Bukan Cuma 4, Semua Toko Online Bakal Jadi Pemungut Pajak

Jakarta - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi menunjuk empat platform e-commerce dalam negeri sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Kebijakan ini berlaku efektif mulai 1 Agustus 2026. Penunjukan tersebut menandai babak baru dalam pengelolaan pajak di sektor perdagangan digital yang selama ini menjadi perhatian otoritas fiskal.

Berdasarkan laporan yang dihimpun Lurusin.com, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa langkah ini tidak akan berhenti pada empat platform tersebut. Pemerintah telah menyiapkan rencana penunjukan bertahap bagi seluruh platform e-commerce yang beroperasi di Indonesia untuk menjadi pemungut PPh Pasal 22.

Mekanisme pemungutan ini memungkinkan platform digital untuk memotong langsung pajak dari setiap transaksi penjualan barang yang dilakukan oleh para merchant. Tujuannya adalah memperkuat basis data perpajakan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengoptimalkan penerimaan negara dari ekonomi digital yang tumbuh pesat.

"Ada (penunjukan lagi). Pada akhirnya nanti semuanya secara bertahap," ujar Purbaya kepada awak media di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Dengan adanya keputusan ini, para pelaku usaha dan platform diharapkan dapat segera melakukan penyesuaian sistem dan administrasi. Pemerintah menilai bahwa keterlibatan platform sebagai pemungut akan memudahkan pengawasan transaksi sekaligus menciptakan keadilan pajak antara bisnis konvensional dan bisnis digital. Kebijakan serupa akan terus diperluas sejalan dengan peta jalan reformasi perpajakan yang telah disusun oleh Kementerian Keuangan.