Presiden Korea Selatan Desak Kendali Militer Independen Pasca Perintah Trump

Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung menegaskan kembali ambisi pemerintahannya untuk mengembalikan kendali penuh atas komando militer ke tangan Seoul, seir

Aug 19, 2026 - 06:28

0 0

Presiden Korea Selatan Desak Kendali Militer Independen Pasca Perintah Trump

Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung menegaskan kembali ambisi pemerintahannya untuk mengembalikan kendali penuh atas komando militer ke tangan Seoul, seiring dengan keputusan kontroversial Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memerintahkan pengurangan drastis latihan militer gabungan kedua negara. Desakan ini juga diiringi dorongan agar Korea Selatan mempercepat program pengadaan kapal selam bertenaga nuklir sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan pertahanan nasional di tengah ketidakpastian hubungan dengan Washington.

Trump Pangkas Latihan Gabungan Demi Hubungan dengan Pyongyang

Dalam perkembangan yang mengejutkan aliansi keamanan bilateral, Trump pada malam Minggu waktu setempat memerintahkan Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk “memangkas secara substansial” latihan militer bersama dengan Korea Selatan yang dijadwalkan berlangsung minggu ini. Keputusan tersebut diambilnya dengan dalih bahwa Korea Utara—negara bersenjata nuklir—telah bersikap “tidak mengancam dan penuh hormat,” serta mengutip hubungan pribadinya yang sangat baik dengan Pemimpin Tertinggi Kim Jong-un.

Pernyataan Trump itu sontak mengguncang pilar keamanan yang selama dekade menjadi fondasi stabilitas Semenanjung Korea. Latihan militer bersama, seperti Ulchi Freedom Shield dan serangkaian simulasi pertahanan lainnya, selama ini dirancang untuk mempertahankan kesiapan tempur gabungan AS-Korsel menghadapi kemungkinan agresi dari utara. Dengan pemangkasan mendadak tersebut, banyak pihak mengkhawatirkan Washington sedang mengorbankan kesetiaan terhadap sekutu demi diplomasi personal presidennya yang tidak menentu.

Desakan Seoul untuk Kendali Operasional Penuh

Menyikapi langkah Washington, Presiden Lee Jae Myung mengulangi tekadnya agar Operational Control (OPCON) atau kendali operasional militer dalam situasi perang segera beralih sepenuhnya dari komandan AS ke militer Korea Selatan. Saat ini, meskipun Seoul memiliki kekuatan militer modern, struktur komando perang gabungan masih memberikan otoritas tertinggi kepada jenderal Amerika dalam skenario konflik bersenjata. Lee menilai bahwa momentum saat ini harus dimanfaatkan untuk mempercepat transisi tersebut, mengingat kebijakan Washington yang dinilai semakin sulit diprediksi.

“Keputusan yang tidak masuk akal dan dilakukan secara sembarangan ini memperlihatkan betapa rapuhnya ketergantungan kita pada kebijakan luar negeri yang berubah-ubah. Korea Selatan harus segera memiliki kedaulatan penuh atas nasib pertahanannya sendiri,”

ujar seorang pejabat senior pemerintahan Seoul yang menanggapi kebijakan Trump, mengutip keprihatinan yang meluas di kalangan elite keamanan Korea Selatan. Pernyataan tersebut mencerminkan kegelisahan mendalam bahwa aliansi yang selama ini dianggap batu karang hubungan kedua negara kini tengah terkikis oleh kepentingan politik sesaat.

Program Kapal Selam Nuklir dan Dampak Geopolitik

Tak hanya berhenti pada isu kendali komando, Lee Jae Myung juga mendorong percepatan pengadaan kapal selam bertenaga nuklir guna memperkuat kemampuan deterjen Seoul secara mandiri. Proyek senjata strategis ini telah lama menjadi diskursus hangat di kalangan pembuat kebijakan pertahanan Korea Selatan, terutama menghadapi ancaman arsenal nuklir dan balistik Korea Utara yang terus berkembang. Dengan kemampuan operasional di bawah air yang jauh lebih lama dibanding kapal selam konvensional, armada nuklir dianggap penting untuk membangun second-strike capability yang mampu menyeimbangkan kekuatan regional.

Namun, keputusan Trump untuk mengurangi latihan gabungan dengan mempertimbangkan hubungan hangatnya dengan Kim Jong-un menimbulkan tanda tanya besar. Banyak analis keamanan menilai bahwa sikap Trump mengabaikan realitas ancaman nyata yang ditimbangkan oleh rezim Pyongyang, yang meskipun tampu “tidak mengancam” dalam retorika presiden AS, terus memperluas kemampuan senjata pemusnah massal dan sistem pengirimannya. Pengurangan kesiapan gabungan justru bisa memberikan ruang bagi Korea Utara untuk memperkuat posisi tawar di meja perundingan atau bahkan melakukan provokasi taktis.

Ketegangan dalam Aliansi dan Proyeksi Masa Depan

Krisis kepercayaan ini menandai titik balik berpotensi dalam hubungan AS-Korsel pasca-Perang Korea. Selama bertahun-tahun, kehadiran sekitar 28.500 tentara AS di Korea Selatan dan latihan rutin bersama dianggap sebagai pilar penahanan konflik terbesar di Asia Timur Laut. Jika Washington terus mengorbankan komitmennya demi hubungan bilateral yang tidak setara dengan pemimpin Korea Utara, Seoul diprediksi akan semakin agresif mengejar strategi pertahanan otonom yang mengurangi ketergantungan pada payung keamanan Amerika.

Lee Jae Myung sendiri tampak memahami bahwa dinamika baru ini mengharuskan Korea Selatan untuk bersiap menghadapi skenario terburuk, di mana jaminan keamanan AS tidak lagi bisa diandalkan secara konsisten. Dari percepatan transfer OPCON hingga modernisasi alutsista strategis, langkah Seoul jelas menunjukkan arah menuju kemerdekaan militer yang lebih nyata—sebuah konsep yang dulu dianggap tabu tetapi kini menjadi diskursus arus utama di ibu kota Korea Selatan.

Meski demikian, transisi tersebut tidak akan berjalan mulus. Kendali operasional gabungan yang berlaku saat ini melibatkan infrastruktur komando yang rumit, sistem komunikasi terintegrasi, dan komitmen politik dari kedua belah pihak. Jika Trump benar-benar menekan pengurangan latihan bersama secara permanen, maka pembuktian kesiapan Seoul untuk mengambil alih tongkat estafet pertahanan semenanjung akan menjadi ujian berat bagi generalsi militer muda Korea Selatan.

Kategori

Cek Fakta Gallery Hoaks Klaim Viral Verifikasi Data Disinformasi Edukasi Media Politik Kesehatan Sains Nasional