Ketika Pejabat Gagal Berkomunikasi di Tengah Krisis Asap Sumsel

Bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan kembali menjadi sorotan publik. Namun, di balik persoalan ekologis yang berulang setiap tahun, tersimpan persoalan lain yang sama seriusnya: krisis komunikasi di kalangan pejabat publik. Berdasarkan verifikasi terhadap sejumlah pernyataan resmi dan pemberitaan, pola yang muncul konsisten—masyarakat terdampak justru merasa semakin jauh dari pemerintah ketika yang disampaikan hanyalah angka, data teknis, dan penjelasan prosedural.

Klaim dan Fakta di Lapangan

Klaim bahwa pemerintah telah melakukan upaya maksimal penanganan karhutla perlu diuji secara kritis. Data menunjukkan bahwa titik panas dan indeks standar pencemaran udara (ISPU) memang dilaporkan secara rutin melalui kanal resmi. Namun, faktanya adalah informasi teknis tersebut tidak menjawab kebutuhan dasar warga: bagaimana melindungi diri, ke mana harus mengungsi, dan apakah pemerintah benar-benar hadir di tengah mereka.

"Masyarakat tidak membutuhkan data dan penjelasan teknis, tetapi hanya ingin merasa didengar, dipahami, dan dilindungi dari asap karhutla."

Pernyataan ini merangkum inti persoalan. Komunikasi krisis yang efektif tidak sekadar menyampaikan fakta, melainkan membangun empati dan kepercayaan. Ketika pejabat berbicara dalam bahasa birokrasi sementara warga kesulitan bernapas, jarak psikologis antara keduanya melebar. Verifikasi terhadap pola komunikasi resmi menunjukkan dominasi narasi teknis—jumlah titik api, luas lahan terbakar, dan status siaga—yang jarang disertai panduan praktis bagi masyarakat awam.

Kegagalan Empati dalam Komunikasi Publik

Berdasarkan pengamatan terhadap pernyataan pejabat di berbagai forum, ditemukan kecenderungan defensif: fokus pada pembuktian bahwa pemerintah sudah bekerja, bukan pada pengakuan atas penderitaan warga. Bukti menunjukkan bahwa pendekatan ini justru memicu kemarahan publik. Warga yang menunggu bantuan masker, air bersih, dan ruang udara layak merasa suaranya tidak diwakili.

Komunikasi krisis yang baik mensyaratkan tiga hal: pengakuan, empati, dan tindakan. Pengakuan berarti mengakui adanya masalah tanpa berdalih. Empati berarti menyampaikan pesan dengan bahasa manusiawi. Tindakan berarti menunjukkan langkah konkret yang bisa dirasakan langsung. Ketika salah satu unsur ini absen, kepercayaan publik runtuh. Faktanya, dalam beberapa insiden karhutla sebelumnya, pernyataan pejabat yang terkesan meremehkan dampak asap justru memperburuk citra pemerintah di mata warga.

Dampak Buruk Ketidakjelasan Informasi

Ketidakjelasan komunikasi bukan sekadar persoalan citra. Data kesehatan menunjukkan lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) setiap kali kabut asap memburuk. Tanpa informasi yang mudah dipahami, warga rentan—terutama anak-anak dan lansia—terlambat mengambil langkah perlindungan. Sumber resmi yang seharusnya menjadi rujukan justru dianggap tidak relevan karena disampaikan dalam format yang tidak membumi.

Verifikasi terhadap pola penyebaran informasi menunjukkan bahwa kanal digital pemerintah sering kali lebih berorientasi pada pencitraan ketimbang edukasi. Unggahan berisi foto rapat dan kunjungan kerja lebih dominan dibanding panduan praktis seperti cara membuat penyaring udara sederhana atau lokasi pos kesehatan terdekat. Ini bertentangan dengan prinsip komunikasi risiko yang menekankan kejelasan, aksesibilitas, dan keberpihakan pada kelompok rentan.

Pelajaran yang Harus Diambil

Kesimpulan dari rangkaian verifikasi ini adalah bahwa krisis asap di Sumatera Selatan bukan hanya krisis lingkungan, melainkan juga krisis kepercayaan yang dipicu komunikasi yang tidak tepat sasaran. Pemerintah perlu mengubah pendekatan dari menyampaikan data menjadi melayani kebutuhan informasi warga. Bukti dari berbagai literatur komunikasi krisis menunjukkan bahwa pesan yang empatik dan sederhana jauh lebih efektif membangun kepatuhan dan kerja sama publik.

Langkah konkret yang bisa dilakukan antara lain: menyediakan kanal pengaduan yang responsif, menyampaikan informasi dalam bahasa awam, serta melibatkan tokoh lokal dalam menyebarkan pesan. Tanpa perubahan ini, setiap musim karhutla akan terus diwarnai keluhan yang sama—bukan karena pemerintah tidak bekerja, tetapi karena warga tidak pernah merasa benar-benar dilindungi. Verifikasi terhadap fakta ini menuntut satu hal: komunikasi publik harus berpusat pada manusia, bukan pada prosedur.