Laksamana Sukardi dan Jejak Panjang Reformasi BUMN Indonesia

Sosok ini bukan sekadar nama dalam daftar panjang mantan pembantu presiden. Ia adalah saksi sekaligus aktor utama dalam salah satu periode paling turbulen dalam sejarah ekonomi Indonesia: transisi dari otoritarianisme menuju demokrasi. Sebagai seorang ekonom yang terjun ke politik praktis, jejak kariernya merepresentasikan perpaduan langka antara pemahaman teknokratik dan naluri politis yang tajam.

Dari Kampus ke Panggung Politik

Perjalanan intelektualnya dimulai dari bangku Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, tempat ia menimba dasar-dasar pemikiran ekonomi yang kelak menjadi bekalnya mengelola portofolio negara bernilai triliunan rupiah. Tidak puas hanya menjadi pengamat, ia memilih masuk ke arena pengambilan keputusan melalui partai politik. Langkah ini menempatkannya di garis depan perumusan kebijakan saat Indonesia memasuki era Reformasi. Gabungan latar belakang akademis dan pengalaman organisasi memberinya perspektif yang tidak hanya berorientasi pada angka, tetapi juga pada dimensi sosial-politik dari setiap kebijakan ekonomi.

Mengomando Transformasi Ratusan Perusahaan Pelat Merah

Ketika didapuk memimpin Kementerian Badan Usaha Milik Negara, ia menghadapi warisan sistem yang sarat inefisiensi dan praktik koruptif. Ratusan entitas bisnis milik pemerintah berada dalam kondisi keuangan yang memprihatinkan, sementara tekanan anggaran negara pasca-krisis 1998 menuntut pembenahan radikal. Di sinilah ia menerapkan pendekatan yang menyeimbangkan kepentingan negara dan pasar.

Program restrukturisasi dan privatifikasi menjadi instrumen kebijakan utamanya. Ia meyakini bahwa BUMN tidak bisa terus-menerus menjadi beban fiskal, melainkan harus menjelma menjadi entitas bisnis yang kompetitif. Di bawah pengawasannya, sejumlah perusahaan negara mulai merasakan disiplin korporasi yang lebih ketat. Namun, ia juga bukan penganut paham pasar fundamentalis. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa privatifikasi hanyalah alat untuk menyehatkan perusahaan, bukan tujuan akhir. Fokusnya adalah memperbaiki tata kelola, transparansi, dan efisiensi operasional.

Kebijakan-kebijakannya kerap menuai kontroversi, terutama dari kalangan yang menganggap privatifikasi sebagai bentuk pelepasan aset strategis kepada asing. Namun, data menunjukkan bahwa pada periode kepemimpinannya, fondasi tata kelola korporasi modern mulai diletakkan di banyak BUMN. Pemetaan perusahaan berdasarkan kesehatan keuangan dan potensi pertumbuhan menjadi praktik standar yang diadopsi dari pendekatannya.

Tarikan Kepentingan di Pusaran Reformasi

Menjabat sebagai menteri di era transisi demokrasi bukanlah tugas administratif semata. Setiap keputusan yang diambilnya berada di bawah sorotan publik yang semakin kritis dan parlemen yang semakin kuat. Ia harus bernegosiasi tidak hanya dengan investor dan kreditor internasional, tetapi juga dengan fraksi-fraksi politik di Senayan yang memiliki agenda beragam. Konflik antara agenda penyehatan korporasi dan tekanan politis jangka pendek menjadi tantangan konstan. Kasus-kasus seperti penjualan saham Indosat atau restrukturisasi perbankan BUMN menjadi ujian bagi prinsip-prinsip yang diyakininya.

Di tengah pusaran itu, ia berusaha mempertahankan independensi keputusan ekonomi dari intervensi kepentingan sesaat. Meski berasal dari partai berkuasa, sejumlah analis menilai bahwa pendekatannya lebih mencerminkan kehati-hatian seorang ekonom ketimbang pragmatisme seorang politikus. Dokumentasi rapat-rapat kabinet pada masa itu menunjukkan perannya yang sering kali menjadi penyeimbang antara ambisi ekspansionis dan realitas keterbatasan anggaran.

Warisan Kebijakan dan Relevansi Masa Kini

Warisan yang ditinggalkannya terlihat dari cetak biru tata kelola BUMN yang hingga kini menjadi acuan. Prinsip pemisahan fungsi regulator dan operator, yang mulai ditegaskannya, terus disempurnakan oleh para penerusnya. Transformasi dari pendekatan birokratis menuju pendekatan korporasi profesional merupakan perubahan fundamental yang tidak bisa dilepaskan dari inisiatif pada masa jabatannya.

Bagi generasi penerus, perjalanan kariernya memberikan pelajaran tentang kompleksitas pengambilan keputusan di persimpangan antara ekonomi dan politik. Tidak ada formula sederhana untuk menyehatkan perusahaan negara tanpa mempertimbangkan konsekuensi sosial dan politiknya. Ia menunjukkan bahwa keberanian mengambil keputusan yang tidak populer, disertai dengan argumentasi berbasis data, adalah kombinasi yang diperlukan dalam kepemimpinan sektor publik. Di era di mana efisiensi dan tata kelola BUMN kembali menjadi sorotan, pendekatan dan kebijakan yang dirintisnya tetap menjadi bahan diskusi yang relevan.