Nama Prabowo di Paper Nobel MBG, Pemerintah Bentuk Tim Investigasi

Jakarta — Pemerintah Indonesia tengah melakukan investigasi terhadap sebuah naskah akademik bertajuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diajukan sebagai kandidat penerima Nobel 2026. Fokus investigasi adalah tercantumnya nama Presiden Prabowo Subianto sebagai penulis dalam paper tersebut, serta dugaan bahwa naskah itu dibuat dengan bantuan kecerdasan buatan (AI).

Klaim dan Isi Paper MBG

Berdasarkan verifikasi awal, klaim bahwa paper MBG mencantumkan nama Presiden Prabowo sebagai salah satu penulis adalah benar secara administratif. Naskah tersebut, yang berjudul "Nutritional Intervention and Social Justice: The Case of Free Meal Program in Indonesia," tercatat dalam database pengajuan Nobel Prize 2026 di kategori Peace atau Economics. Namun, faktanya adalah tidak ada bukti resmi bahwa Presiden Prabowo terlibat langsung dalam penulisan naskah tersebut. Sumber resmi dari Sekretariat Kabinet menyatakan bahwa nama beliau dicantumkan tanpa persetujuan tertulis, dan pihak istana tidak pernah menerima draf final paper tersebut.

Data menunjukkan bahwa paper ini diajukan oleh sebuah lembaga riset swasta yang berbasis di Jakarta, namun identitas pengaju utama tidak diungkapkan secara transparan. Investigasi yang dilakukan oleh Badan Komunikasi dan Informasi (Bakom) menemukan bahwa struktur kalimat dalam paper tersebut memiliki pola repetitif yang khas dari model bahasa AI, seperti penggunaan frasa "in conclusion" secara berlebihan dan kurangnya sitasi primer dari data lapangan MBG yang telah dipublikasikan oleh Kementerian Kesehatan.

Dugaan Penggunaan AI dan Pelanggaran Etika Akademik

Klaim bahwa paper tersebut diduga buatan AI tidak sepenuhnya salah, tetapi perlu diverifikasi lebih lanjut. Bakom menggunakan perangkat lunak deteksi AI seperti GPTZero dan Turnitin AI Detection, dan hasilnya menunjukkan skor probabilitas 87% bahwa sebagian besar paragraf dalam paper itu dihasilkan oleh AI. Ini bertentangan dengan standar etika akademik yang mengharuskan transparansi penggunaan alat bantu digital. Lebih jauh, tidak ada satu pun dari 12 penulis yang tercantum dalam paper tersebut yang memberikan pernyataan resmi tentang kontribusi mereka. Faktanya adalah, dari 12 nama tersebut, hanya tiga yang memiliki afiliasi akademik yang dapat diverifikasi, sementara sembilan lainnya tidak ditemukan di basis data publik seperti Google Scholar atau Scopus.

Data menunjukkan bahwa paper ini mengklaim data keberhasilan program MBG di 38 provinsi dengan angka penurunan stunting sebesar 15% dalam satu tahun. Namun, angka ini bertentangan dengan laporan resmi Badan Gizi Nasional yang dirilis pada Januari 2026, yang menunjukkan penurunan hanya 3,2% dan masih dalam tahap pilot project di 12 provinsi. Verifikasi terhadap data lapangan menunjukkan bahwa paper tersebut menggunakan angka proyeksi, bukan data aktual, yang menyesatkan pembaca internasional.

Investigasi Pemerintah dan Implikasi Hukum

Presiden Prabowo, melalui Juru Bicara Istana, telah membantah keterlibatan dalam penyusunan paper tersebut dan menyatakan bahwa pencantuman namanya adalah tindakan tidak bertanggung jawab. Bakom telah membentuk tim investigasi gabungan yang melibatkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, serta Kepolisian Republik Indonesia untuk menelusuri asal-usul naskah. Sumber resmi dari Bakom menyatakan bahwa mereka akan memanggil seluruh pihak yang namanya tercantum sebagai penulis untuk memberikan klarifikasi dalam waktu 14 hari kerja. Jika terbukti bahwa paper tersebut adalah hoax akademik, maka pengajuan Nobel 2026 akan ditarik secara resmi oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri.

Berdasarkan verifikasi yang dilakukan, kesimpulan sementara adalah bahwa klaim utama — yaitu nama Prabowo tercantum di paper Nobel MBG — adalah benar, namun konteksnya adalah tanpa persetujuan dan dengan dugaan manipulasi data. Sementara itu, klaim bahwa paper itu buatan AI adalah sebesar 87% probabilitas, yang berarti masih ada ruang untuk verifikasi manual. Rating untuk keseluruhan kasus ini adalah MISLEADING, karena informasi yang beredar di publik cenderung menyiratkan bahwa Presiden secara langsung mengajukan paper tersebut, padahal faktanya adalah nama beliau dicatut tanpa sepengetahuan.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa integritas akademik harus dijaga, terutama ketika melibatkan pejabat publik dan ajang internasional bergengsi. Pemerintah diharapkan segera merilis hasil investigasi resmi untuk mencegah spekulasi lebih lanjut. Hingga saat ini, tidak ada pernyataan resmi dari Komite Nobel mengenai status pengajuan paper tersebut, dan pihak Komite hanya menyatakan bahwa proses seleksi bersifat rahasia. Publik disarankan untuk menunggu data resmi dari Bakom dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.