Andre Rosiade Desak Telkom Perkuat Akses Internet Mentawai

Di balik deburan ombak raksasa yang menjadi surga bagi para peselancar mancanegara, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, menyimpan ironi pasif yang belum terentaskan. Di pulau-pulau yang terpisah oleh lautan lepas ini, ribuan warga masih harus berjuang mendapatkan segaris sinyal seluler. Keterisolasian komunikasi bukan lagi sekadar hambatan bersosialisasi, melainkan dinding tebal yang menghambat laju ekonomi, pendidikan, hingga mitigasi bencana di kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) tersebut.

Kondisi memprihatinkan ini memicu dorongan keras dari Senayan. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, secara tegas meminta kementerian terkait dan BUMN telekomunikasi untuk tidak berpangku tangan melihat jurang ketimpangan digital yang kian menganga di Mentawai. Penetrasi internet yang andal dinilai sebagai hak mendasar warga negara, bukan kemewahan yang hanya milik warga perkotaan.

Menembus Isolasi di Wilayah Terluar

Komisi VI DPR RI yang membidangi BUMN dan perdagangan menekankan bahwa penyediaan akses internet di Mentawai merupakan mandat pelayanan publik yang wajib dipenuhi oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan anak usahanya, Telkomsel. Wilayah kepulauan yang terdiri dari empat pulau utama—Siberut, Sipora, Pagai Utara, dan Pagai Selatan—memiliki posisi strategis namun rentan terhadap bencana geologi seperti gempa bumi dan tsunami.

Tanpa jaringan komunikasi yang tangguh, sistem peringatan dini bencana tidak akan berfungsi maksimal. Andre menegaskan bahwa perjuangan mengawal aspirasi warga Mentawai telah sampai pada tahap penekanan intensif kepada manajemen BUMN telekomunikasi agar pembangunan infrastruktur tidak hanya berpatokan pada kalkulasi untung-rugi bisnis semata.

"Akses internet di Mentawai bukan lagi sekadar kebutuhan gaya hidup, melainkan life-line atau urat nadi keselamatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat terluar. BUMN telekomunikasi harus hadir secara nyata di sini," ujar Andre Rosiade saat menyuarakan aspirasi tersebut.

Perbandingan Kesenjangan Akses Digital Mentawai

Analisis data lapangan menunjukkan ketimpangan yang cukup tajam antara wilayah daratan utama Sumatera Barat dengan kawasan Kepulauan Mentawai dalam hal ketersediaan sarana digital:

Dampak Multisektor dan Tantangan Geografis

Ketiadaan jaringan internet yang mumpuni langsung memukul sektor pendidikan dan ekonomi lokal. Para pelajar di wilayah pelosok Siberut sering kali harus berjalan berkilo-kilometer menuju bukit terdekat hanya untuk mengirimkan tugas sekolah secara daring. Di sisi lain, potensi pariwisata bahari kelas dunia yang dimiliki Mentawai tidak mampu dikelola secara maksimal oleh pelaku UMKM lokal karena keterbatasan pemasaran digital.

Pemerintah dan BUMN dihadapkan pada tantangan topografi kepulauan serta belum meratanya pasokan listrik 24 jam. Namun, penggunaan teknologi satelit berkecepatan tinggi seperti Satria-1 maupun optimalisasi Base Transceiver Station (BTS) Universal Service Obligation (USO) seharusnya mampu menjadi jalan keluar konkret tanpa harus menunggu pembangunan kabel laut yang memakan waktu lama.

DPR berjanji akan terus mengawal alokasi anggaran dan komitmen investasi BUMN telekomunikasi agar target penuntasan titik buta sinyal (blank spot) di Kepulauan Mentawai dapat terealisasi dalam waktu dekat demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.