Washington — Beatty Minta Hakim Hentikan Nama Trump Kembali di Kennedy Center

Terpal raksasa masih menyelimuti pintu masuk Kennedy Center di Washington, D.C., menyisakan teka-teki besar di salah satu kompleks seni paling ikonik di Amerika Serikat. Di balik lapisan kain itu, nama Presiden Donald Trump yang sempat terpampang megah telah dicabut — tetapi pertarungan hukumnya belum usai. Anggota Kongres dari Partai Demokrat asal Ohio, Joyce Beatty, mengajukan permohonan darurat ke pengadilan federal agar para wali amanat Kennedy Center dilarang memasang kembali nama Trump di tiga lokasi berbeda di dalam kompleks seni tersebut.

Langkah Beatty ini menjadi babak terbaru dari perseteruan politik yang menyelimuti lembaga budaya paling bergengsi di Amerika. Sebelumnya, seorang hakim federal telah memerintahkan dewan pengelola untuk mencabut seluruh penanda yang memuat nama Trump. Perintah itu pun dijalankan, diiringi pemasangan terpal penutup di area pintu masuk. Suasana kian dramatis ketika pasukan Garda Nasional terlihat berjaga di sekitar gedung pada 28 Juni lalu — pemandangan yang nyaris tak pernah terjadi di kawasan budaya tersebut.

Pengambilalihan yang Memecah Belah

Konflik ini berakar pada pengambilalihan dewan Kennedy Center oleh Trump. Presiden mengganti jajaran pimpinan, memecat sejumlah eksekutif senior, dan mengubah arah program seni institusi yang selama puluhan tahun dikenal netral secara politik. Kebijakan itu memicu protes dari seniman, pekerja seni, hingga mantan anggota dewan yang menilai institusi telah dipolitisasi demi kepentingan kekuasaan.

Gugatan demi gugatan pun bermunculan di pengadilan. Putusan hakim federal yang memerintahkan pencabutan nama Trump sempat dirayakan sebagai kemenangan kelompok penentang. Namun, para wali amanat yang loyal kepada presiden disebut tengah menyiapkan langkah balik dengan merencanakan pemasangan kembali nama itu di tiga titik strategis, termasuk di area yang kini tertutup terpal.

"Tidak ada dasar hukum yang membenarkan nama seorang presiden dipajang permanen di gedung publik yang dibiayai uang rakyat. Ini bukan sekadar soal simbol, melainkan kepatuhan terhadap hukum dan integritas lembaga," demikian bunyi pernyataan yang termuat dalam dokumen permohonan Beatty.

Argumen Hukum dan Pertaruhan Politik

Dalam permohonan daruratnya, Beatty berargumen bahwa rencana pemasangan kembali nama Trump melanggar perintah pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ia meminta hakim segera mengeluarkan perintah penahanan (injunction) sebelum para wali amanat bertindak lebih jauh. Status darurat dalam pengajuan ini menunjukkan urgensi: bila nama itu terlanjur terpasang, pembongkaran berikutnya akan makan waktu, biaya, dan kembali mengundang kontroversi.

Para pengamat hukum menilai kasus ini jauh lebih luas daripada sekadar papan nama. "Kasus ini menguji batas kekuasaan presiden atas institusi budaya yang dibiayai publik. Jika pengadilan membiarkan perintahnya diabaikan, presedennya akan membahayakan independensi lembaga seni lain di seluruh negeri," ujar seorang profesor hukum tata negara yang mengikuti persidangan.

Komunitas seni Washington mengikuti perkembangan ini dengan napas tertahan. Bagi mereka, Kennedy Center bukan sekadar gedung, melainkan rumah bagi ekspresi budaya yang seharusnya bebas dari kepentingan politik. "Kami berharap pengadilan menjadi benteng terakhir. Jika nama itu kembali terpasang, pesan yang dikirim sangat jelas: kekuasaan bisa membeli apa pun, termasuk ruang seni," kata seorang pegiat seni pertunjukan yang enggan disebutkan namanya.

Hingga berita ini ditulis, pihak Kennedy Center belum memberikan tanggapan resmi atas permohonan Beatty. Sidang berikutnya akan menjadi penentu: apakah nama Trump kembali terpampang, atau institusi seni itu akhirnya terbebas dari simbolisasi politik yang membelitnya. Bagi para seniman, hasil sidang ini akan menjadi sinyal apakah Kennedy Center masih menjadi rumah bagi semua orang — atau sekadar cermin kekuasaan semata.