Banyaknya Program Studi Bukan Penyebab Utama Lulusan Sulit Kerja

Berdasarkan verifikasi terhadap klaim yang beredar di ruang publik, anggapan bahwa kesulitan lulusan perguruan tinggi dalam memperoleh pekerjaan disebabkan oleh melimpahnya jumlah program studi di kampus-kampus Indonesia tidak dapat diterima secara serta-merta. Klaim bahwa proliferasi nama program studi menjadi akar persoalan penyerapan tenaga kerja terdidik bertentangan dengan data ketenagakerjaan resmi dan struktur pasar kerja nasional. Faktanya adalah persoalan ini jauh lebih kompleks dan tidak dapat direduksi menjadi sekadar hitungan jumlah program studi yang dibuka oleh institusi pendidikan tinggi.

Klaim yang Diuji

Klaim: Sulitnya lulusan terserap kerja disebabkan oleh jumlah program studi yang melimpah di perguruan tinggi.

Narasi ini sering muncul dalam diskusi publik, terutama ketika angka pengangguran terbuka lulusan universitas dilaporkan meningkat. Verifikasi terhadap klaim tersebut memerlukan penelusuran terhadap data Badan Pusat Statistik (BPS), publikasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), serta laporan ketenagakerjaan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Data menunjukkan bahwa hubungan antara jumlah program studi dan tingkat pengangguran lulusan tidak bersifat kausal langsung.

Data Menunjukkan Faktor Struktural Lebih Dominan

Data BPS mengenai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan perguruan tinggi menunjukkan fluktuasi yang tidak berkorelasi linier dengan pertambahan jumlah program studi. Pada periode ketika jumlah program studi bertambah, TPT lulusan diploma dan sarjana justru sempat menurun pada beberapa tahun. Sebaliknya, ketika terjadi guncangan ekonomi global dan pandemi, TPT lulusan perguruan tinggi melonjak meskipun tidak ada lonjakan signifikan pada pembukaan program studi baru. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor permintaan pasar kerja, kondisi ekonomi makro, dan kesesuaian kompetensi lebih menentukan dibandingkan sekadar kuantitas program studi.

Sumber resmi dari Kemendikbudristek mencatat bahwa persoalan utama terletak pada ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan industri, atau yang lazim disebut skills mismatch. Laporan Indonesia Skills Report dan survei dunia kerja menunjukkan bahwa banyak lulusan bekerja di bidang yang tidak relevan dengan disiplin keilmuannya. Ini adalah persoalan kualitas kurikulum, pengalaman praktis, dan akses terhadap pelatihan, bukan semata jumlah nama program studi.

Struktur Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja

Bertentangan dengan klaim yang menyederhanakan persoalan, data Kementerian Ketenagakerjaan memperlihatkan bahwa penciptaan lapangan kerja formal tidak tumbuh secepat pertambahan angkatan kerja terdidik. Sektor industri manufaktur dan jasa yang menyerap tenaga kerja terampil mengalami pertumbuhan yang tidak merata antarwilayah. Konsentrasi lapangan kerja di Jawa dan kota-kota besar menciptakan ketimpangan penyerapan di daerah lain, terlepas dari berapa pun jumlah program studi yang tersedia.

Bukti lain datang dari laporan Bank Dunia dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) yang menempatkan Indonesia dalam kelompok negara dengan tantangan produktivitas dan transformasi struktural. Rendahnya kualitas pekerjaan, dominasi sektor informal, serta keterbatasan industri padat keterampilan menjadi penghambat utama penyerapan lulusan. Faktor-faktor ini sama sekali tidak berhubungan dengan jumlah program studi.

Kesimpulan Verifikasi

Berdasarkan verifikasi terhadap data dan sumber resmi, klaim bahwa melimpahnya program studi menjadi penyebab utama sulitnya lulusan terserap kerja dinilai MISLEADING. Klaim ini menyesatkan karena menyederhanakan persoalan multidimensional menjadi satu variabel tunggal. Faktanya adalah persoalan penyerapan lulusan ditentukan oleh kombinasi faktor: kondisi ekonomi makro, ketidaksesuaian kompetensi, ketimpangan wilayah, kualitas pekerjaan, serta dinamika permintaan industri. Jumlah program studi memang perlu dievaluasi dari sisi relevansi dan mutu, tetapi menjadikannya kambing hitam tunggal tidak akurat dan berpotensi mengalihkan perhatian dari akar masalah yang sesungguhnya. Verifikasi ini menegaskan bahwa kebijakan pendidikan dan ketenagakerjaan harus menyasar kesesuaian kurikulum, penguatan industri, dan perluasan akses kerja, bukan sekadar mengurangi jumlah program studi.