Prabowo Wacanakan Pengadilan Ad Hoc untuk Usut Direksi BUMN

Rencana pembentukan pengadilan ad hoc untuk mengusut perkara yang melibatkan direksi badan usaha milik negara (BUMN) kembali mencuat dalam wacana pembenahan tata kelola perusahaan pelat merah. Gagasan ini dinilai sebagai upaya mempercepat penyelesaian kasus-kasus korporasi negara yang selama ini berjalan berlarut-larut di jalur penegakan hukum konvensional.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan harapan agar ke depan tersedia skema amnesti bagi para direksi BUMN yang bersedia mengakui kesalahan selama memimpin perusahaan negara. Skema tersebut dirancang sebagai insentif hukum bagi pengakuan jujur atas penyimpangan, sekaligus pembuka jalan bagi pemulihan kerugian negara.

Pengadilan Ad Hoc: Mekanisme Khusus di Tengah Perkara yang Menumpuk

Pengadilan ad hoc pada dasarnya adalah pengadilan yang dibentuk secara khusus untuk menangani perkara tertentu, dengan hakim yang ditunjuk secara khusus pula. Di Indonesia, model serupa pernah diterapkan dalam penanganan pelanggaran hak asasi manusia berat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks BUMN, wacana ini menandai langkah baru: perkara yang melibatkan direksi perusahaan negara akan mendapatkan penanganan yang lebih fokus dan terarah.

Selama ini, perkara yang menyangkut pengelolaan BUMN kerap melibatkan banyak lembaga — mulai dari aparat penegak hukum, lembaga audit, hingga kementerian teknis — sehingga prosesnya panjang dan kerap berakhir tanpa kepastian. Kehadiran pengadilan ad hoc diharapkan memangkas tumpang tindih kewenangan dan memberikan ruang bagi pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap perkara yang dinilai strategis.

Di sisi lain, pembentukan pengadilan jenis ini membutuhkan landasan hukum yang kuat agar tidak menimbulkan persoalan baru. Tanpa dasar hukum yang jelas, lembaga peradilan ad hoc berpotensi dipertanyakan keabsahannya dan justru menambah panjang proses hukum yang sudah ada.

Amnesti: Insentif Pengakuan demi Pemulihan Kerugian Negara

Yang menarik dari wacana ini adalah rencana menghadirkan skema amnesti bagi direksi BUMN yang bertaubat atau mengakui kesalahan mereka selama memimpin perusahaan negara. Harapan tersebut disampaikan Presiden sebagai bagian dari pendekatan yang lebih lunak terhadap pengakuan, dibandingkan menghukum setiap penyimpangan tanpa kecuali.

Dalam praktik hukum di Indonesia, amnesti merupakan hak prerogatif kepala negara yang diberikan dengan mempertimbangkan banyak aspek. Namun yang lebih penting, skema ini tampaknya dirancang bukan untuk menghapus tanggung jawab, melainkan untuk mendorong keterbukaan — para direksi yang mengakui kesalahan diharapkan membuka fakta yang selama ini tersembunyi, termasuk lokasi aset dan pola pengelolaan dana yang menyimpang.

Pendekatan semacam ini sejalan dengan upaya pemulihan kerugian negara yang selama ini menjadi prioritas aparat penegak hukum. Alih-alih berfokus pada pemidanaan semata, negara tampaknya ingin mengutamakan pengembalian uang negara yang hilang — sebuah perhitungan pragmatis mengingat skala kerugian pada sejumlah BUMN yang pernah menjadi sorotan publik, termasuk di sektor asuransi dan pengelolaan dana pensiun.

Urgensi Tata Kelola BUMN

Wacana ini muncul di tengah catatan panjang persoalan tata kelola BUMN. Berbagai kasus besar dalam satu dekade terakhir menunjukkan pola yang berulang: pengelolaan dana yang tidak transparan, investasi yang tidak didasari kajian matang, hingga laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi riil perusahaan.

Beberapa perusahaan negara pernah tersandung kasus yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Fakta ini menunjukkan bahwa persoalan BUMN bukan sekadar persoalan individu, melainkan kelemahan sistemik dalam pengawasan dan pengelolaan. Oleh karena itu, pengadilan ad hoc dan skema amnesti — jika diwujudkan — hanya akan bermakna jika dibarengi perbaikan menyeluruh pada mekanisme pengawasan internal perusahaan.

Tantangan dan Catatan Kritis

Kendati berniat baik, rencana ini menyisakan sejumlah pertanyaan. Pertama, bagaimana kriteria direksi yang layak memperoleh amnesti. Tanpa batasan yang jelas, skema ini berisiko dimanfaatkan pelaku pelanggaran berat untuk lolos dari jerat hukum — kesan impunitas yang justru mencederai upaya pemberantasan korupsi.

Kedua, diperlukan koordinasi yang erat antara lembaga peradilan ad hoc dengan lembaga yang sudah ada, seperti kejaksaan, kepolisian, dan lembaga pemberantasan korupsi. Ketiga, independensi hakim yang ditunjuk harus benar-benar dijaga agar pengadilan ini tidak dipandang sebagai alat kekuasaan, melainkan lembaga yang kredibel dan berwibawa.

Publik juga menanti kejelasan mengenai tindak lanjut dari wacana ini — apakah akan dituangkan dalam instrumen hukum baru, atau cukup melalui mekanisme yang sudah ada. Kejelasan aturan main menjadi kunci agar gagasan ini tidak berhenti sebagai wacana semata.

Pada akhirnya, keberhasilan pengadilan ad hoc dan skema amnesti akan diukur dari satu hal: seberapa besar kerugian negara yang berhasil dipulihkan dan seberapa kuat efek jera yang terbangun bagi pengelola perusahaan negara di masa depan.