10 Asosiasi Desa Nyatakan Dukungan Penuh untuk Program MBG dan KDMP

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto bersama Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria menggelar pertemuan strategis dengan sepuluh asosiasi desa di Ruang Rapat Menteri, Selasa (23/6). Pertemuan ini menjadi ajang konsolidasi untuk menyelaraskan langkah dalam merealisasikan dua program prioritas nasional, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Kesepuluh asosiasi yang hadir mencakup spektrum luas representasi perangkat dan lembaga desa, yaitu PAPDESI, APDESI Merah Putih, PP PPDI, APDESI, DPN PPDI, PABPDSI, ABPEDNAS, KOMPAKDESI, AKSI, dan GEMA Desa. Kehadiran mereka menunjukkan kesiapan kolektif untuk menjadi mitra utama pemerintah dalam menjalankan program yang langsung menyasar kebutuhan dasar masyarakat desa.

Dalam diskusi yang berlangsung produktif itu, Yandri Susanto memaparkan bahwa MBG dan KDKMP merupakan dua pilar yang saling menguatkan. MBG akan memastikan asupan gizi bagi anak-anak dan kelompok rentan di desa, sementara KDKMP berfungsi sebagai motor ekonomi kerakyatan yang mampu menggerakkan rantai pasok pangan lokal secara berkelanjutan. "Kami tidak ingin program ini berjalan sendiri-sendiri. Sinergi antara kementerian dan seluruh elemen desa menjadi kunci keberhasilan," ujar Yandri.

"Sinergi antara kementerian dan seluruh elemen desa menjadi kunci keberhasilan."

Para perwakilan asosiasi secara bergantian menyampaikan komitmen mereka untuk mengawal implementasi di lapangan. Mereka menekankan pentingnya pendampingan teknis, transparansi pengelolaan koperasi desa, serta keterlibatan aktif Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai ujung tombak distribusi MBG. Dukungan ini diyakini akan mempercepat pencapaian target penurunan angka stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem di perdesaan.

Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria menambahkan bahwa pihaknya tengah menyusun petunjuk teknis yang akan memudahkan desa dalam mengintegrasikan program MBG dan KDKMP. Sosialisasi masif dan pelatihan bagi perangkat desa akan segera digulirkan agar tidak terjadi kebingungan di tingkat akar rumput. "Kami optimistis dengan semangat gotong royong yang dimiliki desa-desa, target ambisius program ini bisa tercapai lebih cepat," jelasnya.

Pertemuan yang berlangsung selama tiga jam itu juga menghasilkan sejumlah rekomendasi, antara lain perlunya penguatan kapasitas kelembagaan koperasi desa, optimalisasi dana desa untuk dukungan logistik MBG, serta pembentukan forum komunikasi rutin antara Kemendes PDT dan asosiasi. Dengan kolaborasi ini, desa tidak sekadar menjadi objek program, tetapi menjadi subjek utama yang menentukan arah pembangunan dengan basis kearifan dan sumber daya setempat.

Langkah cepat ini sekaligus menegaskan bahwa desa-desa di Indonesia siap menyambut transformasi besar melalui dua program unggulan pemerintah. Sebagaimana dicatat dalam laporan media kami, Lurusin.com, sinergi yang terbangun diharapkan mampu menjadikan desa sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang merata.