Komnas HAM Soroti Status Petugas SPPG dan Skema MBG

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti dua persoalan yang muncul dari implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasarkan verifikasi terhadap pernyataan resmi lembaga tersebut, ada dua area yang dinilai memerlukan perbaikan mendasar: status ketenagakerjaan petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta mekanisme distribusi penerima manfaat.

Sorotan ini muncul setelah sejumlah laporan mengenai petugas SPPG yang meninggalkan pos kerja tanpa penyelesaian hak-hak ketenagakerjaan. Komnas HAM merujuk pada kerangka hukum nasional dan instrumen hak asasi manusia internasional yang menjamin hak atas pekerjaan, upah layak, serta kepastian status kerja. Data yang dihimpun menunjukkan bahwa persoalan ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan desain kelembagaan program itu sendiri.

Klaim dan Konteks Persoalan Petugas SPPG

Klaim: Petugas SPPG yang kabur meninggalkan pekerjaan mereka tanpa kejelasan status ketenagakerjaan.

Fakta: Komnas HAM mencatat adanya persoalan struktural dalam hubungan kerja di SPPG. Status kerja yang tidak jelas membuat perlindungan hukum bagi petugas menjadi lemah, sehingga ketika terjadi peristiwa seperti meninggalkan tugas, penyelesaiannya tidak memiliki rujukan yang pasti.

Berdasarkan verifikasi terhadap pernyataan lembaga tersebut, Komnas HAM tidak hanya menyoroti perilaku individu petugas. Lembaga itu menekankan bahwa persoalan utama terletak pada absennya kerangka ketenagakerjaan yang jelas di lingkungan SPPG. Status petugas yang tidak terdefinisi secara tegas menimbulkan ketidakpastian mengenai hak atas upah, jaminan sosial, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Data menunjukkan bahwa tanpa status yang jelas, baik petugas maupun pengelola SPPG menghadapi risiko hukum yang setara. Pihak yang meninggalkan tugas tidak dapat diproses melalui mekanisme ketenagakerjaan yang baku, sementara hak-hak yang seharusnya mereka terima juga tidak dapat dituntut secara sah. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia di bidang kerja.

Rekomendasi Perbaikan Skema Distribusi Penerima Manfaat

Selain persoalan ketenagakerjaan, Komnas HAM merekomendasikan perombakan skema distribusi penerima manfaat program MBG. Rekomendasi ini diarahkan pada upaya memastikan bahwa bantuan pangan benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan.

Berdasarkan verifikasi terhadap pernyataan resmi, lembaga tersebut menilai bahwa pendekatan distribusi yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip ketepatan sasaran. Penerima manfaat dinilai perlu ditetapkan melalui mekanisme yang lebih akurat, dengan merujuk pada data kemiskinan dan kerentanan pangan yang terverifikasi.

Klaim: Skema distribusi MBG sudah berjalan sesuai target penerima manfaat.

Fakta: Komnas HAM merekomendasikan perombakan skema agar penerima manfaat benar-benar merupakan orang yang membutuhkan. Ini mengindikasikan bahwa mekanisme yang ada dinilai belum optimal dalam menjangkau kelompok sasaran.

Rekomendasi ini penting karena program MBG menyangkut hak atas pangan, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi. Jika distribusi tidak tepat sasaran, maka tujuan program untuk memperbaiki gizi kelompok rentan berpotensi tidak tercapai secara maksimal. Sebaliknya, kelompok yang paling membutuhkan justru bisa tetap tidak terlayani.

Verifikasi terhadap Prinsip Hak Asasi Manusia

Berdasarkan verifikasi terhadap kerangka hukum yang dirujuk Komnas HAM, dua persoalan ini saling berkaitan. Status ketenagakerjaan petugas SPPG menyangkut hak atas pekerjaan yang layak, sementara skema distribusi menyangkut hak atas pangan. Keduanya merupakan hak dasar yang pengelolaannya berada dalam tanggung jawab negara.

Data menunjukkan bahwa perbaikan pada satu sisi tanpa perbaikan pada sisi lain tidak akan menyelesaikan persoalan secara menyeluruh. Perbaikan status petugas SPPG diperlukan agar operasional program berjalan stabil, sementara perbaikan skema distribusi diperlukan agar manfaat program tepat mengenai sasaran. Kedua rekomendasi ini bersifat saling melengkapi.

Sumber resmi yang dirujuk Komnas HAM menegaskan bahwa penyelenggaraan program yang menyentuh hak dasar warga harus disertai dengan tata kelola yang akuntabel. Ini mencakup kejelasan hubungan kerja bagi pelaksana di lapangan serta mekanisme seleksi penerima manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif.

Kesimpulan

Berdasarkan verifikasi terhadap pernyataan Komnas HAM, dapat disimpulkan bahwa kritik lembaga tersebut menyasar dua persoalan struktural, bukan sekadar peristiwa individual. Pertama, status ketenagakerjaan petugas SPPG dinilai belum memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak. Kedua, skema distribusi penerima manfaat MBG dinilai perlu dirombak agar benar-benar menjangkau orang yang membutuhkan.

Klaim bahwa program MBG hanya bermasalah pada perilaku individu petugas tidak akurat. Faktanya, Komnas HAM menempatkan persoalan ini dalam kerangka hak asasi manusia yang lebih luas. Penyelesaian yang hanya bersifat tambal sulam tanpa perbaikan desain kelembagaan berpotensi mengulang persoalan yang sama.

Verifikasi terhadap dokumen dan pernyataan resmi menunjukkan bahwa kedua rekomendasi tersebut bersifat mendesak dan saling terkait. Implementasi yang tidak menindaklanjuti rekomendasi ini bertentangan dengan prinsip perlindungan hak atas pekerjaan dan hak atas pangan. Rating untuk substansi pernyataan Komnas HAM: BENAR, dengan catatan bahwa perbaikan menyeluruh masih menunggu tindak lanjut dari pemangku kebijakan program MBG.