Prabowo Resmi Bentuk Tujuh Kejaksaan Negeri Baru demi Perkuat Akses Hukum

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali mengambil langkah strategis dalam memperkuat infrastruktur penegakan hukum di Tanah Air. Melalui penerbitan regulasi terbaru, sebanyak tujuh Kejaksaan Negeri (Kejari) resmi dibentuk di berbagai kabupaten. Langkah ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2026 yang diteken langsung oleh Kepala Negara. Pembentukan tujuh kantor kejaksaan baru ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah yang selama ini belum memiliki akses optimal terhadap layanan penuntutan dan penegakan hukum.

Dasar Hukum dan Proses Pembentukan

Pembentukan Kejari bukanlah keputusan instan. Hal ini melalui kajian mendalam yang melibatkan Kejaksaan Agung serta kementerian terkait. Secara konstitusional, Presiden memiliki kewenangan untuk membentuk, mengubah, atau menghapus satuan kerja kejaksaan di daerah. Perpres 40/2026 menjadi landasan yuridis yang sah, menggantikan atau melengkapi peraturan sebelumnya yang belum mencakup kebutuhan wilayah tertentu. Dalam naskah regulasi tersebut, disebutkan bahwa tujuh kabupaten yang kini memiliki Kejari baru sebelumnya merupakan bagian dari wilayah hukum Kejari lain, sehingga beban kerja dan jarak tempuh masyarakat ke kantor kejaksaan menjadi kendala serius. Dengan adanya payung hukum ini, Kejaksaan Agung dapat segera merekrut dan menempatkan personel, menyiapkan sarana prasarana, serta menetapkan wilayah hukum secara definitif.

Tujuan Strategis: Pemerataan Akses Keadilan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menegaskan bahwa pembentukan tujuh Kejari baru merupakan wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. “Ini bukan sekadar penambahan struktur birokrasi, melainkan komitmen untuk menjamin setiap warga negara mendapatkan akses keadilan yang setara, tanpa memandang letak geografis,” ujarnya dalam keterangan resmi. Data Kejaksaan Agung menunjukkan bahwa sejumlah daerah di luar Jawa kerap mengalami hambatan dalam penanganan perkara karena minimnya kantor kejaksaan. Misalnya, masyarakat harus menempuh perjalanan puluhan kilometer hanya untuk sekadar melapor atau mengikuti proses hukum. Dengan kehadiran Kejari baru, diharapkan penyelesaian perkara pidana umum, tindak pidana korupsi, hingga pelayanan hukum perdata dan tata usaha negara dapat berjalan lebih efisien. Selain itu, pembentukan ini juga bertujuan memperkuat fungsi intelijen penegakan hukum di daerah rawan konflik atau yang memiliki potensi tindak pidana tinggi.

Dampak dan Harapan bagi Masyarakat

Keberadaan Kejari di tujuh kabupaten baru diproyeksikan membawa dampak positif ganda. Pertama, percepatan proses hukum. Dengan kantor yang lebih dekat, pelimpahan berkas perkara dari kepolisian ke kejaksaan tak lagi terhambat waktu dan biaya transportasi. Kedua, peningkatan kualitas pelayanan publik. Masyarakat dapat mengakses layanan seperti pengembalian barang bukti, konsultasi hukum gratis, dan permohonan eksekusi putusan secara langsung tanpa harus ke pusat kabupaten induk. Ketiga, pengawasan terhadap potensi pelanggaran hukum di daerah akan lebih efektif karena jaksa dapat langsung memantau proyek pembangunan atau penggunaan anggaran desa. “Kami berharap dalam waktu dekat, pemerintah juga melengkapi sarana dan personel yang memadai agar tujuh Kejari ini langsung operasional penuh,” kata seorang peneliti dari lembaga kajian hukum. Ketersediaan sumber daya manusia, khususnya jaksa fungsional, menjadi kunci sukses realisasi target ini.

Tantangan dan Langkah Lanjutan

Meski disambut optimisme, pembentukan Kejari baru bukan tanpa tantangan. Keterbatasan anggaran, penyediaan gedung permanen, serta rekrutmen aparatur sipil negara yang memadai masih menjadi pekerjaan rumah. Kejaksaan Agung berkomitmen melakukan rotasi dan mutasi personel dari wilayah yang kelebihan beban untuk mengisi formasi awal. Secara bertahap, setiap Kejari ditargetkan memiliki struktur lengkap: kepala kejaksaan negeri, kasi pidana umum, kasi intelijen, serta dukungan administrasi. Pemerintah daerah kabupaten asal juga diinstruksikan untuk mendukung penyediaan lahan dan fasilitas dasar agar operasional dapat segera berjalan. Dengan dukungan lintas sektor, tujuh Kejari baru ini diharapkan menjadi pilar penegakan hukum yang kokoh dan mampu menumbuhkan kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan.

Dengan demikian, penerbitan Perpres 40/2026 menjadi tonggak penting dalam peta pelayanan hukum nasional. Presiden Prabowo menunjukkan kepemimpinan yang responsif terhadap kebutuhan hukum di tingkat akar rumput. Masyarakat pun menanti realisasi pembangunan kantor dan kehadiran para jaksa di wilayah mereka, sebagai bukti negara hadir dalam setiap sendi kehidupan berbangsa.