Dr. Eko Wahyuanto: Kebijakan Publik Perlu Sentuhan Berbasis Bukti

Profil Singkat dan Latar Belakang Akademik

Dr. Eko Wahyuanto, MM, merupakan salah satu pengamat kebijakan publik yang cukup vokal menyuarakan pentingnya pendekatan berbasis data dalam perumusan regulasi di Indonesia. Menyandang gelar doktor di bidang administrasi publik serta magister manajemen, ia telah mendedikasikan lebih dari satu dekade untuk meneliti bagaimana kebijakan negara dapat lebih responsif terhadap dinamika masyarakat. Pengalamannya sebagai konsultan di berbagai lembaga pemerintahan, baik pusat maupun daerah, memberinya perspektif luas tentang kesenjangan antara naskah akademik dan implementasi di lapangan.

Dalam berbagai forum diskusi, ia kerap menekankan bahwa banyak produk kebijakan di Tanah Air masih disusun secara reaktif, bukan antisipatif. Padahal, tantangan seperti disrupsi teknologi, perubahan iklim, dan pergeseran demografi menuntut kecepatan sekaligus ketepatan intervensi negara. Kegelisahan inilah yang mendorong Dr. Eko untuk terus mengadvokasi perubahan paradigma: dari sekadar mengejar target legislasi menjadi menghasilkan aturan yang benar-benar berdampak.

Isu Krusial: Regulasi Digital dan Perlindungan Data

Salah satu perhatian utama Dr. Eko Wahyuanto saat ini adalah tata kelola ruang digital. Menurutnya, undang-undang yang ada masih menyisakan banyak celah yang berpotensi merugikan warga, terutama terkait perlindungan data pribadi dan keamanan siber. "Kita tidak bisa lagi bergerak dengan kecepatan birokrasi konvensional ketika ancaman siber berkembang setiap jam," tegasnya dalam sebuah seminar nasional. Ia membandingkan posisi Indonesia dengan negara-negara tetangga yang telah lebih dulu memiliki kerangka hukum adaptif dan lembaga pengawas independen yang kuat.

Dr. Eko menyoroti bahwa rendahnya literasi digital di kalangan pembuat kebijakan menjadi akar masalah. Banyak perumus regulasi masih kesulitan menerjemahkan kompleksitas teknologi ke dalam pasal-pasal yang aplikatif. Akibatnya, kebijakan yang lahir sering kali sudah usang bahkan sebelum diundangkan. Ia mendorong pembentukan laboratorium kebijakan digital di setiap kementerian yang melibatkan pakar teknologi, sosiolog, dan ekonom, sehingga naskah regulasi tidak dirumuskan dalam ruang hampa.

Selain itu, ia mencatat perlunya pendekatan regulatory sandbox yang memungkinkan inovasi diuji coba dalam batas tertentu sebelum diregulasi penuh. "Kita harus berhenti memperlakukan teknologi sebagai musuh. Yang dibutuhkan adalah kerangka aturan yang lincah, bukan benteng kaku yang menghambat kemajuan," ujarnya. Ide-ide ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi revisi peraturan di bidang ekonomi digital yang sedang digodok pemerintah.

Reformasi Kebijakan Sosial Pascapandemi

Di luar isu digital, Dr. Eko Wahyuanto juga menaruh perhatian besar pada kebijakan perlindungan sosial pascapandemi. Ia mengamati bahwa program bantuan sosial yang digulirkan selama krisis kesehatan sering kali bersifat tambal sulam dan tidak berkelanjutan. Data penerima manfaat yang tidak akurat menjadi biang keladi salah sasaran, sehingga bantuan tidak tepat mencapai kelompok paling rentan. Menurutnya, pemerintah perlu membangun sistem data tunggal yang terintegrasi secara real-time, mencakup data kependudukan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan.

Dr. Eko juga mengkritisi minimnya evaluasi dampak jangka panjang. "Bantuan langsung tunai boleh jadi meredakan gejolak sesaat, tetapi kita butuh skema yang memutus rantai kemiskinan struktural," katanya. Ia mengusulkan agar setiap program sosial wajib dilengkapi dengan kerangka pengukuran hasil yang transparan, melibatkan auditor independen, serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Model seperti ini, diyakini akan meningkatkan kepercayaan publik sekaligus efektivitas anggaran.

Lebih lanjut, ia merekomendasikan pergeseran dari pendekatan karikatif ke pemberdayaan. Pelatihan keterampilan, akses permodalan mikro, dan jaminan pasar bagi produk komunitas harus menjadi bagian tak terpisahkan dari desain kebijakan. "Kesejahteraan bukan hanya tentang memberi, tapi tentang menciptakan ekosistem di mana setiap warga bisa berkontribusi dan mandiri," paparnya di hadapan mahasiswa pascasarjana sebuah universitas negeri di Jakarta.

Menyoal Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Sebagai pengamat yang sering terjun ke daerah, Dr. Eko melihat bahwa semangat otonomi daerah belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kualitas tata kelola lokal. Masih banyak pemerintah daerah yang terjebak dalam pola perencanaan jangka pendek, sekadar menghabiskan anggaran tanpa visi pembangunan yang jelas. Ia menyebut rendahnya kapasitas aparatur sipil negara di daerah sebagai faktor penghambat utama, diperparah dengan minimnya pendampingan dari pemerintah pusat.

Dr. Eko mengusulkan agar Kementerian Dalam Negeri memperkuat sistem neraca kinerja daerah yang tidak hanya mengukur serapan anggaran, tetapi juga dampak konkret seperti penurunan angka stunting, peningkatan indeks pendidikan, dan kemudahan perizinan usaha. "Angka-angka APBD yang fantastis tidak ada artinya jika anak-anak di daerah tersebut masih kekurangan gizi," tegasnya. Ia juga mendorong agar transfer fiskal lebih dikaitkan dengan pencapaian indikator kinerja utama, bukan sekadar formula proporsional berdasarkan jumlah penduduk atau luas wilayah.

Dalam konteks ini, Dr. Eko mengapresiasi beberapa kepala daerah inovatif yang berhasil menggenjot pendapatan asli daerah melalui digitalisasi layanan dan penciptaan iklim investasi yang kondusif. Namun, ia mengingatkan bahwa sukses sporadis ini harus dijadikan model yang direplikasi secara sistematis, bukan sekadar kisah inspiratif yang menguap seiring pergantian pemimpin.

Harapan ke Depan dan Peran Masyarakat Sipil

Menutup pemaparannya, Dr. Eko Wahyuanto menekankan bahwa reformasi kebijakan publik bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Masyarakat sipil, akademisi, dan media memiliki peran strategis sebagai watchdog sekaligus mitra kritis. Ia berharap lebih banyak riset independen yang dapat menandingi narasi resmi, sehingga publik dapat menilai kinerja pemerintah berdasarkan bukti, bukan hanya janji politik.

Ia juga mengajak generasi muda untuk tidak apatis terhadap isu kebijakan publik. "Nasib bangsa ke depan ada di tangan mereka yang hari ini duduk di meja perumus. Dan meja itu harus diisi oleh orang-orang kompeten, bukan sekadar loyal," pungkasnya. Dengan meningkatnya kesadaran kolektif, ia optimistis Indonesia mampu membangun tradisi kebijakan yang adaptif, inklusif, dan berkeadilan.