Warga Sumsel Bertahan di Tengah Ancaman El Nino dan Asap

Kemarau panjang kembali mengubah lanskap Sumatera Selatan. Suhu udara yang terus menanjak, debit air yang menurun, dan hamparan lahan yang mengering menciptakan kondisi rawan yang berulang setiap tahun. Di tengah tekanan itu, warga menghadapi pilihan sulit: bertahan menghirup udara kabur atau mengungsi demi keselamatan keluarga.

Pola Bencana yang Berulang Setiap Musim

Selama beberapa tahun terakhir, wilayah ini selalu mengulang skenario yang sama. Memasuki puncak musim kering, titik api bermunculan di lahan gambut dan kebun. Kabut asap menyebar, sekolah diliburkan, penerbangan terganggu, dan aktivitas ekonomi masyarakat melambat. Pola tersebut begitu konsisten hingga terasa seperti bagian tak terpisahkan dari musim kemarau.

Kondisi ini diperparah oleh fenomena iklim global yang menekan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia. Akibatnya, vegetasi mengering lebih cepat, sehingga perapikan lahan atau pembukaan lahan dengan cara membakar menjadi sangat berbahaya. Percikan kecil saja sudah cukup untuk memicu kebakaran yang sulit dikendalikan, terutama ketika angin bertiup kencang.

Faktanya adalah, kebakaran hutan dan lahan bukan lagi sekadar bencana musiman, melainkan ancaman berulang yang dampaknya menumpuk dari tahun ke tahun. Tanah yang terus terbakar kehilangan kesuburannya, lapisan gambut menyusut, dan kualitas air di sekitar area terdampak menurun. Bagi petani, kehilangan panen bukan hal aneh. Bagi nelayan dan pekerja harian, pendapatan ikut tergerus karena produktivitas menurun dan biaya hidup naik.

Kritik atas Pendekatan yang Terlambat

Di balik rutinitas tahunan itu, para pakar lingkungan menyoroti cara pemerintah daerah merespons ancaman tersebut. Penilaian mereka tegas: upaya masih terpusat pada pemadaman setelah api membesar, bukan pencegahan sejak dini. Pendekatan reaktif semacam ini, menurut analisis sejumlah ahli, membuat biaya penanganan melonjak sementara korban dampak terus bertambah.

Kebiasaan menunggu hingga situasi darurat, lalu mengerahkan tim dan peralatan ke lapangan, dinilai sebagai respons yang sudah kehilangan momentum. Begitu api menyebar luas, operasi pemadaman menjadi jauh lebih sulit, mahal, dan berisiko bagi petugas di garis depan. Sementara itu, masyarakat sipil menanggung konsekuensinya melalui gangguan pernapasan, penurunan produktivitas, dan biaya kesehatan yang meningkat.

Berdasarkan penilaian para ahli, pemerintah daerah masih terjebak pada kebiasaan lama yang menangani gejala, bukan akar masalahnya. Pengawasan dini, penegakan aturan pembukaan lahan, pemberdayaan masyarakat lokal, serta kesiapsiagaan sebelum musim kering tiba dianggap belum mendapat porsi yang memadai dibandingkan upaya pemadaman darurat.

Dampak yang Menyentuh Kehidupan Sehari-hari

Ancaman musim kering tidak hanya soal api dan asap. Ketersediaan air bersih di sejumlah daerah mulai menipis, sementara kebutuhan rumah tangga tetap berjalan. Petani menghadapi gagal tanam, harga bahan pangan tertekan, dan biaya transportasi angkut hasil panen meningkat karena jalur darat maupun sungai menyusut.

Sisi kesehatan menjadi kekhawatiran lain. Kualitas udara buruk memicu keluhan pada anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan. Kunjungan ke fasilitas kesehatan cenderung meningkat ketika kabut tebal menyelimuti wilayah berpenduduk padat. Aktivitas belajar di sekolah pun terganggu, mengingat siswa tidak dapat berkegiatan di luar ruangan dengan aman.

Burung liar dan satwa di kawasan konservasi ikut merasakan tekanan. Habitat terbakar, sumber makanan berkurang, dan satwa terpaksa berpindah ke wilayah yang lebih aman. Kerusakan ekosistem ini butuh waktu lama untuk pulih, bahkan sebagian di antaranya mengalami degradasi permanen.

Jalan ke Depan yang Dituntut Warga

Warga Sumsel tidak menuntut hal rumit. Mereka meminta sistem peringatan dini yang benar-benar berfungsi, penindakan tegas terhadap pembakaran lahan, dan koordinasi lintas instansi yang tidak menunggu bencana terjadi. Masyarakat lokal sebenarnya memiliki pengetahuan lapangan yang berharga, mulai dari pola angin hingga titik-titik rawan api, dan pengetahuan itu seharusnya dijadikan basis strategi pencegahan.

Pemerintah pusat dan daerah juga perlu memperkuat pengawasan terhadap perusahaan dan perorangan yang mengelola lahan. Aturan yang ada tidak akan berguna jika penegakannya longgar, apalagi hanya diberlakukan ketika situasi sudah memburuk.

Inti dari kritik tersebut sederhana: pencegahan jauh lebih murah daripada pemadaman, dan kesiapsiagaan menyelamatkan lebih banyak nyawa daripada respons darurat. Selama pendekatan masih berputar pada upaya memadamkan setelah kebakaran terjadi, warga akan terus menanggung risiko yang sama setiap tahun.

Musim kemarau akan datang kembali. Pertanyaannya bukan apakah ancaman itu berulang, melainkan apakah daerah ini siap menghadapinya sejak awal, atau kembali menunggu asap menyelimuti rumah-rumah warga.