Ijazah Gibran Dipersoalkan, Pengaduan Diterima Polri sebagai Dumas

Polemik seputar keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, persoalan tersebut tidak hanya bergulir di ruang publik dan media sosial, tetapi juga masuk ke ranah institusi kepolisian melalui jalur pengaduan masyarakat. Berdasarkan verifikasi yang dilakukan, pelaporan yang diajukan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tidak serta-merta diterima sebagai laporan polisi (LP), melainkan dikategorikan sebagai pengaduan masyarakat (Dumas).

Klasifikasi ini menjadi penting karena menentukan bagaimana suatu perkara diproses dalam sistem hukum. Laporan polisi umumnya merujuk pada dugaan tindak pidana yang langsung memicu penyelidikan, sementara pengaduan masyarakat lebih bersifat permintaan pengawasan dan telaah awal sebelum ditentukan langkah hukum berikutnya.

Kronologi dan Jalur Pelaporan

Klaim yang beredar menyebutkan bahwa persoalan ijazah Gibran telah dilaporkan ke institusi kepolisian melalui surat resmi yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan penelusuran, surat tersebut diterima dan diregistrasi, namun tidak diubah statusnya menjadi laporan polisi. Data menunjukkan bahwa pengaduan itu tercatat sebagai Dumas, bukan LP.

Klaim: Pelaporan ijazah Gibran ke Polri telah berstatus laporan polisi dan sedang diselidiki sebagai dugaan tindak pidana.
Fakta: Berdasarkan verifikasi, pelaporan tersebut diterima sebagai pengaduan masyarakat (Dumas), bukan laporan polisi (LP).

Perbedaan status ini bertentangan dengan narasi yang menyebut perkara telah naik ke tahap penyidikan. Sumber resmi tidak menyebut adanya penyelidikan aktif, melainkan penelaahan atas isi pengaduan.

Dasar Hukum dan Perbedaan Status

Merujuk pada peraturan internal kepolisian, pengaduan masyarakat adalah bentuk partisipasi warga yang berisi informasi, saran, atau permintaan perhatian atas suatu peristiwa. Dumas dapat ditindaklanjuti menjadi LP apabila ditemukan unsur pidana. Sebaliknya, jika tidak ditemukan bukti awal yang cukup, pengaduan dapat dihentikan atau diarsipkan.

Faktanya adalah, hingga keterangan ini disusun, tidak ada dokumen resmi yang menyatakan bahwa perkara ijazah telah meningkatkan statusnya menjadi penyelidikan pidana. Data menunjukkan bahwa proses yang berjalan masih sebatas penerimaan dan pencatatan pengaduan.

Respons Publik dan Potensi Misinformasi

Isu ini menyesatkan sebagian publik karena perbedaan istilah LP dan Dumas sering kali tidak dipahami. Narasi yang beredar di media sosial cenderung menyamakan keduanya, sehingga muncul kesan bahwa Polri tengah menangani perkara secara serius. Padahal, secara prosedural, keduanya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.

Verifikasi terhadap dokumen dan keterangan resmi menunjukkan bahwa tidak ada pernyataan dari pihak kepolisian yang membenarkan adanya penyidikan. Bukti yang ada hanya mengonfirmasi bahwa surat pengaduan telah diterima dan diregistrasi sesuai mekanisme yang berlaku.

Kesimpulan Verifikasi

Berdasarkan verifikasi, klaim bahwa polemik ijazah Gibran telah menjadi laporan polisi di Bareskrim adalah tidak akurat. Faktanya, pelaporan tersebut diterima sebagai pengaduan masyarakat. Rating untuk klaim ini adalah MISLEADING, karena mencampuradukkan status Dumas dengan LP sehingga menimbulkan kesan yang keliru mengenai proses hukum yang sedang berjalan.

Masyarakat diimbau untuk merujuk pada keterangan resmi dan tidak menyimpulkan adanya penyidikan tanpa bukti dokumen yang sah. Sumber resmi menegaskan bahwa setiap pengaduan tetap diproses sesuai ketentuan, namun statusnya tidak dapat disamakan dengan perkara pidana yang telah dilaporkan secara formal.