Rencana Relokasi Sekolah Penerbangan AU dan PTDI ke Kertajati

Pemerintah menyiapkan langkah strategis untuk memindahkan sejumlah fasilitas pendidikan dan industri dirgantara ke kawasan Bandara Kertajati, Jawa Barat. Dalam rencana yang tengah disiapkan, Sekolah Penerbangan TNI Angkatan Udara dan sebagian operasional PT Dirgantara Indonesia masuk dalam daftar lembaga yang akan dipindahkan. Rencana tersebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan mendapat tanggapan yang positif.

Alasan Di Balik Rencana Pemindahan

Keputusan memindahkan fasilitas dirgantara ke Kertajati tidak lepas dari keterbatasan lahan di kawasan operasional lama. Kota Bandung dan sekitarnya telah mengalami kepadatan pembangunan yang tinggi, sehingga ruang untuk perluasan kampus, hanggar, dan bengkel pesawat semakin terbatas. Kondisi ini membuat proses modernisasi fasilitas pendidikan maupun produksi menjadi sulit dilakukan tanpa konversi lahan yang mahal dan berbelit.

Selain itu, relokasi dipandang sebagai bagian dari upaya menyebar pusat aktivitas ekonomi dirgantara agar tidak terlalu terpusat di satu wilayah. Dengan memindahkan sebagian kegiatan ke Majalengka, pemerintah berharap terjadi pemerataan pembangunan sekaligus penciptaan simpul industri baru di luar kawasan metropolitan Bandung yang sudah padat.

Aspek logistik juga menjadi pertimbangan. Sebuah sekolah penerbangan membutuhkan landasan, area latihan, serta ruang kelas yang saling terhubung. Sementara itu, produsen pesawat memerlukan area perakitan dan pemeliharaan yang luas. Kedua kebutuhan tersebut sulit dipenuhi di lokasi lama tanpa mengorbankan efisiensi operasional.

Kertajati Sebagai Klaster Dirgantara Baru

Bandara Kertajati, yang beroperasi sejak 2018, selama ini dikenal memiliki kapasitas besar dengan tingkat pemanfaatan yang belum optimal. Kawasan sekitarnya menyediakan lahan dalam jumlah signifikan, sehingga berpotensi diubah menjadi pusat kegiatan aviasi terpadu, mulai dari pendidikan, pelatihan, hingga industri perawatan pesawat.

Faktanya adalah, kawasan Kertajati terhubung dengan jalan tol Cipali dan jalur penghubung menuju kawasan Patimban, yang memberikan aksesibilitas darat memadai dari Jakarta, Cirebon, dan Bandung. Kemudahan akses ini penting untuk mendukung distribusi komponen, pergerakan peserta didik, serta koordinasi antarinstansi.

Secara geografis, letak Kertajati juga relatif dekat dengan pusat industri penerbangan di Bandung. Jarak tersebut membuat pembagian peran dapat dijalankan secara bertahap: fungsi riset dan pengembangan tetap berada di Bandung, sementara fungsi pelatihan, perakitan, dan pemeliharaan diarahkan ke Kertajati. Pola pemisahan semacam ini lazim diterapkan di banyak negara dengan ekosistem penerbangan maju.

Tanggapan Presiden Dan Arah Kebijakan

Rencana relokasi telah masuk ke meja kepresidenan. Berdasarkan informasi yang beredar, usulan pemindahan Sekolah Penerbangan AU dan fasilitas PTDI telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan mendapat respons positif. Sinyal persetujuan tersebut diharapkan mempercepat tahap kajian teknis, penentuan lokasi, hingga alokasi anggaran.

Keputusan sejalan dengan sejumlah prioritas pembangunan nasional yang menekankan penguatan industri strategis, kualitas sumber daya manusia di bidang teknologi tinggi, serta percepatan wilayah penyangga baru. Sekolah penerbangan yang modern diyakini mampu menghasilkan tenaga terampil, sementara kehadiran fasilitas produksi di dekatnya membuka peluang magang dan penyerapan lulusan secara langsung.

Tantangan Yang Perlu Dijawab

Meski prospeknya menarik, eksekusi rencana ini menghadapi sejumlah persoalan nyata. Infrastruktur penunjang di sekitar Kertajati, seperti transportasi publik menuju pusat kota, perumahan personel, dan fasilitas kesehatan, perlu dibenahi agar penghuninya tidak mengalami kesulitan. Ketersediaan air, listrik, dan jaringan komunikasi untuk kegiatan teknis juga harus dipastikan sejak awal.

Di sisi akademik, pemindahan kampus menuntut penyesuaian kurikulum, perizinan, dan akreditasi. Proses ini memerlukan koordinasi antara TNI Angkatan Udara, PT Dirgantara Indonesia, kementerian terkait, serta pemerintah daerah Jawa Barat. Tanpa koordinasi yang rapi, jadwal operasional baru berisiko tertunda.

Selain itu, aspek kesiapan personel menjadi krusial. Guru, instruktur, dan teknisi harus bersedia bertugas di lokasi baru. Fasilitas perumahan serta insentif kerja biasanya disiapkan untuk menjaga kontinuitas layanan pendidikan dan produksi.

Langkah Berikutnya

Setelah arah kebijakan mendapat dukungan politik, tahap berikutnya adalah kajian kelayakan teknis dan finansial. Kajian tersebut mencakup pemetaan kebutuhan lahan, desain masterplan kawasan, estimasi biaya, hingga skema kerja sama dengan pihak swasta apabila diperlukan. Rencana relokasi diperkirakan dijalankan bertahap agar layanan pendidikan dan produksi tetap berjalan tanpa gangguan berarti.

Bila seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, Kertajati berpotensi berubah dari sekadar bandara menjadi kawasan dirgantara terpadu. Pergeseran ini membuka peluang Indonesia memperkuat posisinya di rantai pasok pesawat global, sekaligus menyediakan jalur karier baru bagi lulusan sekolah penerbangan.