Sudaryono Ungkap Kepala SPPG Minta Fee sebagai Gratifikasi

Praktik penyalahgunaan wewenang di lingkungan pengawasan pengadaan kembali menjadi sorotan setelah Sudaryono menyampaikan pernyataan tegas mengenai perilaku oknum pejabat. Ia mengungkapkan bahwa tindakan meminta sejumlah imbalan oleh kepala Satuan Pengawas Pengadaan Barang/Jasa (SPPG) bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan telah masuk dalam kategori gratifikasi yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Pernyataan ini muncul di tengah upaya pemerintah memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses belanja negara, sekaligus menjadi peringatan bagi aparatur agar tidak menyalahgunakan posisi strategis yang diemban. Dengan nada serius, Sudaryono membeberkan bahwa permintaan uang dari pemasok yang dilakukan secara langsung maupun terselubung merupakan bentuk penerimaan yang tidak sah dan harus ditindak secara hukum. Hal ini mencerminkan komitmen untuk membersihkan rantai pengadaan dari praktik koruptif yang merugikan keuangan negara serta mencoreng kepercayaan publik.

Praktik Permintaan Imbalan Dikategorikan Gratifikasi

Dalam keterangannya, Sudaryono menekankan bahwa setiap penerimaan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas pejabat bersangkutan dapat dikualifikasikan sebagai gratifikasi. Kepala SPPG yang meminta komisi atau fee dari penyedia jasa berarti telah menerima sesuatu di luar pendapatan resmi yang seharusnya ditolak atau dilaporkan. Aturan tentang gratifikasi di Indonesia, terutama yang diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi, menetapkan batas waktu pelaporan yang ketat bagi penerimaan tersebut. Jika terbukti tidak dilaporkan, maka penerimaan itu dianggap sebagai suap yang dapat berujung pada sanksi pidana. Sudaryono menjelaskan bahwa praktik semacam ini tidak hanya mencederai integritas institusi pengawas, tetapi juga membuka celah bagi terjadinya kerugian negara yang lebih besar karena kualitas dan harga barang yang diawasi menjadi tidak objektif.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa gratifikasi tidak hanya terbatas pada pemberian uang tunai. Bentuk lain seperti diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, hingga pemberian barang berharga pun termasuk dalam cakupan yang sama. Dengan demikian, upaya kepala SPPG memperoleh keuntungan pribadi dari rekanan melalui skema fee sebenarnya telah terang-benderang melanggar batas kepatutan. Pernyataan ini memperjelas posisi hukum bahwa pengawasan pengadaan tidak boleh menjadi lahan komersial bagi oknum yang menggunakannya untuk memperkaya diri sendiri. Transparansi di sektor publik harus dijaga dengan menghilangkan segala bentuk transaksi di bawah meja yang merusak tatanan birokrasi.

Mark Up Harga dan Kickback: Dua Sisi Pelanggaran Serius

Selain menyoroti permintaan fee, Sudaryono juga membeberkan praktik penggelembungan harga beli bahan baku yang dilakukan oleh oknum di lapangan. Mark up harga, atau penggelembungan nilai kontrak, merupakan modus klasik dalam pengadaan yang bertujuan mengalihkan selisih dana ke kantong pribadi. Teknik ini seringkali dilakukan dengan membuat spesifikasi yang diarahkan atau memanipulasi survei pasar sehingga harga yang tercatat jauh melampaui kewajaran. Akibatnya, negara membayar lebih mahal untuk barang atau jasa dengan kualitas yang sama, atau bahkan lebih rendah, dari nilai sebenarnya. Sudaryono menilai bahwa mark up bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan bentuk penipuan terstruktur terhadap keuangan negara yang membutuhkan investigasi mendalam.

Pelanggaran lainnya adalah permintaan kickback dari pemasok, yaitu pengembalian sebagian nilai kontrak yang telah dibayarkan kepada penyedia sebagai syarat agar tender dimenangkan atau kontrak berjalan lancar. Modus ini melibatkan kesepakatan gelap antara pejabat pengawas dan penyedia, di mana pengawas menjanjikan kelonggaran pemeriksaan atau perlindungan dari temuan audit. Sudaryono menegaskan bahwa kickback termasuk tindak pidana korupsi yang tidak bisa ditoleransi. Praktik ini menciptakan biaya tambahan yang pada akhirnya dibebankan kepada harga barang, sehingga memicu inflasi semu dalam belanja pemerintah. Lebih jauh, lingkungan bisnis yang tidak sehat akan mendiskualifikasi pelaku usaha jujur yang tidak bersedia menyetor uang pelicin.

Kombinasi antara mark up dan kickback menjadi simbiosis yang merugikan secara berantai. Dana yang dihimpun dari selisih harga sering digunakan untuk menyuap pejabat pengawas agar tidak memeriksa kualitas proyek. Sementara itu, pengawas yang telah menerima aliran dana kehilangan independensi dan cenderung menutup mata terhadap penyimpangan. Sudaryono menyebut bahwa pola ini sudah menjadi perhatian serius dan akan ditindak tanpa pandang bulu. Pihaknya berencana memperkuat sistem deteksi dini dan memperluas akses pelaporan masyarakat untuk mengungkap lebih banyak kasus serupa yang mungkin telah berlangsung lama di berbagai satuan kerja.

Konsekuensi Hukum dan Imbauan bagi Aparatur

Sudaryono dengan gamblang memaparkan bahwa seluruh tindakan yang telah disebutkan tidak hanya melanggar kode etik pegawai, tetapi juga melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman bagi pelaku gratifikasi, mark up, dan kickback bisa berupa pidana penjara bertahun-tahun serta denda yang tidak sedikit. Ia mengajak seluruh jajaran pengawasan pengadaan untuk segera melakukan introspeksi dan menjauhi segala bentuk transaksi mencurigakan. Bagi yang telah terlanjur menerima sesuatu, diberikan imbauan untuk segera melapor kepada inspektorat atau aparat penegak hukum agar terhindar dari jerat pidana yang lebih berat. Selain itu, penguatan pengawasan internal dan rotasi berkala di posisi rawan menjadi salah satu rekomendasi yang disuarakan untuk meminimalisir peluang korupsi.

Pernyataan ini diakhiri dengan harapan agar seluruh proses pengadaan barang dan jasa pemerintah benar-benar bersih dari kepentingan pribadi dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat. Sudaryono meyakinkan bahwa upaya pembenahan akan terus berjalan seiring dengan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi hingga level paling bawah. Ia juga menegaskan bahwa laporan dari masyarakat dan media akan dipantau dengan serius sebagai bahan evaluasi. Dengan demikian, ruang gerak para oknum yang mencoba mencari keuntungan dari jabatan pengawasan diharapkan dapat semakin sempit dan hilang sepenuhnya.