Prabowo Bentuk Tujuh Kejari Baru, Tingkatkan Layanan Hukum Daerah

Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, pemerintah pusat meresmikan pembentukan tujuh unit Kejaksaan Negeri (Kejari) baru di berbagai wilayah kabupaten. Langkah ini diambil melalui Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2026, yang menjadi dasar hukum pendirian institusi penegak hukum tersebut. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat jangkauan pelayanan hukum bagi masyarakat di daerah.

Fokus pada Perluasan Akses Keadilan

Pembentukan Kejari baru ini bukan sekadar penambahan struktur birokrasi. Ini adalah upaya sistematis untuk mendekatkan layanan hukum ke masyarakat. Selama ini, beberapa kabupaten harus bergantung pada Kejari di kota atau kabupaten tetangga untuk berbagai urusan hukum. Mulai dari pengaduan perkara, konsultasi, hingga proses litigasi, seringkali terkendala jarak dan waktu. Dengan adanya Kejaksaan Negeri di kabupaten sendiri, masyarakat tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan akses keadilan.

Keputusan ini juga bagian dari agenda besar pemerintah dalam reformasi birokrasi dan pemerataan pembangunan hukum. Presiden Prabowo berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama di hadapan hukum, tanpa terkecuali berdasarkan letak geografis.

Daftar Wilayah Penerima Manfaat

Meskipun daftar resmi tujuh kabupaten yang akan menjadi lokasi Kejari baru telah ditetapkan dalam Perpres Nomor 40 Tahun 2026, sejumlah sumber menyebutkan bahwa pemilihan wilayah didasarkan pada analisis kebutuhan hukum dan beban kerja Kejaksaan Tinggi setempat. Prioritas diberikan kepada daerah dengan volume perkara tinggi namun minim infrastruktur hukum. Wilayah-wilayah tersebut umumnya merupakan kabupaten hasil pemekaran atau daerah dengan pertumbuhan penduduk pesat yang belum memiliki Kejaksaan Negeri mandiri.

Dengan penambahan ini, total Kejaksaan Negeri di Indonesia kini bertambah, memperkuat jaringan Kejaksaan Agung dalam mengawal penegakan hukum hingga ke tingkat kecamatan. Ini merupakan langkah signifikan karena pembentukan Kejari baru jarang terjadi dalam satu dekade terakhir.

Tujuan Strategis dan Penguatan Fungsi

Pendirian tujuh Kejari baru ini bukan tanpa alasan. Pemerintah ingin memastikan bahwa fungsi penuntutan, pengawalan, dan pelayanan hukum berjalan optimal. Setiap Kejari baru akan dilengkapi dengan sumber daya manusia yang kompeten serta sarana prasarana pendukung. Ini akan mengurangi tumpang tindih dan penumpukan perkara di Kejari yang sudah ada, serta mempercepat proses hukum di wilayah terkait.

Selain itu, Kejari baru diharapkan dapat lebih efektif dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di daerah. Dengan jarak yang lebih dekat, pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah dan proyek-proyek strategis bisa lebih intensif. Kejaksaan juga dapat lebih cepat merespon pengaduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan.

Dukungan Infrastruktur dan Anggaran

Pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran khusus untuk pembangunan gedung dan operasional awal Kejari-kejari baru tersebut. Total dana yang dialokasikan mencapai miliaran rupiah, yang akan digunakan untuk pengadaan lahan, konstruksi bangunan, serta rekrutmen dan pelatihan pegawai. Diharapkan dalam waktu satu hingga dua tahun ke depan, seluruh Kejari baru sudah bisa beroperasi secara penuh melayani masyarakat.

Kementerian Hukum dan HAM serta Kejaksaan Agung berkolaborasi dalam mempersiapkan segala hal, mulai dari administrasi hingga teknis. Mereka juga akan mengadakan program sosialisasi untuk memperkenalkan fungsi dan layanan Kejari baru kepada warga setempat.

Harapan bagi Peningkatan Pelayanan Publik

Dengan berdirinya Kejaksaan Negeri baru ini, masyarakat di daerah dapat lebih mudah mengakses informasi hukum, melaporkan kejadian, atau mencari keadilan. Waktu dan biaya yang sebelumnya dihabiskan untuk perjalanan ke Kejari terdekat dapat dipangkas secara signifikan. Ini adalah salah satu bentuk nyata dari kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Pemerintah optimis inisiatif ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Selain itu, pembentukan Kejari baru juga akan menciptakan lapangan kerja bagi lulusan hukum dan tenaga administrasi di daerah tersebut, sehingga memberikan efek berganda bagi perekonomian lokal.

Langkah Lanjutan dan Pengembangan

Ke depan, pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk terus menambah jumlah Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil atau perbatasan. Evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dari setiap Kejari yang telah berdiri. Komitmen pembangunan hukum ini merupakan bagian dari visi Indonesia Maju, di mana supremasi hukum menjadi pilar penting.

Secara keseluruhan, pembentukan tujuh Kejari baru ini adalah langkah progresif yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat fondasi hukum di tingkat lokal. Diharapkan, dengan semakin meratanya fasilitas hukum, Indonesia dapat menjadi negara yang lebih adil dan sejahtera.