Mantan Pangdam Diponegoro Hadapi Dakwaan Gratifikasi Lahan BUMD

Semarang — Mantan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IV/Diponegoro, Mayor Jenderal TNI (Purn) Widi Prasetijono, resmi didakwa menerima gratifikasi oleh tim jaksa penuntut umum pada sidang perdananya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Selasa (hari ini). Dakwaan tersebut mengurai dugaan penerimaan sejumlah uang atau fasilitas yang berkaitan dengan proyek pengadaan lahan bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kehadiran Widi di ruang sidang dengan mengenakan kemeja putih lengan panjang dan masker hitam menandai babak baru proses hukum yang menyoroti pejabat tinggi militer.

Jaksa menyebut bahwa perwira tinggi yang pernah menjabat sebagai Pangdam IV/Diponegoro pada kurun 2021 hingga 2023 itu didekati oleh pihak pengembang atau rekanan yang memiliki kepentingan dalam proyek lahan BUMD Cilacap. Meski belum diungkapkan secara rinci besaran nominal gratifikasi yang diduga diterima, dakwaan menegaskan bahwa perbuatan itu melanggar Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini mengatur secara spesifik larangan bagi penyelenggara negara untuk menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan tidak melaporkannya dalam 30 hari kerja, sehingga dianggap suap.

Dakwaan Gratifikasi dan Konteks Proyek Lahan

Dalam dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Widi Prasetijono didakwa menerima gratifikasi yang erat kaitannya dengan kewenangan dan pengaruh jabatannya sebagai Pangdam IV/Diponegoro. Proyek yang menjadi pokok perkara adalah pengadaan lahan untuk BUMD Cilacap, sebuah perusahaan daerah yang memiliki lini bisnis di sektor properti dan infrastruktur. Proses akuisisi lahan ini diduga melibatkan spekulan tanah yang memanfaatkan kedekatan dengan pejabat militer untuk memuluskan negosiasi dan perizinan.

“Terdakwa menerima sejumlah gratifikasi yang diduga berasal dari pihak swasta yang memiliki kepentingan dalam pengadaan lahan BUMD Cilacap. Penerimaan tersebut terjadi selama terdakwa menjabat sebagai Pangdam,” ujar jaksa dalam pembacaan dakwaan. Gratifikasi yang diterima diduga bisa berbentuk uang, barang, atau fasilitas lainnya yang dapat dinilai dengan uang dan terjadi dalam rentang waktu tertentu. Unsur-unsur dalam pasal gratifikasi mengharuskan jaksa membuktikan bahwa pemberian itu berkaitan dengan jabatan dan tidak dilaporkan oleh penerima. Penanganan kasus ini juga menyoroti bagaimana proyek BUMD di daerah rawan menjadi ladang kolusi antara pejabat publik dan pelaku usaha.

Gratifikasi dalam konteks hukum Indonesia didefinisikan sebagai pemberian apa pun, baik berupa uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang diterima oleh penyelenggara negara atau pejabat publik. Jika pemberian itu diduga berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya, maka hal tersebut wajib dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kegagalan melaporkan membuat gratifikasi itu diperlakukan sebagai suap dan dapat menjerat penerima dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun atau denda hingga Rp1 miliar.

Eksepsi sebagai Langkah Hukum Lanjutan

Menanggapi dakwaan tersebut, tim kuasa hukum Widi Prasetijono menyatakan akan mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa. Eksepsi merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa untuk menolak atau membantah dakwaan, baik dari segi formil maupun materil. Pihak terdakwa meyakini bahwa dakwaan jaksa memiliki kelemahan, misalnya karena tidak jelasnya uraian unsur-unsur gratifikasi atau karena kekeliruan penerapan pasal hukum. Penundaan pembacaan eksepsi akan memberi waktu bagi tim hukum untuk menyusun argumen pembelaan yang solid.

“Kami akan ajukan eksepsi pada sidang berikutnya yang sudah dijadwalkan pekan depan. Ada beberapa hal dalam surat dakwaan yang menurut kami tidak memenuhi syarat formil,” ujar salah satu kuasa hukum Widi di sela persidangan. Jika eksepsi diterima oleh majelis hakim, dakwaan bisa batal dan terdakwa berpeluang lepas dari tuntutan. Namun, jika ditolak, sidang akan berlanjut ke tahap pemeriksaan saksi dan alat bukti. Biasanya, eksepsi yang diajukan terkait kasus gratifikasi menyasar pada kebocoran unsur “berkaitan dengan jabatan” atau ketidakjelasan waktu penerimaan.

Latar Belakang Perwira Tinggi dan BUMD Cilacap

Widi Prasetijono, yang kini berstatus purnawirawan setelah berdinas di TNI Angkatan Darat dengan pangkat mayor jenderal, bukan nama asing di lingkungan militer. Karir militernya meliputi sejumlah pos strategis, termasuk di lembaga pendidikan militer dan komando satuan tempur. Sebagai Pangdam IV/Diponegoro yang membawahi wilayah Jawa Tengah dan DIY, Widi memiliki pengaruh besar di daerah, yang menurut jaksa diduga dimanfaatkan oleh pihak tertentu dalam mengamankan proyek lahan. Kasus ini mengejutkan banyak kalangan karena mengingatkan kembali pada beberapa perkara serupa yang melibatkan perwira tinggi dalam pusaran korupsi pengadaan lahan.

Sementara itu, BUMD Cilacap sebagai pihak yang terkait dalam proyek lahan ini merupakan perusahaan milik pemerintah daerah yang didirikan dengan tujuan menggerakkan perekonomian lokal, termasuk pengembangan kawasan industri dan properti. Pengadaan lahan untuk pengembangan bisnis BUMD seringkali menjadi objek rawan korupsi karena melibatkan aliran dana besar dan peluang kolusi dengan pejabat daerah maupun pihak yang memiliki pengaruh teritorial. Proyek di Cilacap ini diduga melibatkan spekulan tanah yang berusaha mengambil keuntungan dari rencana ekspansi BUMD, dengan memanfaatkan hubungan personal dengan pejabat untuk memuluskan akuisisi dan menaikkan nilai transaksi.

Proses Hukum dan Agenda Sidang Berikutnya

Setelah pembacaan dakwaan ini, majelis hakim memberikan kesempatan kepada tim penasihat hukum untuk menyusun dan menyampaikan eksepsi secara tertulis maupun lisan pada sidang selanjutnya. Jadwal sidang lanjutan diperkirakan akan digelar dalam waktu dekat, dengan agenda tunggal mendengarkan nota keberatan tim kuasa hukum Widi Prasetijono. Sementara itu, jaksa penuntut umum diberi kesempatan untuk menyiapkan tanggapan tertulis atas eksepsi yang akan diajukan.

Apabila majelis hakim menolak eksepsi dan memutuskan untuk melanjutkan perkara, tahap selanjutnya adalah pembuktian. Jaksa akan menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti untuk menguatkan dakwaan gratifikasi, termasuk kemungkinan memanggil pihak BUMD, pejabat daerah, atau saksi ahli. Di sisi lain, terdakwa juga berhak menghadirkan saksi meringankan dan bukti tandingan. Proses ini dapat berlangsung panjang dan menjadi ujian bagi konsistensi penegakan hukum terhadap kasus korupsi yang melibatkan figur militer. Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut integritas perwira tinggi militer dan transparansi pengelolaan badan usaha daerah, dengan harapan putusan akhir nanti dapat menjadi preseden positif bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.