Laksamana Sukardi Soroti Arah Baru Tata Kelola BUMN

Transformasi tata kelola perusahaan pelat merah kembali menjadi perbincangan menyusul pernyataan salah satu figur yang pernah memimpin langsung kementerian teknis terkait. Mantan pembantu presiden di era reformasi awal itu menilai, upaya pemerintah saat ini memerlukan konsistensi agar tidak sekadar menjadi proyek restrukturisasi musiman.

Rekam Jejak di Lintasan Kementerian

Ia bukan nama asing dalam panggung birokrasi dan partai. Pria kelahiran 1956 ini mengawali karier dari dunia aktivis sebelum kemudian meniti jalan politik yang membawanya ke berbagai posisi strategis. Pengalaman panjang di sektor publik memberinya perspektif mendalam tentang dinamika badan usaha milik negara, terutama pada masa-masa kritis pascakrisis multidimensi akhir 1990-an. Pada periode itulah ia dipercaya memegang kendali kementerian yang membawahi puluhan perusahaan negara, menyaksikan langsung bagaimana tata kelola yang buruk bisa melumpuhkan aset vital bangsa.

Kini, meski tidak lagi berada di lingkar kekuasaan, suaranya masih diperhitungkan ketika membahas arah kebijakan BUMN. Kehadirannya dalam berbagai forum ekonomi dan kebijakan publik kerap menjadi barometer independen atas langkah-langkah kementerian penerusnya. Ia dikenal lugas dan tidak segan melontarkan kritik yang dilandasi data historis.

Konsolidasi vs Penciptaan Monster Baru

Dalam sebuah diskusi terbatas yang digelar oleh lembaga riset independen awal pekan ini, ia menyampaikan pandangan kritis terhadap tren penggabungan dan pembentukan holding raksasa. Menurutnya, konsolidasi memang diperlukan untuk menghilangkan tumpang tindih dan meningkatkan efisiensi, namun ada risiko laten yang tidak boleh diabaikan begitu saja. "Ketika kita menciptakan entitas yang terlalu besar tanpa pengawasan yang proporsional, yang kita bangun bukanlah juara nasional, melainkan monster birokrasi baru yang sulit dikendalikan," paparnya.

Ia mengingatkan skenario serupa yang pernah terjadi pada beberapa BUMN besar beberapa dekade silam, di mana struktur perusahaan menjadi terlalu gemuk dan tidak responsif terhadap perubahan pasar. Menurutnya, kunci utama bukan sekadar ukuran, melainkan kualitas sumber daya manusia di jajaran direksi dan komisaris. Tanpa meritokrasi yang ketat, restrukturisasi hanya akan menjadi latihan administratif yang mahal.

Transparansi dan Dilema Politisasi Dewan

Topik lain yang disinggung adalah bayang-bayang kepentingan politik dalam penempatan komisaris dan direksi. Mantan menteri itu tidak menampik bahwa BUMN secara inheren berada di bawah pengaruh negara sebagai pemegang saham, namun ia menekankan perlunya firewall yang kokoh antara manajemen profesional dan kepentingan elektoral sesaat. Ia mendorong penerapan sistem seleksi berbasis kompetensi yang transparan dan auditable, termasuk pelibatan lembaga independen dalam proses uji kelayakan dan kepatutan.

"Kita tidak bisa lagi mentoleransi praktik menempatkan orang hanya karena afiliasi politik tanpa mempertimbangkan kapasitas. Resikonya bukan hanya pada kinerja perusahaan, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap institusi negara," tegasnya. Pernyataan ini sejalan dengan desakan publik agar proses rekrutmen di BUMN dibuka secara lebih terbuka dan jauh dari ruang-ruang tertutup.

Warisan Kebijakan dan Tantangan Masa Depan

Beberapa kalangan menilai bahwa pokok-pokok pikiran yang ia sampaikan hari ini bukan sekadar nostalgia masa jabatan, melainkan cetak biru perbaikan yang masih relevan. Di tengah tekanan inflasi global dan ketidakpastian rantai pasok, peran BUMN sebagai stabilisator ekonomi nasional kian vital. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut perusahaan negara harus diuji secara saksama dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap daya saing dan ketahanan fiskal.

Di akhir paparannya, ia menekankan pentingnya keberanian mengambil keputusan yang tidak populer demi memangkas konglomerasi birokratis dan memastikan setiap rupiah penyertaan modal negara menghasilkan nilai tambah yang terukur. Pesan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa sejarah seringkali menjadi guru paling jujur dalam mengelola amanah publik.