Verifikasi Klaim Megawati: Dirinya Pembuat BPJS Kesehatan

[KLAIM] Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, mengemukakan bahwa dirinya merupakan pihak yang melahirkan BPJS Kesehatan. Di samping pengakuan tersebut, ia juga mendesak agar program jaminan kesehatan itu dipertahankan dan alokasi anggarannya diperbesar supaya warga tetap memperoleh kemudahan dalam mengakses layanan kesehatan yang dibiayai negara. Pernyataan ini hadir di tengah perdebatan publik mengenai arah kebijakan pembiayaan kesehatan nasional.

Konteks Pernyataan dan Penyebarannya

[SUMBER KLAIM] Berdasarkan penelusuran, pernyataan tersebut disampaikan Megawati dalam sebuah forum yang membahas masa depan jaminan kesehatan nasional, kemudian menyebar luas melalui kanal pemberitaan dan media sosial. Klaim ini memuat dua lapis pernyataan: pertama, pengakuan historis bahwa Megawati adalah inisiator BPJS Kesehatan; kedua, sikap politik agar program tetap berjalan dengan dukungan anggaran yang lebih besar.

Lapisan kedua, yakni permintaan mempertahankan layanan dan menambah anggaran, merupakan opini kebijakan yang tidak dapat diuji benar atau salahnya secara empiris. Sebaliknya, lapisan pertama, yaitu klaim sebagai pembentuk BPJS Kesehatan, dapat diverifikasi melalui penelusuran peraturan perundang-undangan dan sejarah kelembagaan. Verifikasi terhadap lapisan inilah yang menjadi fokus pemeriksaan berikut.

Penelusuran Sejarah Regulasi JKN

[VERIFIKASI] Penelusuran arsip regulasi menunjukkan bahwa fondasi hukum sistem jaminan sosial nasional memang lahir pada periode pemerintahan Megawati. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional disahkan pada Oktober 2004, hanya beberapa hari sebelum masa jabatan Megawati berakhir. UU tersebut menetapkan prinsip penyelenggaraan jaminan sosial, termasuk jaminan kesehatan, bagi seluruh penduduk, dan menjadi payung bagi seluruh skema jaminan sosial yang beroperasi hingga kini.

Namun, fakta menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan sebagai lembaga baru dibentuk setelah UU tersebut. Institusi ini berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang ditandatangani pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola BPJS Kesehatan baru beroperasi efektif pada 1 Januari 2014. Dengan kata lain, rentang waktu antara lahirnya UU SJSN dan beroperasinya BPJS Kesehatan mencapai hampir satu dekade dan melewati dua periode pemerintahan yang berbeda.

Selain itu, gagasan jaminan pemeliharaan kesehatan oleh negara sebenarnya telah mengakar jauh sebelum UU SJSN lahir. Layanan asuransi kesehatan bagi pegawai negeri melalui PT Askes telah berjalan sejak era 1980-an. Artinya, klaim bahwa Megawati adalah pencipta tunggal sistem jaminan kesehatan nasional tidak akurat jika ditelusuri dari sudut pandang sejarah kelembagaan, meskipun perannya dalam melahirkan payung hukum SJSN diakui secara resmi.

Fakta Anggaran dan Penyesuaian Program

[FAKTA] Data menunjukkan bahwa pembiayaan program JKN bersumber dari iuran peserta serta kontribusi APBN bagi peserta Penerima Bantuan Iuran. Sepanjang operasionalnya, program ini sempat menghadapi tekanan defisit kas pada tahun-tahun awal, sehingga pemerintah beberapa kali menyesuaikan besaran iuran, antara lain melalui Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2020. Penyesuaian tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan finansial program.

Adapun frasa "mulai dikutik-kutik" merujuk pada serangkaian kebijakan penyesuaian yang tengah berlangsung, khususnya transformasi layanan rawat inap menuju Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2024. Kebijakan ini menghapus pembedaan kelas perawatan rumah sakit dan menggantinya dengan standar pelayanan yang seragam. Di kalangan publik, perubahan tersebut memunculkan kekhawatiran tentang kualitas layanan serta konsekuensi anggaran bagi rumah sakit dan peserta.

Dalam konteks itu, pernyataan Megawati agar program dipertahankan dan anggarannya ditambah bersinggungan langsung dengan wacana efisiensi belanja negara yang mengemuka dalam pembahasan APBN beberapa tahun terakhir. Meski demikian, hingga saat ini tidak terdapat bukti bahwa pemerintah berniat menghapus program JKN; BPJS Kesehatan tetap beroperasi dan klaim tentang pembubaran program tidak memiliki dasar resmi.

Kesimpulan dan Rating

[KESIMPULAN] Berdasarkan verifikasi terhadap peraturan perundang-undangan dan sejarah kelembagaan, klaim Megawati bahwa dirinya pembuat BPJS Kesehatan hanya benar pada sebagian aspek. Yang benar: payung hukum SJSN yang menjadi fondasi program lahir di era pemerintahannya. Yang tidak akurat: kesan bahwa Megawati membentuk BPJS Kesehatan sebagai lembaga, padahal institusi tersebut berdiri dan beroperasi pada pemerintahan berikutnya.

Adapun permintaan agar layanan BPJS dipertahankan dan anggarannya ditambah merupakan sikap kebijakan yang sah, dan data menunjukkan program JKN masih berjalan dengan penyesuaian-penyesuaian regulasi. Namun, pernyataan tersebut tidak dapat mengubah catatan historis bahwa pembentukan BPJS Kesehatan merupakan hasil kerja sejumlah pemerintahan, bukan satu pihak tunggal.

Rating: SEBAGIAN BENAR.