Maruarar Sirait Dorong Audit LRT City, Kejaksaan Selidiki Unsur Pidana

Maruarar Sirait secara resmi mendorong otoritas audit negara untuk menyelidiki secara rinci seluruh rangkaian proyek properti berbasis transit yang dikenal sebagai LRT City, yang dikembangkan oleh anak usaha PT Adhi Karya (Persero) Tbk, yakni PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP). Langkah ini ditempuh di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap besarnya nilai investasi dan potensi penyimpangan dalam pengelolaan aset-aset properti yang terintegrasi dengan moda transportasi ringan tersebut. Bersamaan dengan itu, aparat penegak hukum dari Kejaksaan juga telah memulai proses penelusuran terhadap kemungkinan adanya tindak pidana dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut.

Pemicu Permintaan Audit

Maruarar Sirait, yang dikenal sebagai figur politik senior dengan latar belakang panjang di dunia legislatif, mengungkapkan bahwa inisiatif untuk melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bukanlah tanpa alasan. Menurutnya, proyek LRT City memiliki skala finansial yang sangat besar dan melibatkan banyak pihak, sehingga rawan terjadi inefisiensi atau bahkan penyelewengan. "Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan, terutama yang berasal dari sumber-sumber pembiayaan publik maupun perbankan, dapat dipertanggungjawabkan secara transparan," ujar Sirait dalam sebuah keterangan. Ia menekankan bahwa audit dari BPK akan memberikan gambaran objektif mengenai kepatuhan terhadap aturan, kelayakan kontrak, serta kewajaran aliran dana.

Proyek LRT City sendiri merupakan konsep hunian vertikal yang terintegrasi dengan stasiun-stasiun LRT di wilayah Jabodetabek. Konsep ini diusung oleh ADCP, yang merupakan pengembang properti di bawah bendera PT Adhi Karya, BUMN konstruksi. Selama ini, proyek tersebut telah menyerap investasi triliunan rupiah dan melibatkan berbagai kontraktor serta pemasok. Namun, seiring dengan perkembangan proyek, muncul pertanyaan-pertanyaan dari berbagai kalangan, mulai dari soal harga tanah, biaya konstruksi, hingga mekanisme penjualan unit. Sirait berpendapat bahwa hanya dengan audit menyeluruh, semua tanda tanya itu dapat dijawab secara tuntas.

Ruang Lingkup Audit yang Diusulkan

Sumber yang dekat dengan rencana ini menyebutkan bahwa audit yang diminta oleh Maruarar Sirait tidak akan terbatas pada aspek keuangan semata. BPK diharapkan juga memeriksa aspek kepatuhan terhadap regulasi, termasuk perizinan, tata ruang, dan pelibatan pihak ketiga. "Kami ingin audit yang bersifat komprehensif, mencakup seluruh proses bisnis sejak perencanaan hingga serah terima aset. Tidak ada yang ditutup-tutupi," jelas sumber tersebut. Langkah ini dianggap penting mengingat beberapa proyek LRT City masih dalam tahap pembangunan atau pemasaran, sehingga potensi kerugian keuangan negara atau masyarakat bisa dicegah sedini mungkin.

Selain itu, BPK diproyeksikan akan memberikan rekomendasi tata kelola yang lebih baik untuk pengelolaan proyek-proyek serupa di masa depan. Dengan demikian, audit ini tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai masukan untuk perbaikan sistem. Beberapa pengamat menilai bahwa inisiatif politisi seperti Maruarar Sirait untuk menggandeng BPK adalah hal yang tidak biasa, namun sangat dibutuhkan untuk menjaga akuntabilitas penggunaan lahan dan dana dalam proyek properti milik perusahaan negara.

Kejaksaan Memasuki Ranah Pidana

Di jalur yang berbeda namun paralel, Kejaksaan telah mengonfirmasi bahwa mereka sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan unsur pidana dalam pelaksanaan proyek-proyek yang digarap oleh ADCP. Meskipun belum bersedia membeberkan secara detail pasal-pasal yang disangkakan, seorang juru bicara Kejaksaan mengatakan bahwa temuan awal mengindikasikan adanya potensi pelanggaran serius. "Kami tengah mengumpulkan bukti dan meminta keterangan dari berbagai pihak terkait. Ada indikasi awal yang perlu kami dalami lebih lanjut, termasuk soal markup biaya dan pengalihan aset," ungkapnya.

