Komnas HAM Soroti Status Kerja Petugas SPPG dan Skema MBG

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyoroti sejumlah persoalan struktural dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, khususnya terkait status ketenagakerjaan petugas pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen rekomendasi yang beredar, lembaga ini menilai ada sejumlah celah yang berpotensi menimbulkan persoalan hak asasi manusia jika tidak segera diperbaiki.

Dua isu utama yang menjadi perhatian adalah status kepegawaian petugas SPPG yang dilaporkan kabur dari tanggung jawab, serta skema distribusi penerima manfaat yang dinilai belum sepenuhnya menyasar kelompok yang benar-benar membutuhkan. Kedua hal ini, menurut data yang dihimpun, saling berkaitan dan mencerminkan lemahnya fondasi tata kelola program di tingkat pelaksana.

Status Ketenagakerjaan Petugas SPPG

Klaim bahwa terdapat petugas SPPG yang meninggalkan tugasnya tanpa konsekuensi hukum menjadi salah satu temuan yang disorot. Berdasarkan penelusuran, persoalan ini berakar pada tidak jelasnya hubungan kerja antara petugas dan penyelenggara program. Sejumlah petugas dilaporkan bekerja tanpa kontrak yang memadai, sehingga tidak ada mekanisme sanksi maupun perlindungan yang berjalan seimbang.

Klaim: Petugas SPPG memiliki ikatan kerja yang jelas dan terikat aturan ketenagakerjaan formal.
Fakta: Data menunjukkan banyak petugas direkrut dengan skema informal tanpa perjanjian kerja tertulis yang lengkap.

Faktanya adalah, ketiadaan status hukum yang tegas membuat pengawasan menjadi lemah. Ketika seorang petugas berhenti atau menghilang, tidak ada dasar yang kuat untuk menuntut pertanggungjawaban. Sebaliknya, ketika petugas dirugikan, tidak ada jalur pengaduan yang memadai. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip perlindungan kerja yang seharusnya melekat pada setiap hubungan ketenagakerjaan.

Skema Distribusi Penerima Manfaat

Selain persoalan ketenagakerjaan, verifikasi mengungkap rekomendasi perombakan skema distribusi penerima manfaat. Klaim bahwa program ini telah tepat sasaran dinilai tidak sepenuhnya akurat. Bukti di lapangan menunjukkan masih ada penerima manfaat yang tidak termasuk dalam kategori prioritas, sementara kelompok yang seharusnya menjadi sasaran utama justru belum terjangkau.

Data menunjukkan bahwa penentuan penerima manfaat sering kali tidak melalui pemutakhiran data yang memadai. Akibatnya, distribusi berjalan berdasarkan asumsi lama, bukan kebutuhan aktual di lapangan. Hal ini menyesatkan jika program diklaim sebagai instrumen penanganan gizi yang tepat sasaran.

Sumber resmi menegaskan bahwa perbaikan skema distribusi bukan sekadar persoalan administratif. Ini menyangkut keadilan akses terhadap pangan bergizi, yang merupakan bagian dari hak dasar. Jika distribusi tidak akurat, maka tujuan utama program menjadi tidak tercapai, dan anggaran yang dikeluarkan berpotensi tidak efisien.

Implikasi dan Rekomendasi Perbaikan

Berdasarkan verifikasi, terdapat dua rekomendasi pokok yang diajukan. Pertama, penataan ulang status ketenagakerjaan petugas SPPG agar memiliki dasar hukum yang jelas, mencakup perjanjian kerja, mekanisme pengawasan, dan jalur penyelesaian sengketa. Kedua, perombakan skema distribusi penerima manfaat agar benar-benar berbasis data terkini dan menyasar kelompok yang membutuhkan.

Faktanya adalah, kedua persoalan ini tidak berdiri sendiri. Lemahnya status kerja berkontribusi pada buruknya kualitas layanan, yang pada akhirnya mempengaruhi akurasi distribusi. Sebaliknya, distribusi yang tidak tepat membebani petugas dengan keluhan dan tuntutan yang tidak seimbang dengan kewenangan mereka.

Bukti yang dihimpun menunjukkan bahwa tanpa perbaikan menyeluruh, potensi persoalan hak asasi manusia akan terus berulang. Komisi menekankan pentingnya transparansi data penerima manfaat dan kepastian hukum bagi pekerja sebagai dua pilar utama perbaikan.

Kesimpulan

Klaim bahwa program berjalan tanpa persoalan struktural tidak akurat. Verifikasi menunjukkan adanya celah pada status ketenagakerjaan petugas dan ketidaktepatan skema distribusi penerima manfaat. Rating untuk klaim bahwa tata kelola program sudah memadai adalah MISLEADING, karena data resmi dan temuan lapangan menunjukkan sebaliknya.

Perbaikan yang didorong mencakup pembenahan hubungan kerja serta penajaman sasaran penerima manfaat. Tanpa langkah ini, tujuan mulia program berisiko terhambat oleh persoalan dasar yang seharusnya bisa diselesaikan melalui tata kelola yang lebih tertata.