Korea Utara Kecam ASEAN: Seruan Denuklirisasi Dinilai Tak Realistis

Pyongyang kembali melontarkan kritik pedas terhadap komunitas internasional, kali ini menyasar pernyataan yang dikeluarkan oleh Forum Regional ASEAN (ARF) terkait denuklirisasi Semenanjung Korea. Pemerintah Korea Utara menilai seruan tersebut tidak memahami realitas geopolitik yang dihadapi negara itu dan menegaskan bahwa program persenjataan nuklirnya merupakan harga mati untuk pertahanan nasional.

Pernyataan ARF yang Memicu Reaksi

Dalam pertemuan tahunan Forum Regional ASEAN yang berlangsung baru-baru ini, para peserta yang terdiri dari sepuluh negara anggota ASEAN beserta 17 mitra dialognya, termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan, mengeluarkan sebuah pernyataan bersama yang dengan tegas mendesak denuklirisasi total di Semenanjung Korea. Desakan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan komunitas internasional untuk menekan Pyongyang agar meninggalkan ambisi senjata pemusnah massalnya. Seruan itu sejalan dengan sejumlah resolusi Dewan Keamanan PBB yang meminta Korea Utara menghentikan program senjata pemusnah massalnya. Namun, Korea Utara yang biasanya tidak bergabung dalam konsensus semacam itu, langsung menolak isi pernyataan tersebut dengan nada yang keras.

Balasan Keras Pyongyang

Melalui Kementerian Luar Negeri Korea Utara, Pyongyang menyebut seruan ARF sebagai bentuk ketidaktahuan dan kenaifan politik. Mereka menilai negara-negara ASEAN tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai ancaman yang dihadapi Korea Utara. Pernyataan resmi dari Pyongyang menekankan bahwa senjata nuklir adalah satu-satunya jaminan keamanan yang efektif bagi rezim Kim Jong-un, terutama di tengah latihan militer gabungan yang rutin dilakukan oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan di dekat perbatasan mereka.

"Senjata nuklir bukan sekadar alat tawar, melainkan benteng terakhir yang menjaga kedaulatan dan hak kami untuk eksis," demikian inti pernyataan yang disampaikan juru bicara kementerian tersebut, meski tidak dikutip langsung oleh media lokal. Korea Utara juga menuduh bahwa negara-negara di kawasan Asia Tenggara terlalu tunduk pada tekanan Washington dalam menyusun sikap kolektif mereka.

Doktrin Nuklir Korea Utara

Sejak keluar dari Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (NPT) pada tahun 2003, Korea Utara telah mengembangkan persenjataan nuklirnya secara mandiri dan melakukan sejumlah uji coba rudal balistik antarbenua (ICBM). Pemerintahan Kim Jong-un bahkan telah mengabadikan status negara nuklir dalam konstitusinya, memperkuat posisi bahwa program atom tersebut tidak bisa lagi dinegosiasikan. Pada tahun 2023 saja, Pyongyang telah melakukan puluhan uji coba rudal, termasuk rudal balistik antarbenua berbahan bakar padat Hwasong-18. Langkah-langkah ini mempertegas bahwa doktrin nuklir bukan hanya retorika, melainkan kenyataan persenjataan yang terus disempurnakan. Di mata Pyongyang, memiliki kemampuan nuklir bukan wujud agresi, melainkan jaminan bahwa negaranya tidak akan bernasib sama seperti Irak atau Libya, yang digulingkan dengan alasan program senjata pemusnah massal yang ternyata belum tuntas atau sudah disepakati penghentiannya.

