Koalisi Desak Status Bencana Nasional Karhutla, 12 Juta Warga Terdampak Asap

Sejumlah tokoh yang tergabung dalam sebuah koalisi masyarakat sipil menyampaikan desakan agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan ditetapkan sebagai bencana nasional. Desakan tersebut muncul setelah polusi asap dilaporkan berdampak pada sekitar 12 juta penduduk di kedua pulau tersebut. Berdasarkan verifikasi yang dilakukan terhadap pernyataan koalisi tersebut, klaim mengenai jumlah warga terdampak dan urgensi penetapan status bencana nasional menjadi pokok persoalan yang perlu ditelusuri secara faktual.

Klaim: 12 Juta Warga Terpapar Polusi Asap

Koalisi yang menamakan diri Gerakan Nurani Bangsa menyatakan bahwa 12 juta warga di Sumatera dan Kalimantan terpapar polusi asap akibat karhutla. Klaim ini menjadi dasar utama tuntutan mereka agar pemerintah menaikkan status penanganan karhutla dari bencana daerah menjadi bencana nasional.

Klaim: "Sebanyak 12 juta warga Sumatera dan Kalimantan terpapar polusi asap karhutla sehingga statusnya harus ditetapkan sebagai bencana nasional."

Faktanya adalah data mengenai jumlah warga terdampak perlu dirujuk pada laporan resmi pemantauan kualitas udara dan data kependudukan wilayah terdampak. Sumber resmi seperti laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi rujukan utama untuk memverifikasi angka tersebut. Angka 12 juta jiwa merupakan akumulasi estimasi populasi yang tinggal di wilayah dengan kualitas udara tidak sehat akibat sebaran asap lintas provinsi, bukan angka korban langsung.

Verifikasi: Dasar Hukum Penetapan Bencana Nasional

Berdasarkan verifikasi terhadap regulasi yang berlaku, penetapan status bencana nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Status bencana nasional hanya dapat ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, antara lain jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana, dan cakupan wilayah terdampak yang melampaui kemampuan pemerintah daerah.

Data menunjukkan bahwa karhutla tahun ini telah memicu sebaran asap lintas provinsi, mengganggu aktivitas penerbangan, menutup sekolah, dan meningkatkan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Kondisi tersebut menjadi argumen koalisi bahwa penanganan tidak lagi cukup ditangani di level daerah. Namun, hingga artikel ini disusun, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah pusat mengenai rencana kenaikan status tersebut.

Bukti pendukung lain datang dari pemantauan titik panas (hotspot) yang dilakukan satelit. Jumlah titik panas yang terdeteksi di sejumlah provinsi menunjukkan peningkatan signifikan pada periode tertentu, yang berkorelasi dengan memburuknya indeks standar pencemaran udara (ISPU) di kota-kota besar seperti Palembang, Pekanbaru, dan Pontianak. Data ini memperkuat klaim bahwa dampak karhutla bersifat lintas wilayah.

Kesimpulan: Desakan Beralasan, Status Belum Berubah

Berdasarkan verifikasi, klaim mengenai 12 juta warga terdampak tidak sepenuhnya akurat bila dimaknai sebagai jumlah korban langsung. Angka tersebut lebih tepat dipahami sebagai estimasi populasi yang terpapar kualitas udara buruk akibat asap. Sementara itu, desakan penetapan bencana nasional memiliki dasar hukum dan indikator yang jelas, meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat.

Dengan demikian, pernyataan koalisi tersebut tergolong SEBAGIAN BENAR. Bagian klaim soal dampak luas karhutla sesuai dengan data pemantauan resmi, namun penyebutan angka 12 juta jiwa berpotensi menyesatkan apabila tidak disertai penjelasan metodologi penghitungan. Verifikasi lebih lanjut masih diperlukan untuk memastikan perkembangan status penanganan karhutla oleh otoritas berwenang.