Sekda Tangerang Diam Saat Ditanya Dugaan Monopoli Mamin Rp15,26 M

JAKARTA — Investigasi terhadap dugaan penyimpangan dalam pengadaan makanan dan minuman (mamin) di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang terus bergulir. Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang disebut tengah menelaah laporan terkait praktik monopoli pada proyek senilai Rp15,26 miliar tersebut. Namun, alih-alih memberikan klarifikasi, Sekretaris Daerah (Sekda) Tangerang, Soma Atmaja, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media usai menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD Kota Tangerang.

Pantauan di lokasi menunjukkan Soma Atmaja langsung bergegas meninggalkan ruang rapat begitu forum resmi ditutup. Ia tidak menghiraukan pertanyaan jurnalis mengenai perkembangan penyelidikan dugaan kecurangan yang menjadi sorotan publik tersebut. Sikap tersebut kontras dengan komitmen keterbukaan yang biasanya diserukan pemerintah daerah dalam merespons isu integritas anggaran.

Berdasarkan verifikasi yang dihimpun dari sejumlah dokumen pengadaan dan pemberitaan resmi, laporan yang masuk ke Kejari Tangerang menuding adanya pengaturan tender yang mengarah pada monopoli penyedia jasa. Nilai proyek yang mencapai Rp15,26 miliar dinilai tidak wajar jika hanya dikerjakan oleh satu pihak tanpa mekanisme kompetisi yang sehat. Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejari belum merilis pernyataan resmi mengenai status hukum laporan tersebut.

Kronologi Laporan dan Dugaan Monopoli

Klaim bahwa terjadi monopoli dalam pengadaan mamin di Pemkot Tangerang pertama kali mencuat dari laporan masyarakat yang diterima aparat penegak hukum. Data menunjukkan bahwa laporan tersebut menyoroti pola penunjukan langsung yang diduga tidak mengikuti prinsip pengadaan barang dan jasa secara transparan. Faktanya adalah Kejari Tangerang telah menerima berkas tersebut dan melakukan penyelidikan awal sebelum memutuskan apakah kasus ini layak naik ke tahap penyidikan.

Sumber resmi di lingkungan kejaksaan menyebut bahwa fokus pemeriksaan akan mencakup proses perencanaan, penentuan penyedia, hingga mekanisme pembayaran. Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, penyidik berpeluang memanggil sejumlah pihak, termasuk pejabat yang bertanggung jawab atas anggaran mamin. Namun, informasi tersebut belum dapat dikonfirmasi secara resmi lantaran penyelidikan masih bersifat tertutup.

Sebagian pengamat kebijakan menilai nilai Rp15,26 miliar untuk pengadaan makanan dan minuman seharusnya melewati tahapan lelang terbuka. Mereka mempertanyakan mengapa proyek sebesar itu justru dikaitkan dengan dugaan monopoli. Verifikasi terhadap aturan pengadaan menunjukkan bahwa setiap belanja daerah wajib mengedepankan persaingan usaha yang sehat dan akuntabilitas.

Sikap Bungkam Pejabat dan Implikasinya

Sikap Soma Atmaja yang enggan berkomentar bukan hal baru dalam penanganan isu dugaan korupsi di daerah. Berdasarkan catatan pemberitaan, sejumlah kepala daerah dan sekretaris daerah kerap memilih diam ketika kasusnya mulai diselidiki kejaksaan. Alih-alih menjelaskan posisi pemerintah, mereka menghindari wartawan dengan alasan rapat internal atau agenda lain.

Faktanya adalah keterbukaan informasi publik dijamin oleh undang-undang. Pejabat publik semestinya memberikan penjelasan yang proporsional tanpa mengganggu jalannya penyelidikan. Diamnya seorang sekretaris daerah justru dapat memperkuat dugaan publik bahwa ada sesuatu yang ditutupi. Data menunjukkan bahwa kasus-kasus pengadaan di daerah sering kali berawal dari minimnya transparansi sejak tahap perencanaan.

Verifikasi terhadap dokumen anggaran mengindikasikan bahwa pos mamin biasanya mencakup kebutuhan rapat, kegiatan dinas, dan jamuan tamu. Jika nilainya mencapai miliaran rupiah, semestinya ada rincian yang dapat dipertanggungjawabkan. Sumber resmi menyatakan bahwa pengawasan melekat dari inspektorat daerah seharusnya mencegah terjadinya penyimpangan sebelum masuk ranah hukum.

Respons Kejari dan Langkah Selanjutnya

Hingga kini, Kejari Tangerang belum mempublikasikan hasil penyelidikan secara rinci. Klaim bahwa kasus ini akan segera naik ke penyidikan masih bersifat spekulatif dan belum didukung keterangan resmi. Berdasarkan verifikasi, kejaksaan biasanya mengumumkan status perkara setelah menemukan minimal dua alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Masyarakat diimbau tidak menyimpulkan lebih jauh sebelum ada pernyataan resmi dari aparat penegak hukum. Namun, desakan agar Pemkot Tangerang membuka data pengadaan mamin Rp15,26 miliar terus menguat. Transparansi menjadi kunci untuk memastikan apakah dugaan monopoli tersebut benar terjadi atau hanya kesalahpahaman administratif.

Berdasarkan verifikasi terhadap pernyataan pejabat, tidak ada bantahan maupun pembenaran yang disampaikan Soma Atmaja. Sikap bungkam tersebut bertentangan dengan prinsip akuntabilitas yang seharusnya dijunjung tinggi. Hingga berita ini disusun, belum ada klarifikasi resmi dari Pemerintah Kota Tangerang mengenai substansi laporan yang diselidiki Kejari.

Kesimpulan sementara, klaim mengenai dugaan monopoli mamin Rp15,26 miliar masih berstatus laporan yang diselidiki. Belum ada putusan hukum yang menyatakan siapa pun bersalah. Namun, sikap bungkam pejabat yang ditanya media merupakan fakta yang terverifikasi dan dapat menjadi sorotan publik. Verifikasi lanjutan akan bergantung pada keterangan resmi kejaksaan dan dokumen pengadaan yang dibuka kepada publik.