Themis Indonesia Laporkan KPU dan Bawaslu ke DKPP soal Pencalonan Gibran

Laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kembali mencuat. Organisasi masyarakat sipil Themis Indonesia resmi mengadukan seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Laporan ini berkaitan dengan proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu 2024. Berdasarkan verifikasi dokumen yang dihimpun, pelapor menilai terdapat pelanggaran etik berat dalam pengambilan keputusan yang memungkinkan pencalonan tersebut.

Pokok permohonan dalam laporan itu bukan sekadar koreksi prosedural. Themis Indonesia secara eksplisit meminta DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada seluruh komisioner KPU dan Bawaslu. Tuntutan ini menjadikan perkara tersebut salah satu yang paling serius dalam ranah etika penyelenggaraan pemilu, karena menyasar pimpinan tertinggi dua lembaga yang menjadi penopang integritas tahapan pemilu.

Dasar Laporan dan Objek Aduan

Klaim yang diajukan pelapor bertumpu pada dugaan bahwa KPU dan Bawaslu tidak menjalankan prinsip independensi, profesionalisme, serta kepatuhan pada aturan yang berlaku saat memproses pencalonan Gibran. Data menunjukkan bahwa persoalan ini berakar pada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Perubahan syarat itu kemudian menjadi pintu masuk bagi pencalonan Gibran, yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Surakarta.

Faktanya adalah KPU mengeluarkan aturan teknis sebagai turunan dari putusan tersebut, sementara Bawaslu berperan dalam mengawasi prosesnya. Pelapor menilai kedua lembaga gagal menahan diri dan tidak melakukan pengujian etis yang memadai sebelum mengesahkan pencalonan. Berdasarkan verifikasi terhadap substansi laporan, tuduhan utama mengarah pada tindakan membiarkan proses yang dinilai menyimpang dari asas kepatutan dan integritas penyelenggara.

Perlu dicatat bahwa objek aduan bukan hanya satu atau dua pejabat. Laporan menyasar seluruh komisioner, sebuah pendekatan kolektif yang menempatkan tanggung jawab kelembagaan sebagai fokus utama. Sumber resmi menyebut bahwa pendekatan ini diambil karena keputusan yang dipersoalkan merupakan hasil rapat pleno dan kebijakan institusional, bukan tindakan perorangan semata.

Posisi DKPP dan Proses yang Menanti

DKPP memiliki kewenangan memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan menjatuhkan sanksi, mulai dari teguran hingga pemberhentian tetap. Namun, proses ini menempuh tahapan yang panjang. Pengaduan harus melalui pemeriksaan kelengkapan, sidang pemeriksaan, hingga pembacaan putusan. Data menunjukkan bahwa setiap putusan DKPP wajib memuat pertimbangan yang rinci agar dapat diuji publik dan secara hukum.

Dalam konteks perkara ini, permintaan pemberhentian tetap merupakan tuntutan maksimal. Berdasarkan verifikasi terhadap preseden penanganan serupa, sanksi terberat biasanya dijatuhkan ketika terbukti ada pelanggaran berat, berulang, atau berdampak langsung pada hasil pemilu. Pelapor berargumen bahwa kasus pencalonan Gibran memenuhi kategori tersebut karena menyangkut legitimasi kontestasi elektoral secara keseluruhan.

Faktanya adalah DKPP belum dapat dipastikan menerima seluruh dalil pelapor. Lembaga itu bekerja berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dan pemeriksaan terhadap pihak yang diadukan. Klaim bahwa seluruh komisioner bersalah masih harus dibuktikan dalam forum etik. Sumber resmi menegaskan bahwa setiap pihak yang diadukan berhak memberikan pembelaan dan menjelaskan dasar keputusan yang diambil.

Implikasi terhadap Integritas Pemilu

Perkara ini bukan hanya soal nasib individu para komisioner. Data menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu menjadi taruhan. Laporan ke DKPP semacam ini berpotensi memperkuat persepsi bahwa proses pencalonan Gibran menyimpan persoalan etik yang belum tuntas. Sebaliknya, jika laporan tidak terbukti, hal itu bisa menjadi legitimasi bagi KPU dan Bawaslu bahwa langkah mereka sejalan dengan kerangka hukum.

Berdasarkan verifikasi, tidak ada satu pun pernyataan dalam laporan yang otomatis menggugurkan pencalonan yang sudah berlangsung. Sanksi etik bersifat kelembagaan dan personal, bukan pembatalan hasil pemilu. Namun, sanksi pemberhentian tetap terhadap seluruh komisioner akan berdampak besar pada tata kelola tahapan pemilu berikutnya. Bukti kunci dalam perkara ini adalah sejauh mana KPU dan Bawaslu dinilai lalai atau sengaja melanggar prinsip etika, bukan sekadar berbeda tafsir atas aturan.

Kesimpulan sementara: tuntutan pemberhentian tetap adalah posisi hukum pelapor, bukan putusan final. Verifikasi lebih lanjut bergantung pada pemeriksaan DKPP. Yang jelas, laporan ini menandai babak baru pengujian etika penyelenggara pemilu, dan publik menantikan apakah dalil pelapor cukup kuat untuk mengubah tata kelola kelembagaan melalui jalur etik.