Minta Keadilan, Korban Pelecehan Laporkan Legislator ke Ketua DPRD Kota Serang

Kota Serang - Seorang wanita asal Pandeglang, Banten, berinisial NW (40), yang menjadi korban pelecehan seksual mendatangi Ketua DPRD Kota Serang, Muji Rohman. Kedatangan NW ke gedung dewan tersebut bukan tanpa alasan. Ia tengah mencari keadilan atas dugaan tindakan pelecehan yang dilakukan oleh salah seorang oknum anggota legislatif setempat.

Dengan nada penuh harap, NW menyampaikan keluh kesahnya secara langsung. "Kami menyampaikan aduan kepada Ketua DPRD Kota Serang terkait dugaan tindakan pelecehan yang dilakukan salah seorang anggota DPRD Kota Serang," ujar NW pada Selasa (30/6/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun Lurusin.com, korban tidak tinggal diam pasca peristiwa nahas tersebut menimpa dirinya. NW telah mengambil langkah hukum dengan membuat laporan polisi (LP) ke Mapolres Pandeglang. Sayangnya, meskipun laporan telah resmi tercatat, korban mengaku belum melihat adanya perkembangan berarti atau kepastian hukum yang dapat memberinya rasa aman.

"Kami menyampaikan aduan kepada Ketua DPRD Kota Serang terkait dugaan tindakan pelecehan yang dilakukan salah seorang anggota DPRD Kota Serang"

Pertemuan antara korban dan pimpinan dewan ini diharapkan dapat membuka jalan terang bagi penyelesaian kasus yang menjerat wakil rakyat tersebut. Korban berharap adanya tekanan moral dan etik dari lembaga legislatif agar oknum yang diduga terlibat segera diproses secara hukum. Kasus ini turut menjadi perhatian publik karena menyangkut integritas seorang pejabat publik yang seharusnya melindungi, bukan sebaliknya.

Dari penelusuran media kami, Muji Rohman selaku Ketua DPRD Kota Serang dikabarkan menerima langsung aduan tersebut dan berjanji akan menindaklanjuti laporan ini sesuai dengan mekanisme serta kode etik dewan. Publik kini tengah menanti langkah konkret dari DPRD Kota Serang dalam merespons dugaan pelanggaran berat yang melibatkan anggota mereka. Transparansi penanganan kasus ini sangat dinantikan demi tegaknya keadilan bagi korban.