KPK Dakwa Fadia Bupati Pekalongan Atas Konflik Kepentingan dan Gratifikasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi mendakwa Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, dengan dua tuduhan utama yang tidak menyangkut kerugian negara. Dakwaan tersebut menitikberatkan pada pelanggaran aturan tentang konflik kepentingan dan praktik gratifikasi. Langkah hukum ini menandai babak baru dalam penanganan korupsi di tingkat daerah, di mana kerugian keuangan negara bukan lagi satu-satunya indikator pidana.

Fokus Dakwaan pada Pelanggaran Etika dan Integritas

Surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum KPK tidak mencantumkan komponen kerugian negara. Hal ini berbeda dengan banyak kasus korupsi sebelumnya yang kerap mengandalkan perhitungan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dakwaan pertama adalah Fadia diduga melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tentang penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan konflik kepentingan. Dakwaan kedua bersandar pada Pasal 12 C atau Pasal 12 D untuk penerimaan gratifikasi yang tidak dilaporkan dalam waktu 30 hari kerja sejak diterima.

Tidak adanya unsur kerugian negara menunjukkan bahwa penyidik KPK memilih pendekatan yang lebih terukur: menyasar akar persoalan pada pengambilan keputusan yang terpengaruh hubungan pribadi atau transaksional. Seorang pakar hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada, yang tidak ingin disebutkan namanya, menjelaskan bahwa konstruksi hukum semacam ini jamak digunakan dalam kasus di mana nilai kerugian sulit dihitung secara matematis, namun dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan sangat nyata. "Konflik kepentingan adalah benih korupsi yang lebih dalam. Meski tak langsung merugikan kas negara, ia merusak kepercayaan publik dan merongrong meritokrasi," ujarnya.

Kronologi dan Modus Operandi yang Diungkap

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus ini berawal dari proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Fadia diduga mempengaruhi proses lelang atau penunjukan langsung agar dimenangkan oleh pihak tertentu yang memiliki kedekatan personal dengannya. Selain itu, terdapat sejumlah penerimaan uang dan fasilitas yang tidak dilaporkan kepada KPK, baik dalam bentuk tunai, transfer, maupun barang bernilai ekonomi.

Meskipun nominal gratifikasi yang didakwakan tidak dipublikasikan secara rinci, ketentuan Pasal 12 C menyatakan bahwa gratifikasi yang nilainya Rp10 juta atau lebih wajib dilaporkan. Jika tidak, penerima dapat dianggap bersalah dan diancam pidana penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda antara Rp200 juta hingga Rp1 miliar. Pasal 12 B tentang konflik kepentingan sendiri mengancam dengan pidana penjara 4–20 tahun dan denda Rp200 juta–Rp1 miliar.

Fadia Arafiq bukanlah nama baru dalam politik lokal. Sebagai putri mantan Bupati Pekalongan Amat Antono, ia terpilih pada Pilkada 2020 dan sebelumnya menjabat sebagai anggota DPRD provinsi. Kasus ini menjadi tamparan bagi dinasti politik yang tengah tumbuh, sekaligus ujian bagi KPK dalam membuktikan dakwaan tanpa bergantung pada audit kerugian negara.

Implikasi Hukum dan Respons Publik

Absennya unsur kerugian negara tidak berarti kasus ini ringan. Justru sebaliknya, KPK sedang menegaskan bahwa korupsi tidak hanya soal mencuri uang rakyat, tetapi juga tentang merusak persaingan sehat dan mengkhianati prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Beberapa kalangan pegiat antikorupsi menyambut baik pendekatan ini. "Ini sinyal penting bahwa konflik kepentingan bisa berdiri sendiri sebagai delik korupsi. Selama ini banyak kepala daerah lolos karena tidak ada kerugian negara, padahal integritas proses sudah terkompromikan," kata Bambang Haryanto dari Lembaga Studi Antikorupsi.

Namun, kritik juga muncul dari kubu lain. Sejumlah pengamat hukum mempertanyakan kekuatan alat bukti jika tidak disertai penghitungan kerugian. Mereka khawatir konstruksi pasal konflik kepentingan lebih rentan dibantah oleh tim kuasa hukum karena bersifat interpretatif. Dalam berbagai yurisprudensi, penggunaan pasal ini memang masih terbatas dan belum banyak diuji di tingkat kasasi atau peninjauan kembali.

Di sisi lain, masyarakat Pekalongan terbelah. Ada yang mendukung penegakan hukum, namun tak sedikit yang menganggap dakwaan ini bermotif politik. Fadia sendiri melalui kuasa hukumnya menyatakan akan melawan semua tuduhan dan menjalani proses sambil tetap melaksanakan tugas sebagai bupati. KPK menegaskan pihaknya siap menghadapi pembelaan dengan bukti komunikasi, aliran dana, dan kesaksian para pihak yang terlibat.

Masa Depan Penanganan Kasus Tanpa Kerugian Negara

Kasus Fadia Arafiq dapat menjadi preseden penting bagi penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Jika dakwaan ini berhasil dibuktikan, maka akan semakin banyak kasus konflik kepentingan dan gratifikasi yang diangkat ke meja hijau, bahkan ketika tidak ada uang negara yang hilang. Data KPK menunjukkan bahwa hingga tahun 2026, lebih dari 60 persen perkara tetap menggunakan pendekatan kerugian negara sebagai pilar utama. Pergeseran ke arah delik nondomiciliary damage ini berpotensi meningkatkan risiko hukum bagi penyelenggara negara yang bermain-main dengan kewenangannya.

Sidang perdana kasus ini digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Agenda pembacaan dakwaan berlangsung tanpa kehadiran publik karena pembatasan kapasitas ruang sidang. Jaksa penuntut umum menyatakan siap menghadirkan lebih dari 30 saksi, termasuk rekanan pengadaan, pegawai pemerintah, dan beberapa anggota keluarga. Seluruh bukti akan disajikan secara digital untuk mempercepat proses.

Apapun hasil akhirnya, satu hal yang pasti: sorotan publik terhadap integritas kepala daerah semakin tajam. KPK, di bawah kepemimpinan baru yang dikenal agresif, tampak berkomitmen untuk tidak hanya mengejar pemulihan aset, tetapi juga membersihkan proses birokrasi dari praktik-praktik buruk yang selama ini mengakar. Bagi Fadia Arafiq, inilah pertaruhan karier dan masa depan politiknya.