Ketua DPRD Bone Dipolisikan Terkait Dugaan Penganiayaan Staf

Seorang petinggi legislatif di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, resmi dilaporkan ke pihak berwajib atas dugaan tindak penganiayaan terhadap bawahannya sendiri. Peristiwa ini mengejutkan dunia politik lokal dan memicu sorotan publik terhadap etika penyelenggara negara.

Laporan Resmi di Polres Bone

Laporan pengaduan diajukan pada awal pekan ini oleh seorang staf yang bekerja di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bone. Dalam laporannya, korban mengaku mengalami kekerasan fisik secara langsung dari atasannya yang saat itu sedang berada di area kantor.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bone, Ipda Andi Rahmat, membenarkan penerimaan laporan tersebut. “Kami telah menerima laporan pengaduan dugaan penganiayaan. Saat ini tim penyidik sedang melakukan penyelidikan awal terhadap kasus ini,” ujarnya melalui sambungan telepon, Rabu sore.

Kronologi Dugaan Insiden

Meskipun rincian lengkap masih dalam tahap pemeriksaan, informasi yang dihimpun dari lingkungan internal DPRD menyebutkan bahwa insiden terjadi di ruang kerja. Staf yang menjadi korban diduga mendapat perlakuan kasar berupa pemukulan di bagian wajah dan tubuh setelah terjadi perdebatan terkait pekerjaan.

Korban kemudian mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Bone untuk menjalani pemeriksaan medis. Hasil visum et repertum sementara menunjukkan adanya luka lecet dan memar di beberapa bagian tubuh, yang konsisten dengan dugaan penganiayaan. “Kami lampirkan bukti visum sebagai bagian dari alat bukti awal,” kata kuasa hukum korban, Abdul Muis, S.H., saat mendampingi pelapor di Polres Bone.

Pasal yang Disangkakan

Polisi menjerat kasus ini merujuk pada Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan. Pasal tersebut mengancam pelaku dengan pidana penjara hingga dua tahun delapan bulan, atau lebih berat jika mengakibatkan luka serius. “Kami masih mengklasifikasi tingkat kesengsaraan korban untuk menentukan apakah ada pemberatan,” jelas Ipda Andi Rahmat.

Selain itu, penyidik juga membuka kemungkinan menerapkan Pasal lain seperti penyerangan terhadap bawahan atau pelanggaran hak asasi manusia jika ditemukan unsur perencanaan atau ancaman kekerasan sebelumnya.

Reaksi Publik dan Lembaga Swadaya Masyarakat

Kasus ini segera menarik perhatian berbagai elemen masyarakat. Koalisi Lembaga Pemantau Pemerintahan (KLPP) Bone menyatakan akan mengawal langsung proses hukum ini. “Kami meminta Polres Bone bersikap independen dan transparan. Tidak boleh ada tekanan politik yang menghalangi keadilan,” tegas koordinator KLPP, Andi Nurul Fauziah.

Di dunia maya, tagar #LawanKekerasanDPRD sempat menjadi perbincangan hangat. Publik ramai-ramai menyuarakan dukungan moral kepada korban dan menuntut agar Ketua DPRD yang diduga sebagai pelaku dihukum seadil-adilnya jika terbukti bersalah. Unjuk rasa kecil juga dilakukan di depan kantor DPRD Bone dengan membawa poster tentang kesetaraan di mata hukum.

Posisi Politik Terlapor dan Dampaknya

Andi Tenri Walinonong, yang menjabat sebagai Ketua DPRD Bone periode saat ini, berasal dari partai politik berkuasa di daerah. Posisinya yang strategis sering terlibat dalam pengambilan keputusan penting, mulai dari anggaran hingga kebijakan pembangunan. Jika kasus ini berlanjut ke pengadilan dan terbukti bersalah, bukan hanya jabatan tapi juga karier politiknya akan terancam.

Sementara itu, Sekretariat DPRD Bone sendiri enggan memberikan komentar. Beberapa kali dihubungi, pihak Humas DPRD mengatakan masih akan menggelar rapat internal sebelum memberikan pernyataan resmi. “Kami harus mengecek dulu faktanya. Yang jelas, DPRD sebagai lembaga akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” singkat Kepala Bagian Humas DPRD Bone.

Langkah Hukum Lanjutan

Penyidik Polres Bone saat ini sedang melayangkan surat panggilan kepada sejumlah saksi, termasuk staf lain yang mungkin berada di lokasi pada waktu kejadian. Rekaman kamera pengawas (CCTV) gedung juga tengah diminta dan dianalisa untuk mendukung keterangan para saksi.

“Kami bekerja secara profesional dan akan memproses sesuai bukti. Kami juga akan meminta keterangan dari pihak terlapor secepatnya,” ujar Ipda Andi Rahmat. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan turut menempatkan kasus ini dalam pengawasan karena melibatkan pejabat publik.

Harapan Penegakan Hukum

Kasus ini menjadi ujian penting bagi supremasi hukum di Kabupaten Bone. Masyarakat berharap tidak ada impunitas bagi siapa pun yang melanggar hukum, termasuk mereka yang memiliki jabatan tinggi. Lembaga DPRD sendiri diharapkan dapat membersihkan citra dengan memberikan dukungan kepada korban dan memastikan kasus ini tidak berhenti di tengah jalan.

Dengan terus berjalannya proses hukum, harapan akan terungkapnya kebenaran menjadi semakin besar. Hukum harus ditegakkan, bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mencegah terulangnya perbuatan serupa di masa depan.