Proyek LRT City Mangkrak, Konsumen Minta Pengembalian Dana

Ratusan konsumen proyek hunian vertikal LRT City yang tersebar di koridor Cibubur hingga Ciracas kini berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Proyek yang digadang-gadang menjadi hunian modern terintegrasi transportasi massal itu dilaporkan berhenti total, sementara tenggat penyerahan unit yang dijanjikan terus melampaui batas. Alih-alih menanti kelanjutan pembangunan, mayoritas konsumen justru memilih jalan tegas: meminta pengembalian uang secara penuh dan menolak untuk menunggu lebih lama.

Kronologi Proyek yang Menjanjikan

LRT City pertama kali diperkenalkan ke publik sekitar tiga tahun lalu dengan konsep transit-oriented development (TOD) yang memanfaatkan akses langsung ke stasiun Lintas Rel Terpadu (LRT) Jakarta. Pengembang yang menaungi proyek ini—identitasnya dirahasiakan dalam pemberitaan karena proses hukum—memasarkan lebih dari seribu unit apartemen dengan harga yang variatif, mulai dari Rp280 juta untuk tipe studio hingga Rp800 juta untuk unit dua kamar. Lokasi strategis di Cibubur dan Ciracas menjadi nilai jual utama, menjanjikan kehidupan perkotaan yang efisien bagi pekerja komuter.

Pada masa pemasaran, animo masyarakat cukup tinggi. Data dari asosiasi konsumen setempat menyebutkan bahwa lebih dari 60 persen unit pada klaster pertama habis terjual dalam waktu enam bulan. Para pembeli diwajibkan membayar uang muka sebesar 20 hingga 30 persen dari harga jual, dengan sisanya melalui skema cicilan bertahap maupun pembiayaan perbankan. Berdasarkan kontrak perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) yang beredar, serah terima unit dijadwalkan paling lambat pada akhir tahun lalu.

Kemajuan Fisik yang Tak Sesuai Janji

Namun, seiring berjalannya waktu, kemajuan fisik di lapangan jauh dari ekspektasi. Pantauan terakhir menunjukkan bahwa pengerjaan struktur bangunan di beberapa titik masih berupa rangka beton tanpa atap, sementara area lain bahkan belum mencapai tahap pengecoran lantai dasar. Beberapa pekerja proyek yang enggan disebutkan namanya mengakui bahwa aktivitas konstruksi sudah jarang terlihat sejak awal tahun ini. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya informasi resmi dari pihak pengembang mengenai penyebab keterlambatan.

Salah seorang konsumen, sebut saja Fajar (bukan nama sebenarnya), mengungkapkan bahwa dirinya sudah membayar total Rp120 juta untuk unit yang ia beli dua tahun silam. “Setiap saya tanyakan ke marketing, jawabannya selalu ‘segera dilanjutkan’. Tapi di lapangan, tidak ada pekerja, tidak ada alat berat. Saya sudah tidak percaya lagi,” ucapnya dengan nada frustrasi. Pengalaman serupa dialami oleh puluhan konsumen lain yang mengaku sudah mulai mencicil sejak 2022, namun progres proyek tak kunjung beranjak dari angka di bawah 30 persen.

Tuntutan Pengembalian Dana dan Penolakan Menunggu

Puncak dari akumulasi kekecewaan itu adalah sikap tegas konsumen untuk tidak lagi menunggu. Dalam pertemuan yang digelar secara informal di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Cibubur, lebih dari 150 konsumen menyepakati langkah kolektif: meminta pengembalian seluruh dana yang telah disetorkan. Mereka menolak opsi restrukturisasi jadwal serah terima yang sempat disinggung oleh perwakilan pengembang pada komunikasi sebelumnya. “Kami sudah lelah. Uang kami bukan jumlah kecil, dan kami butuh kepastian. Daripada nanti proyek ini tidak selesai sama sekali, lebih baik sekarang dikembalikan,” tegas Fajar.

Beberapa konsumen bahkan sudah membentuk paguyuban dan mengumpulkan data transaksi sebagai bukti. Mereka juga tengah menyiapkan dokumen untuk membawa kasus ini ke ranah hukum. Seorang anggota paguyuban lainnya, yang meminta namanya tidak dikorankan, menyatakan bahwa total dana yang telah terkumpul dari para konsumen minimal mencapai puluhan miliar rupiah. “Ini bukan uang receh. Kami akan perjuangkan hak kami sampai tuntas,” katanya.

Respon Pengembang yang Minim

Hingga berita ini ditulis, pihak pengembang masih bungkam. Upaya konfirmasi yang dilakukan melalui nomor telepon dan alamat surel yang tertera di materi pemasaran tidak membuahkan hasil. Kantor pemasaran yang semula berada di sebuah gedung perkantoran di Jakarta Timur juga dilaporkan sudah tidak lagi beroperasi. Seorang mantan staf pemasaran yang mengetahui seluk beluk proyek ini menuturkan bahwa pengembang tengah mengalami masalah permodalan dan kesulitan mendapatkan pinjaman konstruksi dari bank. Namun, informasi ini belum dapat diverifikasi secara independen.

Potensi Pelanggaran Hukum dan Perlindungan Konsumen

Dari segi regulasi, tindakan pengembang yang tidak memenuhi kewajiban sesuai kontrak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Selain itu, aturan mengenai perjanjian pengikatan jual beli properti juga mewajibkan pengembang untuk menyelesaikan pembangunan dalam jangka waktu yang disepakati. Jika terbukti ada unsur penipuan, konsumen dapat melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian dengan jeratan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) setempat menyatakan menerima beberapa aduan terkait proyek ini dan siap mendampingi konsumen dalam proses mediasi maupun litigasi. “Kami mengimbau konsumen untuk tidak ragu melaporkan, karena hak mereka dilindungi undang-undang. Jika mediasi gagal, jalur pengadilan bisa ditempuh,” ujar seorang perwakilan YLKI yang enggan disebutkan identitasnya.

Pelajaran bagi Pasar Properti

Kasus ini menjadi pengingat bagi calon pembeli properti untuk selalu melakukan uji tuntas (due diligence) sebelum membeli unit, terutama dari proyek yang belum selesai dibangun (pre-project selling). Memeriksa rekam jejak pengembang, status kepemilikan lahan, serta ketersediaan jaminan pembangunan seperti surety bond atau garansi bank adalah langkah yang wajib dilakukan. Regulator pun diharapkan memperketat pengawasan terhadap proyek properti skala besar untuk mencegah terulangnya kasus serupa.

Di sisi lain, para konsumen LRT City masih berharap ada titik terang. Mereka berencana menggelar aksi damai di depan kantor pemasaran yang tersisa sambil terus mengumpulkan bukti. “Kami tidak ingin proyek ini mati suri terus-menerus. Kalau memang tidak bisa dilanjutkan, kembalikan uang kami. Itu saja,” ucap Fajar penuh harap. Hingga saat ini, belum ada jadwal pasti kapan tuntutan itu akan dipenuhi.