Respons Kawasan dan Jalan Buntu Diplomasi

Penolakan Korea Utara terhadap pernyataan ARF ini mempertegas kebuntuan diplomasi denuklirisasi yang sudah berlangsung lebih dari dua dekade. ASEAN sebagai organisasi kawasan sebenarnya tidak memiliki mekanisme penegakan apa pun terhadap resolusi non-proliferasi, sehingga pernyataan forum lebih bersifat simbolik. Meski demikian, suara kolektif dari Asia Tenggara kerap dipandang penting karena beberapa negara anggotanya masih memelihara hubungan diplomatik yang relatif hangat dengan Pyongyang, seperti Vietnam dan Laos. Perundingan yang pernah berlangsung, seperti KTT historis antara Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump pada 2018-2019, sempat memberi harapan. Namun, kegagalan mencapai kesepakatan di Hanoi menunjukkan betapa lebarnya jurang antara tuntutan pencabutan sanksi oleh Korea Utara dan syarat denuklirisasi penuh yang diajukan Washington. ARF dan ASEAN sendiri tidak memiliki pengaruh yang cukup untuk menjembatani perbedaan fundamental tersebut.

Korea Selatan dan Jepang, yang selama ini mendukung penuh denuklirisasi, belum memberikan tanggapan resmi atas kecaman terbaru Utara tersebut. Namun, pengamat memperkirakan bahwa pernyataan terbaru Pyongyang akan dimanfaatkan oleh pemerintah Yoon Suk-yeol untuk semakin mengokohkan kerja sama pertahanan trilateral bersama AS dan Jepang.

ASEAN dalam Pusaran Geopolitik Semenanjung

Forum Regional ASEAN sendiri memang telah berulang kali menjadi panggung di mana isu Semenanjung Korea disuarakan. Namun, efektivitasnya selalu dipertanyakan karena prinsip ASEAN yang menekankan non-intervensi dan konsensus. Kritik dari Korea Utara kali ini menggarisbawahi dilema tersebut: di satu sisi, ASEAN ingin berperan dalam menjaga stabilitas kawasan, di sisi lain, kemampuannya untuk mempengaruhi aktor seperti Pyongyang sangat terbatas.

Pemerintah Korea Utara juga menambahkan bahwa setiap desakan denuklirisasi yang tidak dibarengi dengan pencabutan sanksi dan penghentian manuver militer AS di sekitar semenanjung adalah tindakan yang munafik. Bagi mereka, kedaulatan nasional tidak bisa ditukar dengan tuntutan sepihak yang mengabaikan akar penyebab ketegangan.

Implikasi terhadap Stabilitas Kawasan

Penolakan keras ini diprediksi akan semakin memperumit upaya membangun kembali dialog multilateral. Selama beberapa tahun terakhir, inisiatif untuk menghidupkan kembali perundingan enam pihak – yang melibatkan kedua Korea, AS, China, Jepang, dan Rusia – nyaris tidak menunjukkan kemajuan. Pernyataan terbaru Pyongyang mengindikasikan bahwa mereka tidak akan mundur dari posisinya, justru akan terus memperkuat kemampuan penangkal nuklirnya.

Diplomasi yang dibutuhkan saat ini, menurut sejumlah analis, bukanlah seruan moral semata, melainkan pendekatan yang lebih cermat: memadukan tekanan melalui sanksi dengan insentif nyata yang dapat mengubah kalkulasi strategis Kim Jong-un. Namun dengan polarisasi geopolitik global yang makin tajam, prospek untuk menemukan formula tersebut tetap suram.

Korea Utara sendiri hingga saat ini belum menunjukkan sinyal bahwa pihaknya akan kembali ke meja perundingan. Alih-alih melunak, negara itu justru semakin sering memperlihatkan uji coba senjata terbarunya, termasuk rudal hipersonik dan drone bawah air nuklir. Hal ini semakin menegaskan bahwa bagi Pyongyang, jalan menuju denuklirisasi adalah jalan yang tidak akan diambilnya tanpa kesepakatan besar yang menguntungkan sepenuhnya rezim di Utara. Oleh karena itu, seruan kolektif dari ARF hanya akan menjadi suara yang hilang di tengah gempuran ambisi nuklir Pyongyang yang kian tak terbendung.