Regulasi Baru Awak Kapal Perikanan Berlaku: Perlindungan Kerja Diperketat

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara resmi memberlakukan standar baru bagi perlindungan awak kapal perikanan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2026. Regulasi ini merupakan adopsi dari Konvensi ILO Nomor 188 tentang Pekerjaan di Sektor Perikanan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan para pekerja di atas kapal. Dengan aturan ini, setiap pemilik kapal wajib memenuhi sejumlah persyaratan ketat mulai dari rekrutmen, kondisi kerja, hingga jaminan pemulangan.

Persyaratan Rekrutmen dan Usia Minimum

Salah satu poin utama dalam peraturan baru ini adalah penetapan usia minimum awak kapal. Tidak boleh lagi mempekerjakan anak di bawah umur untuk kegiatan penangkapan ikan. Aturan menegaskan bahwa usia minimum untuk bekerja di kapal perikanan adalah 18 tahun, atau 16 tahun dengan persyaratan khusus seperti pengawasan ketat dan tidak mengganggu pendidikan. Setiap calon awak kapal juga wajib menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh sebelum dipekerjakan. Pemeriksaan ini mencakup kebugaran fisik dan mental yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan di laut. Sertifikat kesehatan tersebut berlaku maksimal dua tahun dan harus diperbarui secara berkala. Dokumen ini menjadi syarat mutlak sebelum kontrak kerja ditandatangani. Tanpa sertifikat kesehatan yang sah, pemilik kapal dilarang mengizinkan pekerja naik ke atas kapal.

Selain itu, perjanjian kerja tertulis menjadi kewajiban baru. Kontrak tersebut harus memuat secara rinci hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk upah, durasi kerja, waktu istirahat, serta jaminan perlindungan kecelakaan. Salinan perjanjian harus diberikan kepada awak kapal dan disimpan oleh pemilik kapal sebagai bukti kepatuhan. Langkah ini diharapkan meminimalkan praktik eksploitasi dan ketidakjelasan status kerja yang kerap terjadi di sektor perikanan tangkap.

Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Peraturan Menteri KP No 4/2026 juga menggariskan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang komprehensif. Setiap kapal perikanan dengan ukuran di atas 24 meter atau yang melakukan pelayaran lebih dari tiga hari wajib dilengkapi perlengkapan keselamatan seperti sekoci, alat pemadam kebakaran, dan peralatan navigasi darurat. Pemeriksaan rutin terhadap kondisi kapal dan alat-alat tersebut menjadi tanggung jawab pemilik kapal. Awak kapal juga berhak mendapatkan pelatihan keselamatan berkala yang mencakup prosedur evakuasi, penggunaan alat keselamatan, dan pertolongan pertama pada kecelakaan.

Jam kerja awak kapal diatur secara spesifik. Untuk kapal yang beroperasi lebih dari 24 jam, jam kerja maksimal adalah 48 jam per minggu dengan ketentuan istirahat minimal 10 jam dalam setiap periode 24 jam. Waktu istirahat ini dapat dibagi menjadi dua segmen, salah satunya tidak boleh kurang dari 6 jam. Khusus untuk pekerjaan yang menuntut konsentrasi tinggi atau berbahaya, pengaturan jam kerja lebih ketat guna menghindari kelelahan yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Pemilik kapal wajib mencatat jam kerja setiap awak kapal dan menyediakan akomodasi yang layak, termasuk tempat tidur yang memadai, sanitasi bersih, dan ventilasi yang baik.

Perlindungan kesehatan tidak hanya berlaku saat di atas kapal, tetapi juga mencakup akses terhadap layanan medis di darat. Jika terjadi cedera atau sakit, pemilik kapal harus menanggung biaya perawatan dan pemulangan ke lokasi asal. Regulasi ini menegaskan bahwa hak atas kesehatan adalah hak dasar yang tidak bisa dikompromikan. Ketersediaan kotak obat dan personel yang dilatih penanganan darurat medis juga menjadi kewajiban di kapal dengan awak lebih dari 12 orang.

Sanksi Administratif hingga Pidana

Untuk memastikan kepatuhan, KKP menetapkan sanksi tegas yang berlapis. Pelanggaran terhadap ketentuan usia minimum, kontrak kerja, atau standar K3 akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara operasi, hingga pencabutan izin usaha perikanan. Pemilik kapal yang tidak menyediakan perjanjian kerja tertulis atau melalaikan pelatihan keselamatan berkala akan langsung mendapat pembekuan izin. Jika pelanggaran berakibat pada kecelakaan kerja yang menyebabkan luka berat atau kematian, maka kasus dapat berlanjut ke ranah pidana sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Sistem pengawasan akan diperkuat melalui patroli rutin dan inspeksi mendadak di pelabuhan-pelabuhan perikanan. KKP juga membuka saluran pengaduan bagi awak kapal yang mengalami pelanggaran hak. Setiap laporan akan ditindaklanjuti dalam waktu maksimal 14 hari kerja. Upaya ini diharapkan menciptakan efek jera dan mendorong budaya kepatuhan di industri perikanan nasional.

Penerapan Konvensi ILO 188 melalui Permen KP ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam perlindungan tenaga kerja maritim. Sebagai negara kepulauan dengan sektor perikanan yang masif, regulasi ini menjadi landasan penting untuk memperbaiki citra perikanan Indonesia di mata global, khususnya terkait isu perbudakan modern dan kerja paksa yang kerap mencoreng industri ini. Dengan aturan yang jelas dan sanksi yang tegas, diharapkan tidak ada lagi pekerja di kapal ikan yang terabaikan hak-hak dasarnya.