Tertimpa Sakit dan Miskin, Warga Masih Wajib Bayar Iuran BPJS

Beban finansial keluarga miskin akibat penyakit berkepanjangan sering kali tidak berhenti pada biaya pengobatan. Setelah kondisi ekonomi runtuh, kewajiban membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap berjalan, menciptakan tekanan ganda yang sulit dipulihkan. Persoalan ini kembali mengemuka dalam diskusi kebijakan jaminan kesehatan, ketika muncul penilaian bahwa skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) perlu dirancang lebih lentur bagi kelompok yang daya tahannya hancur oleh keadaan yang tidak terduga.

Kemiskinan Mendadak dan Kewajiban yang Tetap Berjalan

Berbeda dengan kemiskinan struktural yang terbentuk perlahan, banyak keluarga justru jatuh miskin secara mendadak. Pemicunya beragam: penyakit kritis, kecelakaan, hingga kehilangan pekerjaan akibat krisis ekonomi. Pada titik tersebut, penghasilan hilang, tabungan terkuras untuk biaya perawatan, sementara tagihan-tagihan rutin tidak ikut berhenti.

Salah satu tagihan yang dimaksud adalah iuran BPJS Kesehatan. Bagi peserta mandiri, iuran menjadi beban tetap bulanan yang harus dipenuhi agar kepesertaan tidak terhenti. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, peserta yang menunggak akan menghadapi pemblokiran layanan, sehingga akses pengobatan justru hilang di saat paling dibutuhkan. Ironi ini kerap dikeluhkan: orang yang jatuh miskin karena sakit, lalu kesulitan mendapatkan layanan karena tidak mampu membayar iuran.

Fleksibilitas PBI Dinilai Perlu Diperluas

Dalam konteks inilah, Trubus menilai skema PBI semestinya memiliki fleksibilitas bagi kelompok yang daya tahannya hancur karena situasi non-linier, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat krisis. Penilaian ini menekankan bahwa kriteria penerima bantuan iuran yang berlaku selama ini cenderung mengikuti logika kemiskinan struktural, sehingga lambat merespons warga yang baru saja jatuh miskin.

Faktanya adalah, proses penetapan PBI membutuhkan waktu dan melalui verifikasi data kependudukan serta pendapatan. Sementara itu, keluarga yang terkena PHK mendadak membutuhkan perlindungan segera. Ketika proses administratif tidak sejalan dengan kecepatan krisis, muncul celah perlindungan: warga yang secara ekonomi sudah tidak mampu, tetapi secara status administrasi masih tercatat sebagai peserta mandiri yang wajib membayar iuran.

Krisis Sebagai Pemicu Non-Linier

Konsep situasi non-linier menjadi kunci dalam penilaian tersebut. Kemiskinan akibat krisis tidak mengikuti pola bertahap yang mudah diprediksi. PHK massal, penurunan daya beli, dan gelombang inflasi dapat menghancurkan kemampuan finansial rumah tangga dalam hitungan pekan. Data menunjukkan bahwa pekerja informal dan pekerja di sektor padat karya menjadi kelompok yang paling rentan terhadap guncangan semacam ini.

Pada titik tersebut, ketahanan ekonomi yang sebelumnya dimiliki tidak lagi menjadi penopang. Bukti dari berbagai krisis ekonomi memperlihatkan bahwa rumah tangga yang terdampak membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk kembali ke tingkat kesejahteraan semula, apabila tidak didukung oleh bantuan negara yang tepat sasaran.

Perlunya Desain Kebijakan yang Lebih Responsif

Klaim bahwa PBI harus fleksibel sesungguhnya bertumpu pada satu pertanyaan besar: apakah sistem jaminan sosial mampu menangkap warga yang jatuh miskin secara mendadak? Jawaban atas pertanyaan itu menuntut perubahan desain, bukan sekadar penambahan anggaran. Diperlukan mekanisme yang memungkinkan perpindahan status kepesertaan berlangsung cepat ketika indikator ekonomi rumah tangga memburuk.

Selain itu, perlu ada sistem yang mencegah warga tertahan dalam status yang tidak sesuai dengan kondisi riilnya. Warga yang terkena PHK seharusnya tidak dibiarkan menanggung kewajiban iuran di tengah kehilangan penghasilan, tanpa jalur keluar yang jelas menuju skema bantuan.

Harapan dari penilaian ini adalah lahirnya kebijakan yang lebih manusiawi dan adaptif. Perlindungan sosial yang baik tidak hanya diukur dari besaran anggaran, tetapi dari kecepatan dan ketepatan respons ketika warga mengalami kemunduran ekonomi yang drastis. Skema yang lentur terhadap situasi non-linier adalah bagian dari jawaban itu.

Tanpa perubahan tersebut, risiko yang mengintai adalah semakin banyak keluarga yang jatuh miskin akibat sakit atau krisis, lalu terjebak dalam beban ganda: penyakit yang belum sembuh dan kewajiban iuran yang tak mampu dibayar. Padahal, tujuan utama jaminan kesehatan adalah menghilangkan hambatan akses, bukan menambahkannya.