Penyelidikan ini, menurut informasi, telah berjalan setidaknya dua bulan terakhir. Beberapa dokumen proyek, kontrak, dan laporan keuangan telah disita untuk diteliti. Kejaksaan tidak menutup kemungkinan akan memanggil sejumlah direksi dan komisaris dari ADCP maupun induk perusahaannya untuk dimintai klarifikasi. Langkah Kejaksaan ini memperkuat sinyal bahwa masalah di tubuh ADCP tidak sekadar kesalahan administratif, tetapi bisa mengarah pada tindak pidana korupsi atau penggelapan.

Maruarar Sirait sendiri, saat dimintai komentarnya mengenai penyelidikan Kejaksaan, menyatakan mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan. Menurutnya, audit BPK dan penyelidikan Kejaksaan adalah dua sisi mata uang yang saling melengkapi. "Audit untuk tata kelola, penyelidikan untuk penegakan hukum. Keduanya harus berjalan bersama agar kita bisa membersihkan sektor ini dari praktik-praktik yang merugikan," tegasnya.

Respons Perusahaan dan Pasar

PT Adhi Commuter Properti Tbk, melalui pernyataan resminya, menyambut baik rencana audit dari BPK. Perseroan menyatakan siap untuk memberikan seluruh data dan dokumen yang diperlukan oleh auditor. "Kami percaya bahwa proses audit yang transparan justru akan memperkuat kepercayaan publik dan investor terhadap ADCP," demikian bunyi pernyataan tersebut. Namun, perusahaan belum memberikan tanggapan detail mengenai penyelidikan pidana yang dilakukan Kejaksaan, hanya mengatakan bahwa mereka akan kooperatif mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

Pasar modal pun sempat bereaksi terhadap kabar ini. Saham ADCP mengalami tekanan dalam beberapa hari perdagangan, meskipun tidak sampai anjlok secara drastis. Analis memperkirakan bahwa ketidakpastian ini akan menjadi sentimen negatif jangka pendek bagi saham properti yang terafiliasi dengan proyek-proyek pemerintah. Namun, jika audit dan penyelidikan berujung pada pembenahan tata kelola, maka dalam jangka panjang hal ini justru akan berdampak positif bagi industri.

Sejumlah pakar hukum dan tata kelola mengapresiasi gerakan dobel ini—audit keuangan oleh BPK dan penyelidikan pidana oleh Kejaksaan—sebagai bentuk sinergi pengawasan yang ideal. Mereka berharap agar tidak ada intervensi politik yang dapat menghambat kedua proses tersebut. "Yang paling penting adalah independensi. Hasil audit BPK harus menjadi dasar yang kuat untuk langkah hukum selanjutnya, dan Kejaksaan harus bekerja tanpa tekanan dari mana pun," ujar seorang pengajar hukum tata negara dari salah satu universitas terkemuka.

Harapan ke Depan

Dengan adanya dorongan audit dan penyelidikan pidana ini, publik berharap akan ada kejelasan mengenai benar atau tidaknya dugaan penyimpangan dalam proyek LRT City. Lebih dari itu, masyarakat juga menantikan langkah konkret untuk memastikan bahwa proyek-proyek properti yang berkaitan dengan infrastruktur publik benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi warga, bukan hanya keuntungan bagi segelintir pihak. Maruarar Sirait menutup pernyataannya dengan optimisme bahwa proses ini akan menjadi titik balik bagi pengelolaan aset negara di sektor properti.

Apapun hasil akhirnya, kombinasi antara audit independen dan penegakan hukum yang tegas diyakini akan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola perusahaan milik negara. Seluruh mata kini tertuju pada kinerja BPK dan Kejaksaan dalam menangani kasus yang semakin menyita perhatian nasional ini.