Usulan Akademisi UGM soal Pemulihan Hak Korban dalam RUU Perampasan Aset

Wacana pembentukan RUU Perampasan Aset kembali mencuat ke ruang publik. Kali ini, perhatian diarahkan pada aspek yang kerap terabaikan dalam pembahasan regulasi tersebut, yakni nasib aset setelah dirampas negara. Seorang akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) mengusulkan agar RUU Perampasan Aset tidak hanya berhenti pada mekanisme perampasan, tetapi juga mengatur secara eksplisit tahapan pasca-perampasan, termasuk pemulihan hak korban.

Klaim dan Konteks Usulan

Klaim yang diajukan adalah bahwa RUU Perampasan Aset perlu memuat ketentuan yang lebih jelas mengenai tahapan setelah aset dirampas, meliputi mekanisme pengelolaan serta pengembalian aset kepada pihak-pihak yang dirugikan. Usulan ini muncul sebagai respons terhadap kekhawatiran bahwa regulasi yang ada cenderung berfokus pada pemidanaan pelaku, sementara korban tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap aset hasil kejahatan.

Klaim: RUU Perampasan Aset perlu mengatur secara lebih jelas tahapan setelah aset dirampas, termasuk mekanisme pengelolaan dan pengembaliannya kepada korban.

Berdasarkan verifikasi terhadap kerangka hukum yang berlaku saat ini, Indonesia memang belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur perampasan aset secara komprehensif. Selama ini, perampasan aset dilakukan melalui instrumen hukum pidana yang tersebar dalam berbagai peraturan, seperti KUHP, UU Tindak Pidana Korupsi, dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Data menunjukkan bahwa mekanisme tersebut belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kepentingan korban, terutama dalam kasus-kasus kerugian negara berskala besar.

Mekanisme Pengelolaan Aset Pasca-Perampasan

Salah satu poin krusial yang diangkat adalah mekanisme pengelolaan aset setelah dirampas. Faktanya adalah aset yang telah disita negara memerlukan tata kelola yang transparan dan akuntabel agar tidak menjadi celah penyalahgunaan. Sumber resmi dari lembaga antikorupsi menunjukkan bahwa pengelolaan aset rampasan selama ini dilakukan oleh instansi yang berbeda-beda, bergantung pada jenis perkara dan lembaga penegak hukum yang menanganinya. Kondisi ini menimbulkan risiko inkonsistensi dalam pencatatan, penilaian, hingga pemanfaatan aset.

Usulan akademisi UGM menyoroti perlunya satu mekanisme tunggal yang mengatur bagaimana aset tersebut dikelola, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana hasilnya dapat dikembalikan kepada korban. Bertentangan dengan anggapan yang menyatakan bahwa perampasan aset semata-mata bertujuan menghukum pelaku, kerangka pemulihan hak korban menempatkan aset sebagai instrumen keadilan restoratif.

Pemulihan Hak Korban dan Tantangan Implementasi

Klaim bahwa aset harus dikembalikan kepada korban menuntut definisi yang jelas tentang siapa yang dimaksud dengan korban. Dalam konteks korupsi, korban utama adalah negara dan masyarakat luas, sehingga pengembalian aset sering kali dilakukan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak. Namun, dalam kejahatan lain seperti penipuan atau perdagangan orang, korban individual membutuhkan mekanisme restitusi yang lebih spesifik.

Fakta: Regulasi yang ada belum mengatur secara rinci tahapan pasca-perampasan, termasuk mekanisme pengelolaan dan pengembalian aset kepada korban.

Berdasarkan verifikasi terhadap praktik di beberapa negara, keberadaan lembaga pengelola aset yang independen menjadi kunci keberhasilan pemulihan hak korban. Data menunjukkan bahwa negara-negara dengan kerangka hukum perampasan aset yang matang memiliki prosedur baku untuk mengidentifikasi korban, menghitung kerugian, dan menyalurkan kompensasi. Tanpa prosedur semacam itu, aset yang dirampas berpotensi hanya menjadi tambahan kas negara tanpa manfaat langsung bagi pihak yang dirugikan.

Kesimpulan Verifikasi

Berdasarkan verifikasi terhadap konten usulan tersebut, klaim bahwa RUU Perampasan Aset perlu mengatur tahapan pasca-perampasan termasuk pemulihan hak korban dapat dinilai BENAR sebagai sebuah proposisi kebijakan. Sumber resmi dan data menunjukkan adanya kekosongan pengaturan dalam mekanisme pengelolaan dan pengembalian aset kepada korban. Usulan ini tidak mengandung unsur menyesatkan maupun tidak akurat, melainkan merupakan rekomendasi berbasis kebutuhan hukum yang teridentifikasi. Kendati demikian, implementasi usulan tersebut memerlukan definisi korban yang presisi, kelembagaan pengelola aset yang kredibel, serta mekanisme pengawasan yang mencegah penyalahgunaan. Tanpa ketiga elemen itu, tujuan pemulihan hak korban berisiko berhenti sebagai norma tanpa daya laksana.