Minim Murid, Tunjangan Sertifikasi Guru SMAN 7 Lubuklinggau Terancam

Krisis jumlah peserta didik di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 7 Lubuklinggau, Sumatera Selatan, menimbulkan efek domino yang kini mengancam hak fundamental para guru. Penurunan drastis angka pendaftaran siswa baru tidak hanya menggoyahkan eksistensi sekolah, tetapi juga mengakibatkan puluhan tenaga pengajar gagal memenuhi beban mengajar minimal sehingga tunjangan sertifikasi mereka terhenti.

Akar Masalah: Regulasi Jam Mengajar dan Kuota Siswa

Kementerian Pendidikan menetapkan syarat utama pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) adalah terpenuhinya kewajiban mengajar tatap muka selama 24 jam pelajaran per pekan. Di jenjang SMA, setiap rombongan belajar (rombel) juga mensyaratkan minimal 20 siswa per kelas. Kedua aturan ini saling terkait erat: bila jumlah murid terlalu sedikit, rombel yang terbentuk kian terbatas, sehingga jam mengajar para guru pun otomatis menyusut.

Di SMAN 7 Lubuklinggau, kondisi tersebut kini menjadi kenyataan pahit. Pada tahun ajaran 2025/2026, sekolah ini hanya mampu menghimpun 47 siswa baru, anjlok dari target ideal 80–100 pendaftar. Akibatnya, hanya terbentuk dua rombel untuk kelas X, bukan empat seperti tahun-tahun sebelumnya. Banyak guru yang sebelumnya mengajar 6–8 jam di kelas X harus merelakan separuh jam mengajarnya hilang begitu saja.

Guru Mulai Kehilangan Hak Sertifikasi

Seorang guru senior yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan keresahannya. 'Saya sekarang hanya bisa mengajar 12 jam seminggu. Jam tambahan dari tugas struktural saja tidak cukup menutupi defisit. Kalau situasi ini berlanjut, tunjangan sertifikasi yang nilainya setara satu kali gaji pokok itu pasti dicabut,' ujarnya lirih. Kekhawatiran serupa juga dirasakan oleh guru mata pelajaran lain, terutama di rumpun seni dan bahasa yang jatah jamnya di kurikulum sudah tidak besar.

Secara sistem, Dapodik (Data Pokok Pendidikan) secara otomatis mendeteksi jam mengajar riil setiap pendidik. Jika akumulasi jam di bawah ambang batas selama satu semester, sistem akan menunda atau membatalkan pencairan TPG. Dinas Pendidikan setempat mengonfirmasi bahwa setidaknya delapan guru di SMAN 7 Lubuklinggau sudah masuk dalam daftar rawan kehilangan hak sertifikasi pada periode pencairan semester depan.

Efek Domino ke Mutu dan Akreditasi

Krisis siswa tidak hanya soal sertifikasi. Sekolah menghadapi ancaman nyata terhadap status akreditasi. Badan Akreditasi Nasional (BAN) menilai berbagai komponen, termasuk rasio guru-siswa dan ketercukupan rombel. Bila SMAN 7 terus kehilangan murid, sekolah bisa terdegradasi peringkatnya, yang kemudian berdampak pada berkurangnya bantuan operasional dan turunnya kepercayaan publik.

Di sisi lain, guru yang jam mengajarnya defisit terpaksa mencari tambahan jam di luar sekolah induk. Namun, regulasi multi-site teaching atau pengajaran di lebih dari satu satuan pendidikan masih terkendala birokrasi dan ketersediaan formasi di sekolah terdekat. Beberapa guru sempat mengajukan mutasi ke sekolah lain, namun kuota penerimaan guru di wilayah Lubuklinggau juga terbatas.

Respons Dinas dan Upaya Penyelamatan

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Lubuklinggau mengakui adanya persoalan tersebut dan menyebutkan sedang mengusulkan dua solusi jangka pendek. Pertama, guru yang kekurangan jam didorong untuk mengisi kelas di SMK atau SMA swasta terdekat melalui skema penugasan sementara. Kedua, pihak dinas mendorong percepatan penggabungan atau regrouping sekolah, meskipun opsi ini kerap memicu resistensi dari masyarakat sekitar yang khawatir kehilangan akses pendidikan.

Di internal sekolah, manajemen berusaha mengoptimalkan jadwal dengan menambah jam pelajaran tambahan atau ekstrakurikuler yang bersifat wajib. Namun, opsi ini tidak sepenuhnya diakui oleh sistem Dapodik sebagai jam mengajar reguler. 'Kami berharap ada fleksibilitas regulasi, misalnya jam pembinaan olimpiade atau project-based learning bisa diperhitungkan sebagai beban kerja guru,' ujar Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum.

Butuh Tindakan Struktural

Pakar kebijakan pendidikan dari Universitas Sriwijaya menilai bahwa penyusutan siswa di SMAN 7 Lubuklinggau merupakan cerminan masalah demografis dan migrasi penduduk yang lebih luas. Pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan ulang zonasi, dan—jika perlu—merevitalisasi ulang fungsi sekolah menjadi pusat vokasi atau satuan pendidikan berbasis komunitas agar tidak meninggalkan masalah ketenagaan.

Tanpa intervensi struktural, krisis ini akan berulang dan menggerus kesejahteraan guru, yang pada akhirnya merembet ke kualitas layanan pendidikan bagi siswa yang masih bertahan. Tunjangan sertifikasi bukan sekadar angka di slip gaji; ia adalah pengakuan profesionalisme yang dipertaruhkan oleh penyusutan jumlah murid di SMAN 7 Lubuklinggau.