimpangan yang melibatkan pejabat pembuat izin di dua instansi.

Modus Manipulasi Izin Ekspor

Berdasarkan konstruksi dakwaan yang dibacakan jaksa, praktik yang terjadi bukan sekadar pelanggaran administrasi. Para terdakwa diduga sengaja mengatur penerbitan persetujuan ekspor agar menguntungkan sejumlah perusahaan, tanpa memastikan kewajiban penyediaan CPO untuk kebutuhan dalam negeri terpenuhi terlebih dahulu. Akibatnya, volume yang seharusnya dialokasikan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga minyak goreng domestik justru dialihkan ke pasar internasional.

Jaksa menguraikan bahwa peran pejabat Kementerian Perindustrian berada pada posisi penerbitan rekomendasi dan persetujuan ekspor, sementara pejabat Bea dan Cukai diduga memperlancar proses pengurusan dokumen kepabeanan atas ekspor yang seharusnya tidak memenuhi syarat. Keduanya disebut saling bersekongkol sehingga rantai ekspor berjalan mulus meskipun data pendukung yang diajukan perusahaan tidak valid. Data menunjukkan bahwa dalam periode yang menjadi fokus dakwaan, aliran ekspor CPO berlangsung masif justru ketika kebutuhan domestik sedang tinggi.

Kerugian Negara dan Dasar Hukum

Angka kerugian negara sebesar Rp7,3 triliun diperoleh berdasarkan hasil audit lembaga pengawasan keuangan negara yang menghitung dampak dari kebijakan ekspor yang menyimpang tersebut. Angka ini menjadi salah satu beban pembuktian yang akan diuji jaksa di persidangan melalui keterangan saksi dan ahli, termasuk ahli dari sektor keuangan negara.

Atas perbuatannya, para terdakwa disangkakan melanggar Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 2 mengatur tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun, serta denda. Adapun Pasal 3 menyasar penyalahgunaan wewenang, kedudukan, atau sarana yang dimiliki karena jabatannya yang dapat merugikan keuangan negara.

Jalannya Persidangan dan Dampak Kebijakan

Setelah surat dakwaan dibacakan, rangkaian persidangan akan dilanjutkan dengan agenda tanggapan dari tim penasihat hukum terdakwa, lalu pemeriksaan saksi dan barang bukti. Sidang berikutnya dijadwalkan menghadirkan para saksi yang berasal dari regulator, perusahaan eksportir, hingga auditor negara. Publik akan mengikuti apakah jaksa mampu membuktikan konstruksi dakwaan hingga putusan dijatuhkan majelis hakim. Kasus serupa sebelumnya telah menghasilkan hukuman bagi sejumlah pihak yang terlibat dalam tata kelola ekspor sawit, sehingga perkara ini dinilai menjadi ujian konsistensi penegakan hukum di sektor tersebut.

Di luar meja hijau, kasus ini menegaskan bahwa tata kelola izin ekspor komoditas strategis memiliki konsekuensi langsung terhadap kehidupan masyarakat. Ketika izin diterbitkan tanpa pengawasan yang memadai, yang terdampak bukan hanya penerimaan negara, tetapi juga ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok. Oleh karena itu, penguatan pengawasan internal di kementerian dan lembaga, termasuk Bea dan Cukai, menjadi agenda yang tidak bisa ditunda.

Kasus ini juga mengingatkan pada kebijakan larangan ekspor CPO yang sempat diberlakukan pemerintah pada tahun 2022 sebagai respons atas melonjaknya harga minyak goreng. Kebijakan darurat itu menunjukkan betapa strategisnya posisi komoditas sawit bagi ketahanan pangan nasional, sekaligus menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap kewajiban pasokan dalam negeri bagi setiap pemegang izin ekspor.

Perjalanan hukum kedua terdakwa masih panjang. Proses pembuktian di pengadilan akan menentukan sejauh mana dugaan yang tertuang dalam dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan. Sampai putusan berkekuatan hukum tetap dijatuhkan, para terdakwa tetap berhak atas asas praduga tak bersalah sebagaimana dijamin undang-undang.