Kuasa Uang di Pati: Sudewo Sebut Haryanto dalam Sidang Korupsi

Sidang perkara dugaan korupsi jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati memasuki babak baru. Bupati nonaktif Sudewo, yang duduk sebagai terdakwa, secara eksplisit menyeret nama mantan Bupati Haryanto dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Pernyataan tersebut sontak memperluas spektrum penyelidikan karena menyingkap jaringan transaksi kekuasaan yang diduga telah berlangsung lama.

Berdasarkan verifikasi terhadap risalah sidang dan rekaman kesaksian, Sudewo menyampaikan bahwa praktik pemberian sejumlah uang untuk memperoleh atau mempertahankan jabatan bukanlah hal baru. Ia menegaskan bahwa fenomena itu sudah menjadi "rahasia umum" di kalangan aparatur sipil negara dan elite politik lokal. Klaim ini menimbulkan pertanyaan besar: sejauh mana aktor-aktor sebelumnya terlibat dalam mekanisme serupa?

Klaim Sudewo di Persidangan

Dalam kesempatan pemeriksaan terdakwa pada Kamis pekan lalu, Sudewo menyatakan bahwa ia mengikuti pola yang sudah ada. Ia menyebut Haryanto, yang menjabat sebagai Bupati Pati periode 2011–2021, sebagai figur yang memiliki andil dalam membangun budaya transaksional di birokrasi daerah. Menurut Sudewo, sejumlah jabatan strategis di masa Haryanto sudah diperjualbelikan dengan tarif tertentu. Ia bahkan menuding bahwa dana hasil jual beli jabatan itu digunakan untuk membiayai pemenangan politik, termasuk saat pilkada.

Verifikasi awal menunjukkan bahwa pernyataan Sudewo terucap tanpa dipancing oleh jaksa maupun penasihat hukum. Hakim sempat memperingatkan agar ia fokus pada perkara yang didakwakan, namun Sudewo tetap melontarkan narasi yang menyudutkan pendahulunya. Bukti kunci yang disinggung Sudewo adalah komunikasi digital dan arus dana yang disita oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, sampai saat ini, alat bukti tersebut masih dalam proses validasi dan belum seluruhnya dibuka ke publik.

Redam Jejak Transaksi Gelap

Dokumen dakwaan yang diperoleh redaksi menunjukkan bahwa Sudewo didakwa menerima uang senilai Rp5,2 miliar dari sejumlah pejabat eselon II yang ingin mengamankan posisinya. Uang itu, menurut Jaksa Penuntut Umum, mengalir melalui perantara dan disimpan dalam rekening pihak ketiga. Yang menarik, dalam konstruksi dakwaan, jaksa tidak menghubungkan praktik itu dengan Haryanto. Namun, pernyataan Sudewo bisa menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk membuka kembali jejak transaksi di era sebelumnya.

Para pengamat menilai bahwa pengakuan semacam ini kerap digunakan sebagai strategi pembelaan untuk menunjukkan bahwa terdakwa hanyalah bagian dari sistem yang sudah rusak. Namun, jika didukung bukti kuat, klaim Sudewo dapat berujung pada pengembangan perkara baru. Verifikasi atas laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Pati menunjukkan sejumlah kejanggalan dalam mutasi dan promosi jabatan pada periode 2015–2020. Data tersebut mencakup ketidaksesuaian kompetensi dengan jabatan yang diemban serta pola mutasi yang tidak mengikuti prosedur meritokrasi.

Pola Jual Beli Jabatan di Pati

Praktik jual beli jabatan di Pemerintahan Kabupaten Pati diduga melibatkan pola yang seragam. Calon pejabat menyetor dana dalam jumlah tertentu sebelum Surat Keputusan (SK) pengangkatan terbit. Tarif bervariasi, mulai dari puluhan juta untuk jabatan pengawas hingga miliaran rupiah untuk jabatan kepala dinas. Uang tersebut disamarkan melalui transaksi fiktif atau sumbangan politik yang tidak tercatat.

Sumber di lingkungan pemda mengungkapkan bahwa para pegawai sudah terbiasa menyebut istilah "biaya administrasi" untuk merujuk pada setoran tersebut. Fenomena ini tidak hanya terjadi di era Sudewo, melainkan juga pada masa kepemimpinan sebelumnya. Klaim Sudewo bahwa hal tersebut sudah menjadi rahasia umum tampaknya menemukan resonansi di kalangan aparatur. Namun, belum ada pihak yang berani berbicara secara terbuka karena adanya kekhawatiran represi.

Data dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menunjukkan bahwa indeks merit sistem di Kabupaten Pati selama lima tahun terakhir berada di bawah rata-rata provinsi. Ini mengindikasikan lemahnya penerapan sistem merit dalam pengelolaan karir pegawai, yang membuka celah bagi transaksi non-prosedural.

Fakta vs Tuduhan

Meskipun pernyataan Sudewo di persidangan cukup eksplosif, fakta hukum yang sejauh ini terkonfirmasi hanya berkaitan dengan perannya sendiri. Dakwaan yang menjerat Sudewo didasarkan pada bukti transaksi, keterangan saksi, dan hasil sitaan uang tunai. Tidak ada satupun bukti yang secara langsung dan terverifikasi mengaitkan Haryanto dengan tindak pidana serupa. Oleh karena itu, klaim tersebut masih berstatus sebagai testimonium de auditu—kesaksian yang didasarkan pada informasi dari orang lain dan belum diuji lebih jauh.

Mantan Bupati Haryanto hingga kini belum memberikan tanggapan resmi. Tim kuasa hukumnya menyatakan bahwa kliennya akan menempuh jalur hukum jika nama baiknya dicemarkan tanpa bukti yang sah. Sementara itu, KPK menyatakan tetap terbuka untuk mengembangkan penyelidikan apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup. "Kami tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain," ujar juru bicara KPK dalam keterangannya, tanpa merujuk pada nama spesifik.

Kesimpulan sementara dari rangkaian fakta ini adalah bahwa klaim Sudewo belum dapat dikategorikan sebagai kebenaran objektif. Ia merupakan bagian dari strategi naratif terdakwa yang memerlukan verifikasi independen. Publik perlu menunggu proses hukum lebih lanjut, termasuk kemungkinan pemeriksaan Haryanto sebagai saksi. Satu hal yang pasti, sidang ini telah membuka kembali diskusi tentang korupsi sistemik di birokrasi daerah dan pentingnya reformasi pengelolaan SDM aparatur.