Jakarta - Sorotan tajam publik belakangan ini mengarah pada penunjukan sejumlah komisaris di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sejumlah nama yang dinilai tak memiliki kesesuaian latar belakang dengan inti bisnis perusahaan pelat merah menuai kritik. Menanggapi hal ini, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari angkat bicara. Dalam keterangan yang diperoleh Lurusin.com, ia menjelaskan bahwa keberagaman latar belakang justru menjadi nilai strategis.

Menurut Qodari, pemerintah secara sadar memilih figur dari berbagai disiplin ilmu dan pengalaman untuk duduk sebagai komisaris. Tujuannya bukan sekadar memenuhi aspek formal kepatutan, melainkan untuk memperkaya sudut pandang dalam pengawasan dan pengarahan perusahaan. "Ketika kita menempatkan orang dengan latar belakang berbeda, kita menghadirkan perspektif yang lebih luas di meja direksi. Ini penting agar perusahaan tak terjebak dalam cara berpikir yang seragam," ujarnya dalam diskusi yang diliput media kami, Rabu (18 Juni 2025).

Pengalaman Pribadi Jadi Contoh

Qodari sendiri tak segan menceritakan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai komisaris di salah satu BUMN. Ia mengakui, saat itu ia sama sekali tidak memiliki pengalaman di sektor industri yang menjadi inti bisnis perusahaan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa perannya bukan untuk masuk ke ranah teknis operasional, melainkan memberikan masukan strategis dan alternatif solusi dari kacamata yang berbeda.

"Saya mungkin tidak mengerti seluk-beluk teknis bisnis itu, tapi saya bisa melihat peta politik, kebijakan publik, atau komunikasi strategis yang berdampak pada perusahaan. Di sinilah fungsi komisaris yang beragam latar belakang—memberi alternatif perspektif yang mungkin tidak terpikirkan oleh jajaran direksi yang fokus pada operasional sehari-hari," jelas Qodari, seperti dikutip Lurusin.com.

Pernyataan ini sekaligus menjawab anggapan bahwa komisaris harus selalu berasal dari kalangan yang memiliki keahlian spesifik sesuai sektor BUMN terkait. Qodari merujuk pada praktik tata kelola modern yang menekankan pentingnya komposisi dewan komisaris yang multidisplin—mencakup ahli hukum, keuangan, komunikasi, hingga kebijakan publik—untuk mengawal agenda strategis perusahaan.

Mengawal Agenda Pemerintah

Lebih jauh, Qodari menekankan bahwa BUMN bukan sekadar entitas bisnis komersial, melainkan juga alat negara untuk menjalankan mandat konstitusi dan agenda pembangunan. Oleh karenanya, kehadiran komisaris dengan pemahaman mendalam tentang arah kebijakan pemerintah menjadi krusial. "Komisaris adalah jembatan antara visi pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas dan manajemen yang menjalankan perusahaan. Tanpa figur yang mengerti konteks kebijakan, akan sulit menyelaraskan langkah korporasi dengan kepentingan nasional," tambahnya.

Menurut data yang dihimpun Lurusin.com, sejumlah nama yang belakangan ramai diperbincangkan memang berasal dari kalangan profesional non-industri spesifik, termasuk akademisi, mantan jurnalis, hingga politisi. Meski menuai kritik dari sebagian pengamat, Qodari optimistis pendekatan ini akan memperkuat kinerja BUMN dalam jangka panjang. Ia mengajak publik untuk menilai komisaris bukan hanya dari latar belakang semata, melainkan dari rekam jejak integritas, kapasitas pengambilan keputusan, dan kontribusi nyata di ruang rapat.

Perdebatan mengenai komposisi ideal komisaris BUMN dipastikan akan terus bergulir, terutama di tengah era transparansi dan ekspektasi tinggi terhadap tata kelola perusahaan negara yang bersih. Namun, pesan utama dari Kepala Bakom RI cukup jelas: keragaman adalah kekuatan, dan perspektif baru justru diperlukan untuk memecahkan masalah-masalah klasik yang kerap menjerat korporasi pelat merah.