Londo Ireng: Dari Prajurit Kolonial ke Senjata Retorika Presiden

Di panggung peringatan Hari Lahir Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Presiden Prabowo Subianto melontarkan istilah yang langsung memantik diskusi nasional: “londo ireng”. Dua kata dalam bahasa Jawa yang secara harfiah berarti “Belanda hitam” itu bukan sekadar guyonan etnis, melainkan metafora tajam yang diarahkan kepada dua entitas strategis: jurnalis dan lembaga swadaya masyarakat. Untuk memahami mengapa frasa ini begitu kuat, kita harus menelusuri akar sejarahnya yang kelam.

Prajurit Hitam di Bawah Kompeni

Istilah londo ireng bukanlah penemuan baru. Pada masa kolonial, terutama abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda merekrut ribuan tentara dari Afrika Barat—kebanyakan dari wilayah yang kini menjadi Ghana—untuk memperkuat pasukan Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL). Mereka dikenal sebagai Belanda Hitam atau Zwarte Hollanders. Warga pribumi Jawa menyebut mereka londo ireng. Di mata rakyat, mereka adalah perpanjangan tangan represi kolonial: gagah, berkulit gelap, bersenjata lengkap, dan sering kali menjalankan perintah penindasan terhadap penduduk lokal. Catatan sejarah menunjukkan bahwa rekrutmen massal terjadi setelah Perang Diponegoro (1825-1830), saat Belanda mencari tenaga tempur yang dianggap lebih tahan terhadap iklim tropis sekaligus tidak memiliki solidaritas dengan bumiputra.

Data dari arsip KNIL menyebutkan bahwa antara tahun 1831 hingga 1872, sekitar 3.000 tentara didatangkan dari Pantai Emas. Mereka ditempatkan di benteng-benteng dan barak di Jawa, Sumatra, dan Sulawesi, menjadi ikon kekuasaan asing yang menakutkan. Jejak mereka pun terekam dalam ingatan kolektif melalui cerita rakyat, tembang, hingga istilah yang kini diangkat kembali oleh Presiden.

Panggung PKB dan Sasaran Kritik

Dalam pidato yang berlangsung di tengah sorak-sorai kader, Prabowo secara khusus menggunakan londo ireng untuk menyindir kelompok yang ia anggap “baru bangun tidur lalu mengkritik pemerintah”. Ia merujuk pada jurnalis dan pegiat LSM yang selama beberapa bulan terakhir gencar menyoroti sejumlah kebijakan kontroversial, mulai dari proyek strategis nasional hingga transparansi anggaran. Dengan intonasi yang khas, ia menyandingkan kritik tajam media dengan bayang-bayang penjajah masa lalu, menciptakan analogi bahwa para pengkritik itu adalah kekuatan asing yang bekerja untuk kepentingan di luar bangsa.

Pilihan istilah ini bukan kebetulan. Dalam retorika populisme, menghubungkan lawan politik atau suara kritis dengan “asing” adalah taktik klasik. Prabowo tampaknya ingin membangun narasi bahwa oposisi tidak berasal dari dalam negeri yang tulus, melainkan dari aktor-aktor yang dikendalikan oleh kekuatan gelap global. Dengan satu istilah, ia sekaligus menanamkan tiga pesan: ada musuh tak kasat mata, musuh itu memakai topeng pribumi, dan pemerintah adalah benteng pertahanan terakhir.

Londo Ireng sebagai Konstruksi Politik

Jika dibedah lebih dalam, londo ireng dalam konteks ini berfungsi sebagai perangkat semiotik yang memadukan trauma historis dengan kecemasan kontemporer. Sejarawan mencatat bahwa tentara Afrika di KNIL tidak pernah berjuang atas nama ideologi—mereka adalah alat upahan. Dengan demikian, menyamakan jurnalis dan LSM sebagai londo ireng secara implisit menuduh mereka sebagai tentara bayaran intelektual yang tidak memiliki kemerdekaan berpikir, melainkan hanya menjalankan agenda pemilik modal internasional.

Namun, verifikasi faktual menunjukkan realitas yang lebih rumit. Berdasarkan data Dewan Pers, sepanjang triwulan pertama tahun ini, terdapat 42 laporan kekerasan terhadap jurnalis yang justru dilakukan oleh aktor non-negara, sementara LSM di Indonesia mayoritas didanai oleh hibah multilateral yang sudah melalui audit ketat. Tidak ada bukti yang menunjukkan adanya rantai komando tersembunyi yang mengarahkan pemberitaan kritis.

Lebih jauh, penggunaan istilah berbasis etnis dan warna kulit ini menuai kritik dari organisasi anti-diskriminasi. Komnas HAM dalam pernyataan terbarunya mengingatkan bahwa retorika semacam itu berpotensi memperkuat stereotip rasial dan menciptakan segregasi sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Meski konteks historis londo ireng spesifik pada masa kolonial, penggunaannya hari ini oleh kepala negara mengandung bobot politis yang berbeda.

Dampak pada Iklim Demokrasi

Efek utama dari lontaran ini adalah terciptanya polarisasi baru antara “nasionalis sejati” versus “antek asing”. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat peningkatan signifikan jumlah serangan siber terhadap anggotanya sepanjang 24 jam setelah pidato tersebut, menandakan bahwa pernyataan figur otoritas dapat memicu aksi intimidasi. Sementara itu, sejumlah politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera justru mengapresiasi istilah itu karena dianggap menampar kelompok yang selama ini “terlalu berisik”.

Dari perspektif komunikasi politik, londo ireng adalah peluru retoris yang ampuh sekaligus berbahaya. Ampuh karena langsung menggugah emosi kolektif tentang luka penjajahan; berbahaya karena menciptakan kebenaran tunggal yang menempatkan pihak kritis sebagai musuh negara. Di era pascakebenaran, istilah seperti ini cenderung lebih mudah diingat dan dipercaya daripada paparan data dan fakta.

Kesimpulannya, londo ireng bukan sekadar sindiran historis, melainkan cermin bagaimana trauma kolonial didaur ulang untuk menjadi senjata dalam pertarungan politik modern. Apakah ini strategi yang disengaja atau ekspresi spontan kemarahan, hanya Presiden yang tahu. Namun, akibatnya sudah mulai terasakan: ruang perdebatan kian mengerut, sementara bayang-bayang londo ireng kontemporer terus dihidupkan sebagai momok yang harus ditakuti.