Komisi IV DPRD Cianjur Apresiasi Pembenahan Tata Kelola PKBM

CIANJUR — Lurusin.com | Upaya memperbaiki tata kelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Cianjur terus berjalan. Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur memberikan apresiasi terhadap langkah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) yang dinilai konsisten melakukan pembinaan dan penguatan kapasitas pengelola PKBM di wilayah tersebut.

Pembenahan dilakukan secara bertahap, mulai dari peningkatan kapasitas kepala sekolah, bendahara, hingga operator PKBM. Penguatan juga menyasar aspek administrasi dan pengelolaan program pendidikan nonformal. Tidak berhenti di situ, Disdikpora memperkuat pembinaan melalui penilik bina di tingkat kecamatan serta kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) penggunaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

Dalam kegiatan monev, sejumlah aspek menjadi perhatian serius tim monitoring. Mulai dari kelengkapan dan kesesuaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ), fakta integritas peserta didik, dokumentasi atau foto kegiatan pembelajaran, hingga berbagai administrasi penyelenggaraan PKBM. Hal ini dilakukan agar penyaluran bantuan berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.

Selain pembinaan dan monev, penguatan PKBM juga dilakukan melalui pelayanan hukum serta kegiatan pelatihan jurnalistik. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman pengelola PKBM, baik dalam aspek tata kelola maupun dalam menyampaikan informasi dan publikasi kegiatan pendidikan kepada masyarakat luas.

Proses Perbaikan Tidak Instan

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur, Rian Purwa Wiwitan, S.IP., menegaskan bahwa pembenahan tata kelola pendidikan nonformal merupakan proses yang membutuhkan waktu. Menurutnya, perbaikan tidak dapat dilakukan secara instan, tetapi harus melalui langkah nyata dan berkelanjutan.

"Perbaikan tentu membutuhkan proses. Tidak bisa dilakukan secara instan. Yang terpenting adalah adanya langkah nyata dan dilakukan secara berkelanjutan," ujar Rian.

Ia juga mengapresiasi keberadaan Forum PKBM yang selama ini menjadi mitra pemerintah daerah dalam membantu meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga PKBM di Kabupaten Cianjur.

"Forum PKBM menjadi mitra dinas. Tentunya forum ini dapat membantu pemerintah dalam melakukan pembinaan, meningkatkan kapasitas pengelola, serta mendorong PKBM agar terus melakukan perbaikan," katanya.

Peran Strategis PKBM bagi Masyarakat

Rian menilai keberadaan PKBM memiliki peran penting dalam memberikan akses pendidikan kepada masyarakat yang belum mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan melalui jalur formal. Menurutnya, banyak masyarakat yang terbantu melalui program pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan PKBM.

Bahkan, tidak sedikit lulusan PKBM yang kemudian mampu melanjutkan kehidupan dan kariernya di berbagai bidang. Rian meminta agar publik tidak melihat PKBM hanya dari sisi pendidikan kesetaraannya saja.

"Jangan melihat PKBM hanya dari sisi pendidikan kesetaraannya saja. Banyak lulusan PKBM yang kemudian bekerja di pemerintah," pungkasnya.

Sejumlah poin kunci dalam pembenahan PKBM Cianjur:

• Peningkatan kapasitas kepala sekolah, bendahara, dan operator PKBM.
• Monev penggunaan BOSP oleh tim monitoring Disdikpora.
• Penguatan melalui pelayanan hukum dan pelatihan jurnalistik.
• Kemitraan dengan Forum PKBM sebagai mitra pemerintah daerah.

Dengan langkah berkelanjutan tersebut, kualitas pendidikan nonformal di Kabupaten Cianjur diharapkan terus meningkat dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.