PDIP Usung Indonesianomics, Hasto Minta Prabowonomics Berpihak pada Rakyat

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi menempatkan gagasan Indonesianomics sebagai kerangka arah ekonomi nasional dalam narasi politiknya. Langkah ini muncul di tengah perdebatan publik yang berkembang soal arah kebijakan ekonomi pemerintahan saat ini, termasuk konsep Prabowonomics yang selama ini menjadi bagian dari identitas kebijakan pemerintah. Pengusungan Indonesianomics dibaca sebagai upaya PDIP menawarkan perspektif berbeda yang lebih berpijak pada realitas domestik.

Melalui Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, partai menyampaikan catatan penting: Prabowonomics diminta untuk benar-benar berpihak kepada rakyat. Faktanya adalah, pernyataan tersebut bukan sekadar respons simbolis, melainkan penegasan posisi partai bahwa setiap kerangka ekonomi harus diuji dari dampaknya terhadap kelompok paling bawah, khususnya petani.

Indonesianomics sebagai Alternatif Kerangka Ekonomi

Berdasarkan perkembangan wacana yang beredar, Indonesianomics digambarkan sebagai pendekatan ekonomi yang berakar pada kondisi Indonesia, berbeda dengan konsep yang diimpor dari pengalaman negara lain. PDIP menilai kebijakan ekonomi harus lahir dari realitas sosial, budaya, dan struktur produksi domestik, bukan sekadar meniru formula asing yang belum tentu cocok dengan konteks Indonesia.

Gagasan ini menekankan bahwa keberhasilan ekonomi tidak cukup diukur dari angka pertumbuhan semata. Ukuran utama Indonesianomics adalah pemerataan akses masyarakat terhadap sumber daya produktif, seperti lahan, modal, dan teknologi. Dalam kerangka ini, negara ditempatkan sebagai aktor yang memastikan distribusi hasil pembangunan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang selama ini terpinggirkan dari arus pertumbuhan.

Sikap Kritis terhadap Prabowonomics

Hasto tidak menolak Prabowonomics secara frontal, tetapi memberikan catatan kritis yang tegas. Klaim bahwa kedua konsep ini saling bertentangan sepenuhnya kurang tepat; yang disampaikan PDIP lebih merupakan permintaan agar arah kebijakan pemerintah tidak melenceng dari kepentingan rakyat kecil.

Prabowonomics selama ini dilekatkan pada kebijakan ekonomi yang menekankan industrialisasi hilir, hilirisasi sumber daya alam, serta kemandirian pangan dan energi. Terhadap elemen-elemen tersebut, PDIP tidak menampiknya. Namun, partai menekankan bahwa seluruh program harus diukur manfaatnya bagi rumah tangga petani dan buruh, bukan hanya bagi korporasi besar maupun investor. Catatan ini menunjukkan adanya ruang dialog sekaligus tekanan politik agar kebijakan tetap berpihak pada kelompok rentan.

Perbedaan penekanan antara kedua konsep ini terlihat pada siapa yang dijadikan subjek utama pembangunan. Prabowonomics lebih banyak dibicarakan dalam bingkai proyek besar dan daya saing nasional, sementara Indonesianomics yang diusung PDIP menempatkan rakyat dan sektor pertanian sebagai titik berangkat. Perbedaan ini, jika tidak dikelola, berpotensi menjadi sumber gesekan politik di tengah kebutuhan kerja sama nasional.

Kesejahteraan Petani sebagai Titik Tekan

Poin kesejahteraan petani menjadi isyarat paling konkret dalam pernyataan Hasto. Data menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi penopang utama lapangan kerja di Indonesia, namun pendapatan petani kerap tertinggal dibandingkan sektor lain. Perhatian terhadap petani dinilai tidak bisa ditunda karena menyangkut ketahanan pangan nasional.

Dalam pandangan PDIP, kebijakan pertanian harus menyentuh persoalan harga jual, akses lahan, ketersediaan pupuk, serta perlindungan terhadap hasil panen. Narasi ini sejalan dengan komitmen pemerintah menjaga swasembada pangan. Namun PDIP meminta agar komitmen tersebut dibuktikan di lapangan, bukan sekadar tertulis dalam dokumen perencanaan. Petani, menurut partai, harus menjadi penerima manfaat pertama dari setiap kebijakan pangan, bukan pihak yang justru menanggung biaya fluktuasi harga.

Konteks Politik dan Arah Perdebatan

Munculnya Indonesianomics sebagai konsep tandingan Prabowonomics dibaca sebagai bagian dari dinamika politik menjelang periode pemerintahan berikutnya. PDIP sebagai partai dengan basis massa besar memiliki kepentingan menawarkan kerangka ideologis yang membedakan dirinya dari pemerintahan saat ini, sembari menjaga ruang kerja sama di parlemen.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari penggagas Prabowonomics terhadap catatan yang disampaikan PDIP. Publik masih menunggu apakah wacana ini akan berkembang menjadi perdebatan kebijakan yang substantif atau berhenti sebagai pertarungan narasi politik. Yang jelas, pernyataan Hasto menegaskan satu hal: pertarungan ide ekonomi ke depan tidak lagi hanya soal angka pertumbuhan, tetapi soal siapa yang paling diuntungkan dari kebijakan tersebut.